Said Iqbal: Jangan Pilih Presiden yang Tak Lindungi Ojek "Online"

Kompas.com - 01/07/2018, 14:24 WIB
Kiri ke kanan: Kuasa hukum KATO Yudi Winarno, Koordinator Presidium KATO Said Iqbal, dan Sekretaris Jenderal KATO Yudi Arianto saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (1/7/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKiri ke kanan: Kuasa hukum KATO Yudi Winarno, Koordinator Presidium KATO Said Iqbal, dan Sekretaris Jenderal KATO Yudi Arianto saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (1/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Aksi Transportasi Online (KATO) berencana menggelar aksi unjuk rasa.

Hal itu menyusul ditolaknya gugatan KATO soal uji materi Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator Presidium KATO Said Iqbal mengatakan, mereka akan menggaungkan kampanye tidak memilih presiden yang tidak melindungi ojek online.

"Langkah gerakan ya aksi. Terserah mau dibilang politisasi," ujar Said, saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/7/2018).

Baca juga: Ojek Online Ditolak Sebagai Angkutan Umum, Jokowi Akan Digugat

"Selain tenaga kerja asing, isu ojek online yang jumlahnya sudah hampir 1 juta, dengan keluarganya mungkin 3 juta orang ada di situ, kita akan mengampanyekan ya jangan pilih presiden yang tidak melindungi ojek online," tambah dia.

Pasca-MK menolak gugatan mereka, KATO juga akan mengajukan citizen law suit atau gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada enam orang yang akan digugat.

Keenam orang itu yakni Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kementerian Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

"Siapa yang digugat? Presiden, wakil presiden, menteri perhubungan, menteri tenaga kerja, menkominfo, ketua DPR," kata Presiden KSPI itu.

Baca juga: Gugatan Ojek Online Ditolak MK, YLKI Sarankan Bawa Ke DPR

Ada dua gugatan yang akan dilayangkan dalam citizen law suit itu. Pertama, meminta majelis hakim menyatakan keenam tergugat bersalah tidak melindungi pengemudi ojek online.

Sementara yang kedua, KATO meminta sepeda motor ditetapkan sebagai angkutan umum. MK sebelumnya memutuskan menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum.

Putusan ini diambil oleh MK terhadap uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018, yang diajukan oleh para pengemudi ojek online.

MK menolak permohonan pemohon karena menganggap sepeda motor bukan kendaraan yang aman untuk angkutan umum. MK menyatakan, ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam UU LLAJ.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melayat ke Ratusan Pusara Mr. X di TPU Pondok Ranggon...

Melayat ke Ratusan Pusara Mr. X di TPU Pondok Ranggon...

Megapolitan
Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

Megapolitan
Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Megapolitan
Kilas Balik Bus Transjakarta Zhong Tong yang Bermasalah Era Ahok

Kilas Balik Bus Transjakarta Zhong Tong yang Bermasalah Era Ahok

Megapolitan
2 Tahun Kepemimpinan Anies, Rumah DP Rp 0 Dibangun 780 Unit dari Target 232 Ribu Hunian

2 Tahun Kepemimpinan Anies, Rumah DP Rp 0 Dibangun 780 Unit dari Target 232 Ribu Hunian

Megapolitan
Keluarga Minta Doa agar Wiranto Cepat Sembuh

Keluarga Minta Doa agar Wiranto Cepat Sembuh

Megapolitan
2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Sebut Pengguna Transportasi Umum di DKI Meningkat

2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Sebut Pengguna Transportasi Umum di DKI Meningkat

Megapolitan
Kapal yang Terbalik di Dermaga 210 Tanjung Priok Sudah Dievakuasi

Kapal yang Terbalik di Dermaga 210 Tanjung Priok Sudah Dievakuasi

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Saat Hindari Pohon Tumbang

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Saat Hindari Pohon Tumbang

Megapolitan
Kondisi Kendaraan Tidak Prima, Truk Trailer Tabrak Pembatas Tol Kemayoran

Kondisi Kendaraan Tidak Prima, Truk Trailer Tabrak Pembatas Tol Kemayoran

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Penjual Materai Daur Ulang di Tangsel

Polisi Tangkap Komplotan Penjual Materai Daur Ulang di Tangsel

Megapolitan
Polda Metro Jaya Persilakan Dua Mahasiswa Unkris Buat Laporan jika Dirugikan Oknum Polisi

Polda Metro Jaya Persilakan Dua Mahasiswa Unkris Buat Laporan jika Dirugikan Oknum Polisi

Megapolitan
Baru Tas yang Ditemukan dari Awak Kapal yang Tenggelam di Pelabuhan Tanjung Priok

Baru Tas yang Ditemukan dari Awak Kapal yang Tenggelam di Pelabuhan Tanjung Priok

Megapolitan
Sudah Sebulan, Atap SLB Bundaku Bekasi Roboh

Sudah Sebulan, Atap SLB Bundaku Bekasi Roboh

Megapolitan
Nama Pimpinan AKD DPRD DKI Harus Diserahkan Kamis Pekan Ini

Nama Pimpinan AKD DPRD DKI Harus Diserahkan Kamis Pekan Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X