Syarif: "Barisan Belum Move On" Gaduhkan Perombakan Pejabat DKI

Kompas.com - 19/07/2018, 14:10 WIB
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, sebagian besar masyarakat setuju dengan perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Namun, dia menilai ada pihak yang disebutnya sebagai barisan belum move on yang membuat perombakan puluhan pejabat itu menjadi polemik.

"Medsosnya kan dari kelompok BBM tuh, barisan belum move on. Namanya belum move on, ya selalu bikin berisik, saya memaklumi," ujar Syarif, ketika dihubungi, Kamis (19/7/2018).

Dia tidak mau memperjelas siapa yang dia maksud dengan 'barisan belum move on' tersebut. Tidak hanya itu, dia menilai kegaduhan juga berasal dari pejabat yang dicopot.

Baca juga: Perombakan Jabatan di DKI Diselidiki Komisi ASN, Ini 4 Pembelaan Anies

 

Syarif mengatakan, mereka membuat gaduh dengan melaporkan pencopotan mereka ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Dia setuju dengan ucapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut respons pejabat ini bisa dijadikan bahan penilaian.

"Mereka itu yang kata Pak Anies tidak tabah dan tidak tenang," ujar Syarif.

Syarif lalu membandingkan dengan perombakan pejabat pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama. Dia mengatakan, dulu perombakan selalu diawali dengan kegaduhan.

Artinya, gaungnya begitu ramai sebelum pelantikan dilakukan. Selain itu, pelantikan sering dilakukan besar-besaran.

Baca juga: Perombakan Pejabat DKI Diduga Menyalahi Aturan

 

Namun, setelah itu, jarang ada ribut-ribut di belakangnya. Syarif menilai, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan Anies-Sandiaga.

Anies menurut dia, ingin melakukan pelantikan secara tenang tanpa ribut-ribut di awal.

"Tapi, setelah itu, baru deh banyak kritik. Sebenarnya, tiap pemimpin kan punya kebijakan masing-masing dan Pak Anies inginnya tiap kebijakan enggak gaduh. Tapi, sekarang yang gaduh bukan masyarakat, yang gaduh itu yang diganti," ujar Syarif.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menambah satu kursi lagi di kabinet untuk Partai Golkar. Jokowi juga mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Megapolitan
Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Megapolitan
8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Megapolitan
Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Megapolitan
Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Megapolitan
Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Megapolitan
FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Megapolitan
Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Transjakarta Berlakukan Modifikasi 6 Rute Layanan

Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Transjakarta Berlakukan Modifikasi 6 Rute Layanan

Megapolitan
Mereka yang Terjerat Kasus Usai Demo Ricuh di Jakarta, Dituduh Provokasi hingga Keroyok Polisi

Mereka yang Terjerat Kasus Usai Demo Ricuh di Jakarta, Dituduh Provokasi hingga Keroyok Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X