Kadishub DKI: Kami Tidak Menertibkan Ojek "Online", tetapi Menertibkan Lalu Lintas

Kompas.com - 06/07/2018, 13:17 WIB
Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengakui sampai hingga kini pihaknya belum bisa menertibkan atau menindak ojek online yang melanggar lalu lintas.

"Selama ini yang kami lakukan tidak menertibkan ojol, tetapi yang kami lakukan adalah menertibkan lalu lintas. Di situ ada ojol, opang (ojek pangkalan), angkot, taksi, atau siapa yang melanggar kami tindak," kata Andri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/7/2018).

Dia mengatakan, hingga kini, belum ada regulasi terkait ojek online yang disepakati, baik dari pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Baca juga: Solidaritas Ojek Online yang Menguatkan Suami Korban Pembegalan

Kemenhub, lanjut dia, menyerahkan masalah ojek online ke pemerintah daerah.

Namun, pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan belum bisa melakukan penindakan karena belum ada regulasi yang mengatur. 

Oleh karena itu, dia akan lebih dulu meminta dan mempertanyakan pedoman penindakan ke Kemenhub.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sejak Dengar Berita Ini, Gue Enggak Lagi Main HP Pas Naik Ojek Online

"Jadi jangan semua diserahkan ke (pemerintah) daerah, tetapi enggak ada pedomannya. Takutnya masing-masing daerah punya tindak berbeda. Langkah diserahkan ke (pemerintah) daerah memang benar, tetapi pedoman tetap dari (pemerintah) pusat juga," ujarnya. 

Pihaknya juga akan meminta Kemenhub untuk berkoordinasi dengan Kemenkominfo terkait penindakan untuk ojek online.

Hal ini dilakukan agar penindakan bisa lebih efektif memberikan efek jera ke aplikator ojek online.

Baca juga: Rombongan Pengemudi Ojek Online Kawal Pemakaman Wanita yang Ditembak Begal

"Saya minta tolong juga dikoordinasikan dengan Kemenkominfo, karena kalau cuma ada pelanggaran lalu kita tindak terus tanpa efek jera, tidak akn efektif. Dengan koordinasi Komenkominfo, bila sampai ada beberapa kali pelanggaran, langsung dimatikan aplikasinya, itu bisa memberikan efek jera," ujar Andri. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Bongkar Peredaran 1,73 Ton Ganja, Berawal dari Penangkapan di Ciputat

Polisi Bongkar Peredaran 1,73 Ton Ganja, Berawal dari Penangkapan di Ciputat

Megapolitan
Komunitas Lintas Agama Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim

Komunitas Lintas Agama Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim

Megapolitan
Dua Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Keberatan Dakwaan

Dua Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Keberatan Dakwaan

Megapolitan
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Jakarta-Aceh, 1,370 Ton Ganja Disita

Polisi Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Jakarta-Aceh, 1,370 Ton Ganja Disita

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 77 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 77 Persen

Megapolitan
Buntut Kaburnya Rachel Vennya dari Wisma Atlet, Polisi Buat Satgas Berantas Mafia Karantina

Buntut Kaburnya Rachel Vennya dari Wisma Atlet, Polisi Buat Satgas Berantas Mafia Karantina

Megapolitan
10 Catatan Merah Rapor 4 Tahun Anies, LBH Jakarta: Jakarta Tidak Maju Bersama

10 Catatan Merah Rapor 4 Tahun Anies, LBH Jakarta: Jakarta Tidak Maju Bersama

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Masih Temukan Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Dinkes Kota Tangerang Masih Temukan Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Ke-2 di Kota Tangerang Baru 58,5 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Ke-2 di Kota Tangerang Baru 58,5 Persen

Megapolitan
Orangtua Belum Divaksinasi, Murid SD di Kota Tangerang Tak Bisa Ikut Sekolah Tatap Muka

Orangtua Belum Divaksinasi, Murid SD di Kota Tangerang Tak Bisa Ikut Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Pencemaran Nama Baik, Mantan Kepala BPOM Minta Maaf

Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Pencemaran Nama Baik, Mantan Kepala BPOM Minta Maaf

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Megapolitan
Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan 4 Laskar FPI hingga Tewas

Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan 4 Laskar FPI hingga Tewas

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Megapolitan
Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya: Usut Tuntas Mafia Karantina

Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya: Usut Tuntas Mafia Karantina

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.