Kompas.com - 17/07/2018, 20:42 WIB
Anies Baswedan bersama Bupati Blitar Rijanto di Balai Kota, Senin (9/8/2018) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Anies Baswedan bersama Bupati Blitar Rijanto di Balai Kota, Senin (9/8/2018)


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kronologi perombakan jabatan DKI yang dilakukannya.

Menurut Anies, panitia seleksi telah mengevaluasi kinerja mereka sebelum dicopot.

Ketika ditanya soal pengakuan sejumlah pejabat yang belum pernah diingatkan sebelum dicopot, Anies mengaku bahwa dia sudah punya catatan terkait kinerja pejabat itu.

"Tentunya ada, kita dapat catatannya, ada record-nya," kata Anies di Balai Kota, Selasa (17/7/2018).

Awak media kembali menanyakan apakah catatan atas kinerja itu disampaikan ke pejabat yang bersangkutan atau tidak. Anies pun menjawab seharusnya sudah.

"Harusnya ya," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tak Mau Sebut Lelang Jabatan, Anies Gunakan Istilah Open Promotion

Sebelumnya, sejumlah pejabat yang dicopot mengaku belum pernah diberi teguran atau peringatan terkait kinerjanya. Mereka bahkan mengaku baru ditelepon sehari sebelumnya oleh Anies.

Asisten Komisoner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara Sumardi menduga, pencopotan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil.

"Kalau di dalam ASN ketika ada pemberhentian dari jabatan itu kan sebetulnya kalau mengacu pada PP 53 mengacu pada hukuman berat kan. Kalau hukuman berat kan ada proses pemanggilan pemeriksaan dan sebagainya," kata Sumardi kepada Kompas.com, Senin (16/7/2018).

Baca juga: Mantan Wali Kota Jaksel Dicopot Anies Tanpa Pernah Diperingatkan

Pasal 24 ayat (1) dalam peraturan itu menyebut, sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat selanjutnya menjelaskan pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Prosedur itu kan harus dilalui," kata Sumardi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelabui Polisi Saat Digerebek, Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Mengaku Perusahaan Ekspedisi

Kelabui Polisi Saat Digerebek, Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Mengaku Perusahaan Ekspedisi

Megapolitan
Polisi Pastikan Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Tak Lagi Lakukan Penagihan

Polisi Pastikan Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Tak Lagi Lakukan Penagihan

Megapolitan
Fakta Baru Kasus Kematian Perempuan di Tol Sedyatmo, Korban Ditabrak Sopir Taksi Online

Fakta Baru Kasus Kematian Perempuan di Tol Sedyatmo, Korban Ditabrak Sopir Taksi Online

Megapolitan
Pemkot Beri Perhatian Khusus pada Empat Kawasan Rawan Banjir di Jakbar

Pemkot Beri Perhatian Khusus pada Empat Kawasan Rawan Banjir di Jakbar

Megapolitan
Perempuan di Pesanggrahan Trauma dan Tak Nafsu Makan karena Pria Masturbasi Buang Sperma di Jok Motornya

Perempuan di Pesanggrahan Trauma dan Tak Nafsu Makan karena Pria Masturbasi Buang Sperma di Jok Motornya

Megapolitan
Sulit Berjalan, Pasien Berbobot 120 Kg Dievakuasi Petugas Damkar dari Lantai 2 Rumah ke RS

Sulit Berjalan, Pasien Berbobot 120 Kg Dievakuasi Petugas Damkar dari Lantai 2 Rumah ke RS

Megapolitan
Rapor Merah 4 Tahun Anies dari LBH: Gimik soal Reklamasi hingga Warga Sulit Punya Rumah di Jakarta

Rapor Merah 4 Tahun Anies dari LBH: Gimik soal Reklamasi hingga Warga Sulit Punya Rumah di Jakarta

Megapolitan
PPKM Jakarta Turun Jadi Level 2

PPKM Jakarta Turun Jadi Level 2

Megapolitan
Babak Baru Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin Didakwa Menganiaya hingga Korban Tewas

Babak Baru Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin Didakwa Menganiaya hingga Korban Tewas

Megapolitan
Cinta Satu Malam di Lokalisasi Gunung Antang Berujung Tewasnya Pelanggan yang Ogah Bayar

Cinta Satu Malam di Lokalisasi Gunung Antang Berujung Tewasnya Pelanggan yang Ogah Bayar

Megapolitan
UPDATE 18 Oktober: Tambah 1 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 40 Pasien Dirawat

UPDATE 18 Oktober: Tambah 1 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 40 Pasien Dirawat

Megapolitan
Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Megapolitan
Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Megapolitan
LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.