Ini Penyebab Kenaikan PBB di Jagakarsa

Kompas.com - 19/07/2018, 14:25 WIB
Twitter Keluhan Warga Harga PBB Jagakarsa Naik, Kamis (19/72018) Twitter/HotelsyariahJKTTwitter Keluhan Warga Harga PBB Jagakarsa Naik, Kamis (19/72018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin membenarkan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kenaikan disebabkan banyaknya cluster yang dibangun sehingga nilai jual objek pajak (NJOP)-nya dinaikkan.

"Kenaikan itu kami lakukan di zona komersial seperti di Jagakarsa karena sekarang tumbuh adanya cluster baru. Yang dulu enggak ada, hanya tanah hamparan kosong, sekarang tumbuh perumahan-perumahan," kata Faisal di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018).

Baca juga: Viral Bayar PBB di Jagakarsa Naik 100 Persen Jadi Rp 32 Juta, Ini Klarifikasinya

Selain perkembangan kawasan Jagakarsa, Faisal menyebut kenaikan juga dipengaruhi kawasan yang berbatasan yakni Cilandak dan Pasar Minggu.

BPRD meningkatkan NJOP berdasarkan survei harga pasar dan perkembangan ekonomi daerah.

"Jadi jangan sampai orang yang punya tanah di situ, tanahnya dalam zona komersial NJOP-nya masih rendah, kan enggak fair ya, harus kami tingkatkan juga supaya ada peningkatan dalam sisi ekonomi," ujarnya. 

Baca juga: NJOP Naik, untuk Properti Bagus, Penerimaan Pajak Juga Meningkat

Terkait unggahan akun Twitter @hotelsyariahJKT yang mengeluhkan kenaikan PBB di Jalan Durian Raya, Jagakarsa, mencapai 100 persen, Faisal menyebut kemungkinan yang naik adalah golongan tarifnya.

"Kenaikan 100 persen itu mungkin dia naik tarif, yang dulunya tarif 0,1 (persen) dia pindah ke 0,2 (persen) atau 0,3 (persen)," kata dia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tarif PBB-P2 dibagi menjadi empat golongan.

Baca juga: Anies: Kenaikan NJOP Tahun Ini Belum Apa-apa Dibanding Kenaikan yang Dulu

Pembagiannya yakni 0,01 persen untuk NJOP kurang dari Rp 200 juta; tarif 0,1 persen untuk NJOP Rp 200 juta sampai dengan Rp 2 miliar; tarif 0,2 persen untuk NJOP Rp 2 miliar sampai dengan Rp 10 miliar; dan tarif 0,3 persen untuk NJOP Rp 10 miliar atau lebih.

Sebelumnya, akun Twitter @hotelsyariahJKT mengunggah dua lembar kertas PBB. Foto kertas di sebelah kiri tidak terlihat jelas.

Tercantum alamat di Jalan Durian Raya, Jagakarsa. Sementara pada foto di sebelah kanan, hanya terlihat jelas tagihan PBB 2018 Rp 32.986.215.

Baca juga: NJOP DKI Naik, Anies Nilai Rumah DP 0 Rupiah Solusinya

Dalam twitnya itu tertulis, "Pak anis/uno. Kok bpk tega ya naikin PBB di jagakarsa 100%. Ini lebih kejam dari ahok dong. Tlg dirubah kebijaksanaannya itu yg menyusahkan rakyat. Semoga bpk dengar jeritan Rakyatnya. PBB thn 2017 sy bayar PBB Rp 15.945.350 dan Tahun 2018 sy bayar PBB Rp 32.986.215."

Kompas.com coba mengklarifikasi kepada pemilik akun @hotelsyariahJKT, namun akun tersebut sudah tidak ada.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Megapolitan
33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

Megapolitan
Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Megapolitan
Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Megapolitan
Seberangi Kali Pesanggrahan, Seorang Pria Terpeleset dan Hanyut

Seberangi Kali Pesanggrahan, Seorang Pria Terpeleset dan Hanyut

Megapolitan
Pembegal Perwira Marinir Sudah 11 Kali Beraksi di Jakarta

Pembegal Perwira Marinir Sudah 11 Kali Beraksi di Jakarta

Megapolitan
Dua Pekan PSBB, Satpol PP Jakbar Kumpulkan Denda Rp 47,6 Juta dari Warga Tak Pakai Masker

Dua Pekan PSBB, Satpol PP Jakbar Kumpulkan Denda Rp 47,6 Juta dari Warga Tak Pakai Masker

Megapolitan
Soal Penggunaan GeNose di Stasiun, Epidemiolog: Terburu-buru, Semuanya Ingin Jokowi Senang

Soal Penggunaan GeNose di Stasiun, Epidemiolog: Terburu-buru, Semuanya Ingin Jokowi Senang

Megapolitan
Wagub DKI: 50 Persen Kapasitas RS Bisa Digunakan untuk Pasien Covid-19

Wagub DKI: 50 Persen Kapasitas RS Bisa Digunakan untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Izin Edar GeNose C19 Seharusnya Diterbitkan untuk Riset

Epidemiolog Sebut Izin Edar GeNose C19 Seharusnya Diterbitkan untuk Riset

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X