Terungkapnya Penyelewengan Dana Bantuan untuk Warga Miskin di Sunter

Kompas.com - 12/07/2018, 10:39 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham berfoto bersama warga korban penyelewengan dana Program Keluarga Harapan di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Sosial Idrus Marham berfoto bersama warga korban penyelewengan dana Program Keluarga Harapan di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com- Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga.

Dua penggal peribahasa di atas agaknya cocok menggambarkan hal yang dialami EK, oknum pendamping Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang menyelewengkan dana PKH tersebut.

Sudah dua tahun terakhir ia menyelewengkan dana PKH tersebut dan membawa kabur uang sebsear Rp 95 juta. Akibatnya, 37 KPM PKH tidak menerima haknya dalam jangka waktu itu.

PKH sendiri merupakan sebuah program dana bantuan tunai kepada keluarga miskin yang disalurkan oleh Kementerian Sosial.

Baca juga: Kemensos Ungkap Penyelewengan Dana PKH Rp 95 Juta di Sunter Jaya

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, pihaknya memberi tindakan tegas terhadap EK dengan cara melakukan pemecatan.

"Kami akan proses dan tindak tegas. Setelah bukti-bukti cukup, kami akan keluarkan SP-3 atau pemecatan. Tidak ada toleransi bagi yang menyelewengkan uang rakyat," kata Idrus di Sunter, Rabu (11/7/2018) kemarin.

Idrus menambahkan, pihkanya bersama Himpunan Bank Milik Negara akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Sebab, EK dinilai telah melakukan penggelapan yang termasuk pelanggaran pidana.

Baca juga: Korban Penyelewengan Dana PKH Dipastikan Akan Tetap Dapat Dana

Menipu KPM PKH

Dirjen Perlindungan dan Jamimnan Sosial Kemensos Harry Hikmat menuturkan, penyelewengan tersebut mulai terungkap ketika posisi EK sebagai pendamping PKH digantikan oleh Yuliana.

Yuliana yang berkomunikasi dengan sejumlah penerima PKH kaget ketika para penerima menyebut bahwa mereka sudah tidak lagi menerima dana PKH sejak 2016.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Megapolitan
Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Megapolitan
18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Megapolitan
[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

Megapolitan
Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Megapolitan
Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Megapolitan
Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Megapolitan
Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X