Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarif: "Barisan Belum Move On" Gaduhkan Perombakan Pejabat DKI

Kompas.com - 19/07/2018, 14:10 WIB
Jessi Carina,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, sebagian besar masyarakat setuju dengan perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Namun, dia menilai ada pihak yang disebutnya sebagai barisan belum move on yang membuat perombakan puluhan pejabat itu menjadi polemik.

"Medsosnya kan dari kelompok BBM tuh, barisan belum move on. Namanya belum move on, ya selalu bikin berisik, saya memaklumi," ujar Syarif, ketika dihubungi, Kamis (19/7/2018).

Dia tidak mau memperjelas siapa yang dia maksud dengan 'barisan belum move on' tersebut. Tidak hanya itu, dia menilai kegaduhan juga berasal dari pejabat yang dicopot.

Baca juga: Perombakan Jabatan di DKI Diselidiki Komisi ASN, Ini 4 Pembelaan Anies

 

Syarif mengatakan, mereka membuat gaduh dengan melaporkan pencopotan mereka ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Dia setuju dengan ucapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut respons pejabat ini bisa dijadikan bahan penilaian.

"Mereka itu yang kata Pak Anies tidak tabah dan tidak tenang," ujar Syarif.

Syarif lalu membandingkan dengan perombakan pejabat pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama. Dia mengatakan, dulu perombakan selalu diawali dengan kegaduhan.

Artinya, gaungnya begitu ramai sebelum pelantikan dilakukan. Selain itu, pelantikan sering dilakukan besar-besaran.

Baca juga: Perombakan Pejabat DKI Diduga Menyalahi Aturan

 

Namun, setelah itu, jarang ada ribut-ribut di belakangnya. Syarif menilai, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan Anies-Sandiaga.

Anies menurut dia, ingin melakukan pelantikan secara tenang tanpa ribut-ribut di awal.

"Tapi, setelah itu, baru deh banyak kritik. Sebenarnya, tiap pemimpin kan punya kebijakan masing-masing dan Pak Anies inginnya tiap kebijakan enggak gaduh. Tapi, sekarang yang gaduh bukan masyarakat, yang gaduh itu yang diganti," ujar Syarif.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menambah satu kursi lagi di kabinet untuk Partai Golkar. Jokowi juga mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com