KJP Plus hingga Rotasi Jabatan, Ini 8 Kritik Fraksi PDI-P untuk Anies-Sandiaga

Kompas.com - 16/07/2018, 22:43 WIB
Rapat paripurna DPRD DKI atas jawaban Gubernur DKI terhadap pemandangan fraksi DPRD atas nota keuangan dan RAPBD 2016, di gedung DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaRapat paripurna DPRD DKI atas jawaban Gubernur DKI terhadap pemandangan fraksi DPRD atas nota keuangan dan RAPBD 2016, di gedung DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengkritik sejumlah program milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Sekretaris Fraksi PDI-P Dwi Rio Sambodo mengatakan, setidaknya ada 8 kritik dari fraksinya untuk Anies-Sandiaga.

Kebijakan pertama adalah penataan kawasan Tanah Abang.

Baca juga: 5 Kejutan dalam Perombakan Pejabat ala Anies-Sandiaga

"Dengan difasilitasinya PKL oleh Anies-Sandi untuk berjualan di tengah jalan dengan menutup jalan sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan untuk warga lain," ujar Rio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).

Rio mengatakan, kebijakan itu juga telah melanggar undang-undang. Padahal, menurut dia, seharusnya Anies dan Sandiaga jadi contoh yang baik.

Kebijakan kedua yang dikritisi adalah soal rumah DP 0.

Baca juga: Berapa Anggaran Kunker Anies-Sandiaga, Pejabat, dan Staf DKI?

Sampai saat ini, skema pembiayaannya dinilai tidak jelas. Selain itu, rumah tersebut juga hanya bisa dijangkau warga minimal kelas menengah.

"Di mana penghasilannya Rp 7 juta per bulan, sementara UMP di Jakarta masih di angka Rp 3,6 juta per bulan. Lalu untuk siapa rumah lapis itu dibangun?" kata Rio.

Kritikan ketiga adalah terhadap program OK Otrip yang masih jauh dari target. Targetnya program itu bisa diikuti lebih kurang 2.000 angkutan umum.

Baca juga: Tak Ingin Pejabat Setor Muka, Anies-Sandiaga Tak Gelar Open House

Menurut dia, pada kenyataannya baru 123 angkutan yang bergabung.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak (tengah), didampingi Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi (kiri) dan Wakil Sekretaris Fraksi Dwi Rio Sambodo, di Gedung DPRD, Rabu (15/4/2015)Alsadad Rudi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak (tengah), didampingi Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi (kiri) dan Wakil Sekretaris Fraksi Dwi Rio Sambodo, di Gedung DPRD, Rabu (15/4/2015)
"Itu artinya tanda-tanda kegagalan. Artinya program itu tidak menarik bagi pengusaha angkutan," ujar Rio.

Program keempat adalah OK OCE yang ternyata tidak menyediakan bantuan permodalan.

Baca juga: Opini WTP, Task Force Anies-Sandiaga dan Ucapan Terima Kasih untuk Jokowi-Ahok-Djarot

Kelima, Fraksi PDI-P juga mengkritisi KJP Plus yang menurut mereka minus.

"Banyak pengaduan rekening diblokir tanpa sebab maupun fasilitas makanan tambahan seperti telur dan daging dengan kualitas buruk," ucapnya. 

Kritikan keenam adalah soal janji tidak ada penggusuran.

Baca juga: Saat Anies-Sandiaga Batalkan Tarawih di Monas atas Saran Ulama...

Rio mengatakan, janji tersebut akan diingkari. Sebab, jata Rio, Anies berniat menertibkan kawasan Jatipadang, Jakarta Selatan, yang tahun lalu terus menerus banjir.

Ketujuh, Fraksi PDI-P juga mengkritik soal Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang tidak mengalokasikan program normalisasi kali pada APBN 2018.

"Ini karena tidak ada kepastian dalam pembebasan lahan oleh Pemprov DKI," kata dia.

Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Anies-Sandiaga Tetap Wajibkan Kartu Imunisasi Jadi Syarat Masuk SD

Kritik terakhir adalah tentang rotasi jabatan. Fraksi PDI-P mempertanyakan banyaknya pejabat yang diganti dengan alasan pensiun. Padahal mereka belum memasuki masa pensiun.

"Sebagai sikap, kami mendorong institusi terkait mengusut adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan rombak jabatan tersebut dengan tuntas," ujar Rio.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X