DPRD DKI: TGUPP Banyak, Pengkaji Luar Biasa, Bagaimana Membelanjakan Anggaran?

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menegur jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Senin (16/7/2018).

Mereka mempertanyakan APBD 2017 yang tersisa sampai Rp 13,1 triliun.

Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus menduga besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) karena perencanaan di awal yang tidak tepat dan cermat.

"Ini TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) banyak, ditambah ada Inspektorat, dan pengkaji yang luar biasa. Tapi bagaimana potensi membelanjakan anggaran dengan efektif?" tanya Bestari kepada jajaran Pemprov DKI, Senin (16/7/2018).

Baca juga: Gubernur Yakin TGUPP Pengelolaan Pesisir dan Badan Reklamasi Tak Tumpang Tindih

Bestari juga menyebut harusnya selisih anggaran perencanaan dengan eksekusi tak terlalu jauh. Sebab satuan kerja perangkat daerah (SKPD) punya waktu hingga tujuh bulan untuk merencanakan anggaran.

Ia mempertanyakan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat DKI.

DPRD mendapat penjelasan bahwa sisa anggaran yang tinggi itu disebabkan pendapatan yang bertambah, efisiensi anggaran, hingga kegagalan mengeksekusi kegiatan.

Tercatat, ada 16 puskesmas dan 93 sekolah yang gagal dibangun Pemprov DKI Jakarta dari anggaran tahun lalu.

Sekretaris Daerah Saefullah mengaku akan memberikan penjelasan detail ke komisi-komisi DPRD. Ia mengakui tingginya silpa, salah satunya disebabkan oleh buruknya perencanaan.

"Ada beberapa masukan positif dari DPRD. Kalau kepala dinas berkinerja tidak baik, salah buat angaran, ada beberapa sekolah yang tidak jadi dieksekusi, ada beberapa puskesmas yang dikembalikan dananya karena kondisi lapangan berbeda dengan yang mereka ajukan," kata Saefullah.