Komisi ASN: Jika Terbukti Salahi Prosedur, Pelantikan Pejabat DKI Bisa Batal

Kompas.com - 17/07/2018, 20:09 WIB
Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi. Fabian Januarius KuwadoKepala Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi mengatakan, pihaknya memiliki wewenang untuk membatalkan pelantikan sejumlah pejabat DKI jika ditemukan adanya pelanggaran di balik penggantian pejabat tersebut.

"Iya kami punya wewenang untuk itu (membatalkan pelantikan)," ujar Sofian ketika dihubungi, Selasa (17/7/2018).

Ia mengatakan, saat ini Komisi ASN melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk memastikan prosedur pencopotan mantan pejabat DKI dilakukan sesuai aturan.

"Karena kalau nanti dalam pemeriksaan ditemukan ada cacat dan pelanggaran sistem merit, mohon maaf kami Komisi ASN akan membatalkan (pelantikan)," kata dia.

Baca juga: Tak Mau Sebut Lelang Jabatan, Anies Gunakan Istilah Open Promotion

Menurut Sofian, Komisi ASN telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait pencopotan dan pelantikan pejabat DKI Ini.

Adapun pihak yang dipanggil di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

"Kami memanggil semuanya sebenarnya, baik Sekda juga kepala Plt BKD, kami juga sudah bertemu dengan Gubernurnya, ada juga beberapa dari lima belas orang yang diganti," kata dia.

Ia menyayangkan Pemprov DKI yang telah melakukan pelantikan sejumlah pejabat DKI tanpa melalui persetujuan Komisi ASN.

Menurut dia, selama Komisi ASN masih melakukan proses pemeriksaan, seharusnya pelantikan itu belum boleh dilakukan.

Sebab, jika pelantikan ini tetap dilakukan, ada kemungkinan pejabat baru dianggap melanggar hukum karena proses pelantikannya tidak sah.

"Di mata Komisi ASN kami belum menyetujui. Dan selama kami belum (mengakui), kalau pejabat baru melakukan tindakan hukum, seperti menggunakan uang negara, oleh aparat penegak hukum, baik BPK atau KPK, ya pejabat tersebut menggunakan uang secara tidak sah. Ancamannya lebih berat yaitu korupsi dan pemenjaraan," papar dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Megapolitan
Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Megapolitan
Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Megapolitan
Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Megapolitan
Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Megapolitan
Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Megapolitan
Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Megapolitan
Kota Bekasi Buka 171 Formasi CPNS 2019 untuk Tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Teknik

Kota Bekasi Buka 171 Formasi CPNS 2019 untuk Tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Teknik

Megapolitan
Pendaftaran CPNS 2019, Kota Bekasi Hanya Buka 6 Kuota untuk 'Cum Laude' dan Tunadaksa

Pendaftaran CPNS 2019, Kota Bekasi Hanya Buka 6 Kuota untuk "Cum Laude" dan Tunadaksa

Megapolitan
Dianggap Pemborosan, Anggaran Pembangunan Rusunawa Terancam Dicoret DPRD DKI

Dianggap Pemborosan, Anggaran Pembangunan Rusunawa Terancam Dicoret DPRD DKI

Megapolitan
Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ungkap Dugaan Penipuan Umrah PT Duta Adhikarya Bersama

Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ungkap Dugaan Penipuan Umrah PT Duta Adhikarya Bersama

Megapolitan
Penampakan Mobil Polisi yang Diamuk Massa di Tanjung Barat, Kaca Depan Remuk, Kap Penyok

Penampakan Mobil Polisi yang Diamuk Massa di Tanjung Barat, Kaca Depan Remuk, Kap Penyok

Megapolitan
Selasa Siang, Kualitas Udara Jakarta dan Bekasi Tidak Sehat

Selasa Siang, Kualitas Udara Jakarta dan Bekasi Tidak Sehat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X