Perombakan Pejabat Diduga Langgar Prosedur, Komisi ASN Periksa BKD DKI

Kompas.com - 16/07/2018, 18:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait dugaan pelanggaran dalam perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

"Plt-nya Kepala BKD kita mintai keterangan sudah datang juga," kata Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN, Sumardi, Senin (16/7/2018).

Sumardi mengatakan ketika dipanggil 9 Juli 2018 lalu, Plt BKD Budihastuti baru memberikan keterangan namun tidak membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. KASN akan kembali memanggil BKD untuk melengkapi dokumen seputar perombakan.

Selain memanggil BKD, KASN juga memanggil pejabat-pejabat yang membuat aduan ke KASN.

"Kita minta keterangan, klarifikasi kedua belah pihak," ujar Sumardi.

Baca juga: Pejabat yang Dicopot Gubernur DKI Adukan Pelanggaran Prosedur ke Komisi ASN

Sumardi mengatakan, penyelidikan diharapkan selesai dalam waktu dua pekan.

Adapun dugaan pelanggaran dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil. Pasal 24 ayat (1) dalam peraturan itu menyebut sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat selanjutnya menjelaskan pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Selain soal pencopotan, dugaan pelanggaran juga meliputi seleksi jabatan yang dibuka untuk mengisi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang pimpinannya dicopot.

Sumardi menjelaskan seleksi terbuka tak bisa digelar jika masih ada yang menjabat.

Baca juga: Prasetio: Wali Kota yang Baru Dilantik Anies, yang Lama Digeletakin Saja...

Pasal 118 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebut pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diberjanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan, diberi kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

Ayat selanjutnya berbunyi, jika tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.

Sementara di PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengumuman lowongan paling sedikit harus memuat nama jabatan pemimpin tinggi yang lowong sesuai Pasal 117 ayat (4).

Sejak Juni 2018 lalu, Anies telah mencopot sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebagian jabatan itu kini diisi pelaksana tugas dan tengah dilelang. Adapun mereka yang dicopot, kini distafkan, dimutasi, atau pensiun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Kota Depok Kebanjiran Calon PPK Jelang Pilkada 2020

KPU Kota Depok Kebanjiran Calon PPK Jelang Pilkada 2020

Megapolitan
7 Begal Remaja di Depok Anggota Geng Motor, Mengaku Akan Balas Dendam Tawuran

7 Begal Remaja di Depok Anggota Geng Motor, Mengaku Akan Balas Dendam Tawuran

Megapolitan
Banjir Kembali Kepung Jakarta, Anies Kerahkan Tim Gabungan

Banjir Kembali Kepung Jakarta, Anies Kerahkan Tim Gabungan

Megapolitan
Siswa SMP dan SMK Jadi Tersangka Pembegalan di Depok

Siswa SMP dan SMK Jadi Tersangka Pembegalan di Depok

Megapolitan
Sejumlah Arus Lalin Dialihkan akibat Banjir Periuk Kota Tangerang

Sejumlah Arus Lalin Dialihkan akibat Banjir Periuk Kota Tangerang

Megapolitan
Wanita yang Tewas Tertabrak KRL Dekat Stasiun Cawang Teridentifikasi

Wanita yang Tewas Tertabrak KRL Dekat Stasiun Cawang Teridentifikasi

Megapolitan
Batan hingga Gegana Periksa Rumah di Batan Indah, Garis Peringatan Dipasang

Batan hingga Gegana Periksa Rumah di Batan Indah, Garis Peringatan Dipasang

Megapolitan
[VIDEO] Hari Kedua Jalan Cakung-Cilincing Terendam Banjir

[VIDEO] Hari Kedua Jalan Cakung-Cilincing Terendam Banjir

Megapolitan
Diguyur Hujan Sejak Pagi, Sejumlah Titik di Bogor Alami Tanah Longsor

Diguyur Hujan Sejak Pagi, Sejumlah Titik di Bogor Alami Tanah Longsor

Megapolitan
Jalan Cakung Cilincing Raya Masih Tenggelam, Hanya Truk yang Bisa Melintas

Jalan Cakung Cilincing Raya Masih Tenggelam, Hanya Truk yang Bisa Melintas

Megapolitan
Laptop, Komputer hingga Buku di Perpustakaan SMAN 10 Bekasi Rusak akibat Banjir

Laptop, Komputer hingga Buku di Perpustakaan SMAN 10 Bekasi Rusak akibat Banjir

Megapolitan
Ribuan Warga Terdampak Banjir di Periuk Tangerang

Ribuan Warga Terdampak Banjir di Periuk Tangerang

Megapolitan
7 Alat Medis di RSCM Terendam Banjir, Salah Satunya Alat Canggih Tomoterapi

7 Alat Medis di RSCM Terendam Banjir, Salah Satunya Alat Canggih Tomoterapi

Megapolitan
Kakek di Depok Diduga Cabuli 5 Bocah SD di Masjid

Kakek di Depok Diduga Cabuli 5 Bocah SD di Masjid

Megapolitan
Selain Bapeten, Pihak RSCM dan Kemenkes Turut Periksa Mesin di Ruang Radiologi yang Terendam Air

Selain Bapeten, Pihak RSCM dan Kemenkes Turut Periksa Mesin di Ruang Radiologi yang Terendam Air

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X