Ojek "Online" Ditolak Sebagai Angkutan Umum, Jokowi Akan Digugat

Kompas.com - 01/07/2018, 14:06 WIB
Kiri ke kanan: Kuasa hukum KATO Yudi Winarno, Koordinator Presidium KATO Said Iqbal, dan Sekretaris Jenderal KATO Yudi Arianto saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (1/7/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Kiri ke kanan: Kuasa hukum KATO Yudi Winarno, Koordinator Presidium KATO Said Iqbal, dan Sekretaris Jenderal KATO Yudi Arianto saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (1/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Aksi Transportasi Online (KATO) akan mengajukan citizen law suit atau gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan ini dilayangkan menyusul ditolaknya gugatan KATO soal uji materi Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator Presidium KATO, Said Iqbal mengatakan, ada enam orang yang akan digugat.

Mereka adalah Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kementerian Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

"Kami menggugat citizen law suit, minggu depan mungkin, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Siapa yang digugat? Presiden, wakil presiden, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menkominfo, ketua DPR," ujar Said saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/7/2018).

Presiden KSPI itu menjelaskan, ada dua gugatan yang akan dilayangkan dalam citizen law suit itu.

Baca juga: Cerita Ojek Online Gotong Royong Bersihkan Ranjau Paku di Jalanan Jakarta

Pertama, meminta majelis hakim menyatakan keenam tergugat bersalah. Sementara yang kedua, KATO meminta sepeda motor ditetapkan sebagai angkutan umum.

"Gugatannya sederhana, menyatakan pemerintah bersalah, enam orang ini bersalah, tidak melindungi pengemudi ojek online. Yang kedua, meminta untuk melindunginya adalah dengan cara pengakuan sepeda motor sebagai alat angkutan umum," kata Said.

Dengan adanya ketetapan sepeda motor sebagai angkutan umum, lanjut Said, KATO akan mendorong penyedia aplikasi ojek online menjadi perusahaan transportasi.

Dengan demikian, aplikator akan memiliki hubungan kerja dengan para pengemudi ojek online.

"Kalau ada hubungan kerja, di situ bisa berunding meningkatkan kesejahteraan, perlindungan keselamatan, dan keamanan," ucapnya.

Langkah hukum lain yang akan dilakukan yakni mengajukan gugatan lagi ke MK. Namun, gugatan itu akan diajukan oleh penggugat yang berbeda dengan menggugat pasal yang berbeda pula.

KATO juga akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk meminta sepeda motor dinyatakan sebagai angkutan umum.

Selain itu, KATO juga akan mendorong revisi UU LLAJ masuk dalam pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tahun 2019.

"Mendesak DPR membentuk panja (panitia kerja) dan pansus (panitia khusus) ojek online dan meminta masuk di Baleg 2019, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009," kata Said.

Baca juga: Gugatan Ojek Online Ditolak MK, YLKI Sarankan Bawa Ke DPR

MK sebelumnya memutuskan menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum.

Putusan ini diambil oleh MK terhadap uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018, yang diajukan oleh para pengemudi ojek online.

MK menolak permohonan pemohon karena menganggap sepeda motor bukan kendaraan yang aman untuk angkutan umum. MK menyatakan, ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam UU LLAJ.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Megapolitan
Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Megapolitan
'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Megapolitan
Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
Close Ads X