5 Kejutan dalam Perombakan Pejabat ala Anies-Sandiaga - Kompas.com

5 Kejutan dalam Perombakan Pejabat ala Anies-Sandiaga

Kompas.com - 06/07/2018, 08:05 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Bukan Jumat keramat, kemarin menjadi Kamis keramat bagi sejumlah PNS DKI Jakarta. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik beberapa pejabat di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Setidaknya ada 20 pejabat yang dilantik Anies terdiri dari 17 pejabat pimpinan tinggi pratama, 2 pejabat administrator, dan 1 pejabat widyaiswara utama.

"Kita berharap akan lebih kaya pengalaman birokrat kita dalam pengelolaan berbagai sektor termasuk di dalam pengelolaan wilayah karena lima wali kota dan satu bupati dilakukan penyegaran," ujar Anies.

Baca juga: Bukan Hanya Wali Kota, Ini Daftar Pejabat DKI yang Dilantik Gubernur Anies

Seperti kata Anies, semua wali kota dan bupati di wilayah Pemprov DKI Jakarta memang dirombak total. Kejutan-kejutan lain pun muncul pada saat pelantikan itu.

Dari mulai nama pejabat yang diganti hingga tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam perumusan rotasi tersebut.

Berikut ini 5 kejutan dalam perombakan pejabat ala Anies dan Sandiaga yang dirangkum Kompas.com

Rustam Effendi dilantik menjadi wali kota Jakarta Barat menggantikan  Anas Effendi, Kamis (5/7/2018).KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Rustam Effendi dilantik menjadi wali kota Jakarta Barat menggantikan Anas Effendi, Kamis (5/7/2018).

1. Rustam Effendi kembali jadi wali kota

Salah satu nama yang menarik perhatian dari susunan wali kota yang baru adalah Rustam Effendi. Sebab, dia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, dia mundur dari jabatannya karena berselisih paham dengan Basuki atau Ahok. Karier Rustam beranjak naik di era Anies-Sandiaga. Dari yang awalnya staf, Rustam merangkak naik jabatan jadi kepala Biro Administrasi. Kini Rustam dilantik menjadi wali kota Jakarta Barat menggantikan Anas Effendi.

Baca juga: Dilantik sebagai Wali Kota Jakbar, Rustam Effendi Bilang Biasa Saja

"Saya masih PNS, kan, ditetapkan oleh Pak Gubernur, ya kebetulan saya siap. Pak Anies enggak ada membujuk, Pak Anies komunikasi sama saya. 'Saya menugaskan kamu untuk di Jakarta Barat, siap enggak?'. Saya sampaikan siap, insya Allah," ujar Rustam.

2. Tuty Kusumawati tak lagi urus anggaran

Kejutan kedua adalah dilantiknya Tuty Kusumawati sebagai kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta.

Wanita paruh baya itu sebelumnya merupakan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Bidang yang diurus Tuty kini jauh berbeda. Dari mengurus anggaran perencanaan pembangunan, kini Tuty mengurus perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

Salah satu hal yang diurus Tuty di jabatan barunya adalah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Jabatan kepala Bappeda pun kini dilelang untuk PNS DKI maupun PNS di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).

3. Dian Ekowati dapat jabatan baru

Anies melantik Dian Ekowati sebagai Direktur Utama RSUD Tarakan. Sebelumnya, Dian menjabat Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik.

Jabatan Dian sebelumnya sempat menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Sebab, latar belakang Dian adalah seorang dokter gigi. Statusnya sebagai dokter dianggap tidak sesuai dengan jabatannya sebagai kepala Diskominfo.

Baca juga: Copot 3 Kepala Dinas, Anies Bilang Ini Sudah Siklusnya

Kini jabatan Dian disesuaikan dengan latar belakangnya sebagai dokter. Sandiaga pernah menyinggung soal hal ini sebagai kriteria mereka dalam mengganti pejabat.

"Kami akan sesuaikan, tentunya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan rumpunnya, sesuai dengan memang background secara teknisnya seperti apa," ujar Sandiaga.

4. Seleksi jabatan DKI dibuka untuk nasional

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka seleksi PNS untuk menempati 29 jabatan. Dari 29 jabatan itu, jumlah orang yang dibutuhkan adalah 39.

Beberapa jabatan tidak hanya diikuti oleh PNS di lingkungan Pemprov DKI saja, melainkan seluruh Indonesia.

Baca juga: Seleksi Sejumlah Jabatan DKI Terbuka untuk PNS Seluruh Indonesia

"Nanti kita lihat peluang bagi seluruh PNS DKI dan di Indonesia (yang) terbaik di kabupaten, kota, provinsi, dan di kementerian," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Salah satu jabatan yang terbuka untuk PNS di Indonesia adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kepala Dinas Kesehatan.

5. Libatkan tokoh nasional

Anies juga membentuk panitia khusus untuk menyeleksi perombakan jabatan ini. Dia mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1012 Tahun 2018 dan menjadikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebagai ketua pansel.

Tokoh-tokoh nasional dilibatkan menjadi anggota pansel ini.

Baca juga: Eko Prasojo hingga Adnan Pandu Praja Jadi Anggota Pansel yang Urus Seleksi Pejabat DKI

"Nama pansel untuk rekrutmen nanti dipimpin oleh Sekda sebagai ketua merangkap anggota. Kemudian anggota pertama adalah Asisten Pemerintahan (Reswan Soewardjo). Anggota kedua adalah Prof Eko Prasojo, mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia," ujar Anies.

Anggota lainnya adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Direktur Human Resources Universitas Indonesia Riani Rahmawati, Deputi Gubernur sejak 2009-2012 Ahmad Haryadi, dan guru besar ekonomi Universitas Gadjah Mada Zaki Baridwan.


Terkini Lainnya


Close Ads X