Kadishub DKI: Kami Tidak Menertibkan Ojek "Online", tetapi Menertibkan Lalu Lintas

Kompas.com - 06/07/2018, 13:17 WIB
Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengakui sampai hingga kini pihaknya belum bisa menertibkan atau menindak ojek online yang melanggar lalu lintas.

"Selama ini yang kami lakukan tidak menertibkan ojol, tetapi yang kami lakukan adalah menertibkan lalu lintas. Di situ ada ojol, opang (ojek pangkalan), angkot, taksi, atau siapa yang melanggar kami tindak," kata Andri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/7/2018).

Dia mengatakan, hingga kini, belum ada regulasi terkait ojek online yang disepakati, baik dari pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Baca juga: Solidaritas Ojek Online yang Menguatkan Suami Korban Pembegalan

Kemenhub, lanjut dia, menyerahkan masalah ojek online ke pemerintah daerah.

Namun, pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan belum bisa melakukan penindakan karena belum ada regulasi yang mengatur. 

Oleh karena itu, dia akan lebih dulu meminta dan mempertanyakan pedoman penindakan ke Kemenhub.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sejak Dengar Berita Ini, Gue Enggak Lagi Main HP Pas Naik Ojek Online

"Jadi jangan semua diserahkan ke (pemerintah) daerah, tetapi enggak ada pedomannya. Takutnya masing-masing daerah punya tindak berbeda. Langkah diserahkan ke (pemerintah) daerah memang benar, tetapi pedoman tetap dari (pemerintah) pusat juga," ujarnya. 

Pihaknya juga akan meminta Kemenhub untuk berkoordinasi dengan Kemenkominfo terkait penindakan untuk ojek online.

Hal ini dilakukan agar penindakan bisa lebih efektif memberikan efek jera ke aplikator ojek online.

Baca juga: Rombongan Pengemudi Ojek Online Kawal Pemakaman Wanita yang Ditembak Begal

"Saya minta tolong juga dikoordinasikan dengan Kemenkominfo, karena kalau cuma ada pelanggaran lalu kita tindak terus tanpa efek jera, tidak akn efektif. Dengan koordinasi Komenkominfo, bila sampai ada beberapa kali pelanggaran, langsung dimatikan aplikasinya, itu bisa memberikan efek jera," ujar Andri. 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun di Depok Periode Juli

Megapolitan
Warga Kesulitan Cari Oksigen, Yayasan RHC Suplai 100 Tabung Gratis

Warga Kesulitan Cari Oksigen, Yayasan RHC Suplai 100 Tabung Gratis

Megapolitan
Heboh Pesawat Terbang Rendah Bolak-balik di Langit Tangerang, Ini Penjelasan Airnav

Heboh Pesawat Terbang Rendah Bolak-balik di Langit Tangerang, Ini Penjelasan Airnav

Megapolitan
Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Megapolitan
11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X