Polri Imbau Tak Demo Selama Asian Games, Ini Kata Koordinator Aksi Ojek Online

Kompas.com - 19/07/2018, 20:40 WIB
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, polisi seharusnya tidak mempermasalahkan rencana aksi demo pengemudi ojek online saat pembukaan Asian Games pada 18 Agustus 2018.

"Kami berharap (pemerintah) selesaikan masalah yang kami tuntut, jangan mempermasalahkan demonya," kata Igun kepada Kompas.com, Kamis (19/7/2018).

Igun mengatakan, setiap warga negara mempunyai hak menyampaikan pendapat dan telah diatur dalam undang-undang.

Baca juga: Kelabui Korban, 2 Penjambret di Bogor Kenakan Atribut Ojek Online

"Ini, kan, namanya mengemukakan pendapat. Hal itu juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum," ujarnya. 

Ia mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari demo-demo yang sudah digelar sebelumnya.

Tuntutannya masih sama, yakni menuntut pemerintah segera menerbitkan payung hukum ojek online.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ojek Online Ancam Demo saat Asian Games, Polri Minta Kepentingan Bangsa Dikedepankan

"Tuntutannya masih sama seperti demo sebelumnya yaitu mengembalikan tarif seperti dulu dan segera diterbitkan payung hukum bagi para ojek online. Tahun 2012-2015 tarif per kilometer itu Rp 3.000, sekarang diturunin jadi Rp 1.200 per kilometer," kata Igun.

Igun berharap persoalan ojek online dapat diselesaikan sebelum perhelatan Asian Games.

Dengan demikian, para pengemudi ojek online tidak perlu melakukan aksi unjuk rasa. 

Baca juga: Alasan Pengemudi Ojek Online Parkir di Trotoar Jalan Sunda

"Kami menginginkan pemerintah itu punya kekuatan (government power) untuk bisa mengatur permasalahan yang dihadapi ojek online saat ini. Apabila government power tidak juga bisa melakukan penyelesaian sampai Asian Games, maka people power yang akan turun," ujarnya. 

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarah Lidah Api Monas, Dibalur Puluhan Kilogram Emas Hasil Sumbangan Saudagar Aceh

Sejarah Lidah Api Monas, Dibalur Puluhan Kilogram Emas Hasil Sumbangan Saudagar Aceh

Megapolitan
Mulai Hari Ini, IGD RS Fatmawati Tak Lagi Terima Pasien Non-Covid-19

Mulai Hari Ini, IGD RS Fatmawati Tak Lagi Terima Pasien Non-Covid-19

Megapolitan
29.000 Warga Jaktim Jadi Sasaran Vaksinasi Setiap Hari demi Tercapai Kekebalan Komunal

29.000 Warga Jaktim Jadi Sasaran Vaksinasi Setiap Hari demi Tercapai Kekebalan Komunal

Megapolitan
Kapolri hingga Menkes Datangi Kampung Lockdown, Tanyakan Awal Kasus Covid-19 di Gandaria Selatan

Kapolri hingga Menkes Datangi Kampung Lockdown, Tanyakan Awal Kasus Covid-19 di Gandaria Selatan

Megapolitan
[GRAFIK] 639 Kasus Baru Hari Ini, Pasien Covid-19 Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama

[GRAFIK] 639 Kasus Baru Hari Ini, Pasien Covid-19 Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama

Megapolitan
Tes Acak di 4 Stasiun KRL Pagi Ini, 5 Orang Reaktif Covid-19

Tes Acak di 4 Stasiun KRL Pagi Ini, 5 Orang Reaktif Covid-19

Megapolitan
Rabu Besok, 6.000 Warga Usia 18 Tahun ke Atas Bakal Divaksinasi di Puspemkot Tangerang

Rabu Besok, 6.000 Warga Usia 18 Tahun ke Atas Bakal Divaksinasi di Puspemkot Tangerang

Megapolitan
Ini Syarat dan Cara Mendonasikan Plasma Konvalesen bagi Pasien Covid-19 Bergejala Berat hingga Kritis

Ini Syarat dan Cara Mendonasikan Plasma Konvalesen bagi Pasien Covid-19 Bergejala Berat hingga Kritis

Megapolitan
Kapolres Jakpus Koreksi Dinkes DKI soal Zona Merah di Rawasari

Kapolres Jakpus Koreksi Dinkes DKI soal Zona Merah di Rawasari

Megapolitan
Didatangi Orangtua Siswa yang Keluhkan Situs PPDB Eror, SMAN 1 Tangerang: Kami Minta Sabar

Didatangi Orangtua Siswa yang Keluhkan Situs PPDB Eror, SMAN 1 Tangerang: Kami Minta Sabar

Megapolitan
Kasudinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jaktim di Atas 1.000 dalam 5 Hari Terakhir

Kasudinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jaktim di Atas 1.000 dalam 5 Hari Terakhir

Megapolitan
Jenazah Korban Covid-19 di Sunter Tergeletak di Depan Rumah, Warga Tak Berani Pindahkan

Jenazah Korban Covid-19 di Sunter Tergeletak di Depan Rumah, Warga Tak Berani Pindahkan

Megapolitan
8.000 Orang Bakal Ikut Vaksinasi Massal di Stadion Patriot, Wali Kota Bekasi Targetkan Selesai 3 Jam

8.000 Orang Bakal Ikut Vaksinasi Massal di Stadion Patriot, Wali Kota Bekasi Targetkan Selesai 3 Jam

Megapolitan
Ketua Komisi A Sebut Pemprov DKI Ogah Perketat PSBB karena Pendapatan Rendah

Ketua Komisi A Sebut Pemprov DKI Ogah Perketat PSBB karena Pendapatan Rendah

Megapolitan
Balita yang Ditemukan Tewas di Kanal Banjir Barat Terseret Arus Selokan di Tanjung Barat

Balita yang Ditemukan Tewas di Kanal Banjir Barat Terseret Arus Selokan di Tanjung Barat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X