KJP Plus hingga Rotasi Jabatan, Ini 8 Kritik Fraksi PDI-P untuk Anies-Sandiaga - Kompas.com

KJP Plus hingga Rotasi Jabatan, Ini 8 Kritik Fraksi PDI-P untuk Anies-Sandiaga

Kompas.com - 16/07/2018, 22:43 WIB
Rapat paripurna DPRD DKI atas jawaban Gubernur DKI terhadap pemandangan fraksi DPRD atas nota keuangan dan RAPBD 2016, di gedung DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015).KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza Rapat paripurna DPRD DKI atas jawaban Gubernur DKI terhadap pemandangan fraksi DPRD atas nota keuangan dan RAPBD 2016, di gedung DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengkritik sejumlah program milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Sekretaris Fraksi PDI-P Dwi Rio Sambodo mengatakan, setidaknya ada 8 kritik dari fraksinya untuk Anies-Sandiaga.

Kebijakan pertama adalah penataan kawasan Tanah Abang.

Baca juga: 5 Kejutan dalam Perombakan Pejabat ala Anies-Sandiaga

"Dengan difasilitasinya PKL oleh Anies-Sandi untuk berjualan di tengah jalan dengan menutup jalan sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan untuk warga lain," ujar Rio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).

Rio mengatakan, kebijakan itu juga telah melanggar undang-undang. Padahal, menurut dia, seharusnya Anies dan Sandiaga jadi contoh yang baik.

Kebijakan kedua yang dikritisi adalah soal rumah DP 0.

Baca juga: Berapa Anggaran Kunker Anies-Sandiaga, Pejabat, dan Staf DKI?

Sampai saat ini, skema pembiayaannya dinilai tidak jelas. Selain itu, rumah tersebut juga hanya bisa dijangkau warga minimal kelas menengah.

"Di mana penghasilannya Rp 7 juta per bulan, sementara UMP di Jakarta masih di angka Rp 3,6 juta per bulan. Lalu untuk siapa rumah lapis itu dibangun?" kata Rio.

Kritikan ketiga adalah terhadap program OK Otrip yang masih jauh dari target. Targetnya program itu bisa diikuti lebih kurang 2.000 angkutan umum.

Baca juga: Tak Ingin Pejabat Setor Muka, Anies-Sandiaga Tak Gelar Open House

Menurut dia, pada kenyataannya baru 123 angkutan yang bergabung.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak (tengah), didampingi Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi (kiri) dan Wakil Sekretaris Fraksi Dwi Rio Sambodo, di Gedung DPRD, Rabu (15/4/2015)Alsadad Rudi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak (tengah), didampingi Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi (kiri) dan Wakil Sekretaris Fraksi Dwi Rio Sambodo, di Gedung DPRD, Rabu (15/4/2015)
"Itu artinya tanda-tanda kegagalan. Artinya program itu tidak menarik bagi pengusaha angkutan," ujar Rio.

Program keempat adalah OK OCE yang ternyata tidak menyediakan bantuan permodalan.

Baca juga: Opini WTP, Task Force Anies-Sandiaga dan Ucapan Terima Kasih untuk Jokowi-Ahok-Djarot

Kelima, Fraksi PDI-P juga mengkritisi KJP Plus yang menurut mereka minus.

"Banyak pengaduan rekening diblokir tanpa sebab maupun fasilitas makanan tambahan seperti telur dan daging dengan kualitas buruk," ucapnya. 

Kritikan keenam adalah soal janji tidak ada penggusuran.

Baca juga: Saat Anies-Sandiaga Batalkan Tarawih di Monas atas Saran Ulama...

Rio mengatakan, janji tersebut akan diingkari. Sebab, jata Rio, Anies berniat menertibkan kawasan Jatipadang, Jakarta Selatan, yang tahun lalu terus menerus banjir.

Ketujuh, Fraksi PDI-P juga mengkritik soal Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang tidak mengalokasikan program normalisasi kali pada APBN 2018.

"Ini karena tidak ada kepastian dalam pembebasan lahan oleh Pemprov DKI," kata dia.

Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Anies-Sandiaga Tetap Wajibkan Kartu Imunisasi Jadi Syarat Masuk SD

Kritik terakhir adalah tentang rotasi jabatan. Fraksi PDI-P mempertanyakan banyaknya pejabat yang diganti dengan alasan pensiun. Padahal mereka belum memasuki masa pensiun.

"Sebagai sikap, kami mendorong institusi terkait mengusut adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan rombak jabatan tersebut dengan tuntas," ujar Rio.


Terkini Lainnya


Close Ads X