Pengamat: Daripada Bangun 6 Ruas Tol Dalam Kota, Lebih Baik Uangnya untuk Subsidi - Kompas.com

Pengamat: Daripada Bangun 6 Ruas Tol Dalam Kota, Lebih Baik Uangnya untuk Subsidi

Kompas.com - 13/07/2018, 23:04 WIB
Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menghentikan proyek pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota sepanjang 69,77 kilometer, Jumat (13/7/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menghentikan proyek pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota sepanjang 69,77 kilometer, Jumat (13/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mempertanyakan rencana pengoperasian bus transjakarta di 6 ruas jalan tol yang sedang dibangun.

Agus mengatakan, pengoperasian bus transjakarta tidak akan efektif karena tingginya ruas jalan tol tersebut.

Rata-rata tinggi ruas jalan tol lebih kurang 15 meter atau setinggi gedung 4 lantai.

Akan sulit bagi pengguna bus transjakarta untuk mencapai tranportasi tersebut nantinya.


"Bagaimana caranya diberikan angkutan kota setinggi itu, enggak mungkin," ujar Elisa dalam konferensi pers bertajuk "Komoditas Politik 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota" yang digelar Komite Pembebasan Bensin Bertimbal (KPBB) di Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).

Baca juga: Proyek 6 Tol Dalam Kota Dinilai Akan Menambah Kasus Penggusuran Paksa

Tingginya ruas tol tersebut juga dinilai akan menyulitkan integrasi dengan transportasi lainnya. 

Agus mengatakan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembangunan ruas tol tersebut.

Selain akan menimbulkan kemacetan baru, pembangunan 6 ruas tol dalam kota dinilainya akan berdampak terhadap pencemaran udara yang diprediksi akan meningkat di Jakarta.

Ruas jalan tol itu juga dinilainya akan menganggu transportasi semisal perjalanan kereta rel listrik yang juga telah terganggu dengan dioperasikannya kereta bandara di jalur yang sama.

"Jadi dibanding harus buat 6 ruas jalan tol yang tidak ada gunanya untuk masyarakat umum kecuali untuk kendaraan pribadi, lebih baik uangnya dibuat untuk subsidi angkutan umum yang sudah ada," ujar Agus.

"Kalau ruas tol yang sudah saja (sedang dibangun) ya sudah saja, mau kita rubuhin nanti cost lagi, tapi biarin aja jangan ditambah. Dia (jalan tol) boleh ada kalau angkutan umumnya sudah ada," kata dia. 

"Nanti enggak ada yang naik (angkutan umum) jadi enggak bisa maksa angkutan pribadi naik ke angkutan umum kalau kita tidak terkoneksi dengan baik," lanjut Agus.


Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan, pembangunan 6 tol dalam kota merupakan proyek strategis nasional sehingga Pemprov DKI melanjutkannya meskipun dulu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandi berniat menghentikannya.

Sandiaga mengatakan, seharusnya perdebatan soal ini dihentikan.

Menurut dia, kemungkinan bertambahnya kemacetan akan diminimalkan dengan adanya jalur bus transjakarta di jalan tol itu.

"Kita hentikan polemiknya dan kita pastikan tidak menambah kemacetan justru menampung bus transjakarta. karena dulu zaman Pak Foke sudah memberikan persetujuan dengan syarat bus transjakarta boleh beroperasi," ujar Sandiaga.

Baca juga: Anies Pertanyakan Mengapa Proyek 6 Tol Dalam Kota Jadi Program Strategis Nasional

Proyek pembangunan enam ruas jalan tol baru merupakan inisiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 

Rencanamelanjutkan pembangunan kembali mencuat setelah mandek di tahun 2005.

Enam ruas jalan tersebut adalah Kampung Melayu-Kemayoran (9,6 km), Semanan-Sunter lewat Rawabuaya Duri Pulo (22,8 km), Kampung Melayu-Duripulo lewat Tomang (11,4 km), Sunter-Pulogebang lewat Kelapa Gading (10,8 km), Ulujami-Tanah Abang (8,3 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,5 km).

Pembangunan 6 ruas jalan tol dibawahi Jakarta Tollroad yang merupakan konsorsium yang terdiri dari sejumlah BUMN dan BUMD, dengan PT Jaya Real Property Tbk (PJRT) sebagai pemilik saham mayoritas.


Terkini Lainnya


Close Ads X