Kompas.com - 12/07/2018, 08:04 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa hari ini, media sosial diramaikan kabar bahwa terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama akan bebas bersyarat pada Agustus. Namun, hal yang sebenarnya terjadi bukan seperti itu.

Hal itu merupakan hitung-hitungan waktu mengenai kapan seharusnya pria yang akrab disapa Ahok itu bisa mendapatkan hak bebas bersyarat.

Syaratnya adalah Ahok harus telah menjalani dua pertiga masa tahanannya. Selain itu, pembebasan bersyaratnya juga tidak boleh lebih dari 9 bulan.

Dengan memperhatikan syarat-syarat itu, Ahok pun bisa saja bebas bersyarat pada Agustus.

"Jadi, posisinya Pak Ahok itu benar bahwa bulan Agustus jatuh tempo dua pertiga, itu artinya Agustus itu beliau sudah bisa mendapat pembebasan bersyarat apabila persyaratan administratif terpenuhi," ujar Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang Andika Dwi Prasetya kepada Kompas.com, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Ditjen Pas: Ahok Belum Ajukan Pembebasan Bersyarat

Namun, hal yang harus digarisbawahi adalah itu baru hitung-hitungan waktu. Pada kenyataannya, belum ada pengajuan dari pihak Ahok yang meminta pembebasan bersyarat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Andika mengatakan, pembebasan bersyarat merupakan hak semua narapidana. Namun, narapidana juga berhak untuk tidak mengikuti pembebasan bersyarat itu.

"Bisa juga beliau tidak mau mendapatkan pembebasan bersyarat. Itu kami tidak tahu," ujar Andika.

Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL / KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding.

Pernyataan Andika semakin dipertegas dengan oleh Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Adek Kusmanto. Adek mengatakan, pihaknya belum menerima pengajuan bebas bersyarat untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu dari pihak Andika atau Lapas Kelas 1 Cipinang.

"Sampai saat ini, Lapas 1 Cipinang belum mengusulkan pembebasan bersyarat Pak Ahok baik secara online maupun manual ke Ditjen PAS," ujar Adek.

Baca juga: Tak Ajukan Pembebasan Bersyarat, Ahok Pilih Bebas Murni

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serikat Buruh Kecewa UMK Kota Tangerang Cuma Naik 0,56 Persen, padahal Kesepakatannya Bertambah 5,4 Persen

Serikat Buruh Kecewa UMK Kota Tangerang Cuma Naik 0,56 Persen, padahal Kesepakatannya Bertambah 5,4 Persen

Megapolitan
Aturan Masuk Bioskop di Jakarta Selama PPKM Level 2 hingga 13 Desember

Aturan Masuk Bioskop di Jakarta Selama PPKM Level 2 hingga 13 Desember

Megapolitan
266 Sumur Resapan Dibangun di Kepulauan Seribu Sepanjang 2021

266 Sumur Resapan Dibangun di Kepulauan Seribu Sepanjang 2021

Megapolitan
Momen Polisi Gunakan Senjata Api dan Tewaskan Warga Sipil, Tol Bintaro dan Kafe di Cengkareng Jadi Saksi

Momen Polisi Gunakan Senjata Api dan Tewaskan Warga Sipil, Tol Bintaro dan Kafe di Cengkareng Jadi Saksi

Megapolitan
Terdakwa Munarman Minta Sidang Kasus Dugaan Terorisme Digelar Offline, Pembacaan Dakwaan Ditunda

Terdakwa Munarman Minta Sidang Kasus Dugaan Terorisme Digelar Offline, Pembacaan Dakwaan Ditunda

Megapolitan
Ketahuan Hendak Jual Motor Kerabat, Seorang Pria Coba Kabur lalu Babak Belur Dihajar Massa

Ketahuan Hendak Jual Motor Kerabat, Seorang Pria Coba Kabur lalu Babak Belur Dihajar Massa

Megapolitan
Jasad Perempuan Ditemukan Mengambang di Kali di Jalan Daan Mogot

Jasad Perempuan Ditemukan Mengambang di Kali di Jalan Daan Mogot

Megapolitan
Kasus Pengancaman Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Tersangka Jerinx Sambangi Mapolda Metro Jaya

Kasus Pengancaman Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Tersangka Jerinx Sambangi Mapolda Metro Jaya

Megapolitan
Sidang Terorisme di PN Jaktim, Kubu Munarman Minta Digelar Offline

Sidang Terorisme di PN Jaktim, Kubu Munarman Minta Digelar Offline

Megapolitan
Duduk Perkara Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro, Pelakunya Polantas yang Dapat Laporan Warga Dibuntuti

Duduk Perkara Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro, Pelakunya Polantas yang Dapat Laporan Warga Dibuntuti

Megapolitan
Didesak Bubarkan Menwa, UPN Veteran Jakarta Minta Mahasiswa Buat Kajian Akademis

Didesak Bubarkan Menwa, UPN Veteran Jakarta Minta Mahasiswa Buat Kajian Akademis

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Izinkan Reuni 212 di Patung Kuda

Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Izinkan Reuni 212 di Patung Kuda

Megapolitan
Syarat Terbaru Keluar Masuk Jakarta Saat PPKM Level 2 dan Nataru

Syarat Terbaru Keluar Masuk Jakarta Saat PPKM Level 2 dan Nataru

Megapolitan
Akan Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta, Panitia: Tidak Perlu Izin Polisi

Akan Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta, Panitia: Tidak Perlu Izin Polisi

Megapolitan
Pemkot Jaktim Bakal Lanjutkan Penataan RW Kumuh Tahun Depan

Pemkot Jaktim Bakal Lanjutkan Penataan RW Kumuh Tahun Depan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.