Gubernur DKI: Ada Kasus Warga Merasakan Kenaikan PBB Dua Kali Lipat, Itu Tidak "Fair"

Kompas.com - 20/07/2018, 15:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Four Points, Jalan M.H Thamrin, Kamis (12/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Four Points, Jalan M.H Thamrin, Kamis (12/7/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan warga yang tidak mengubah tempat tinggalnya menjadi area komersil seharusnya tidak mengalami kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu, nilai jual objek pajak (NJOP) pun tidak perlu naik.

"Tapi ada kasus yang warga merasakan kenaikan dua kali lipat, itu tidak fair. Karena itu saya sudah panggil Kepala BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah), saya minta review khusus zona yang mengalami perubahan agar kita bertindak adil," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/7/2018).

Anies mengatakan beberapa wilayah yang terjadi kenaikan NJOP dan PBB adalah Ampera dan Jagakarsa. Dia pun memberi contoh. Jika warga telah lama tinggal di sebuah kawasan permukiman, tidak adil jika tiba-tiba harus mengalami kenaikan PBB.

Baca juga: Ini Penyebab Kenaikan PBB di Jagakarsa


Namun berbeda jika warga menjadikan rumahnya untuk kegiatan komersil, misalnya dengan membuat kos-kosan. Untuk kasus tersebut, kenaikan NJOP dan PBB boleh terjadi.

Anies pun ingin meninjau ulang kebijakannya agar kenaikan NJOP dan PBB ini bisa tepat.

"Bila perlu kita koreksi kebijaksanaan. Kenapa dikoreksi? Karena memang kita tidak ingin warga merasakan dibebani padahal tidak merasakan perubahan kegiatan," ujar Anies.

Sebelumnya, kicauan twitter @hotelsyariahJKT menjadi viral setelah akun tersebut mengunggah dua lembar kertas PBB.

Baca juga: PBB Naik Dua Kali Lipat di Sejumlah Wilayah, Anies Tinjau Ulang Kebijakannya

Dalam twitnya itu tertulis, "Pak anis/uno. Kok bpk tega ya naikin PBB di jagakarsa 100%. Ini lebih kejam dari ahok dong. Tlg dirubah kebijaksanaannya itu yg menyusahkan rakyat. Semoga bpk dengar jeritan Rakyatnya. PBB thn 2017 sy bayar PBB Rp 15.945.350 dan Tahun 2018 sy bayar PBB Rp 32.986.215."

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin membenarkan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kenaikan disebabkan banyaknya cluster yang dibangun sehingga nilai jual objek pajak (NJOP)-nya dinaikkan.

"Kenaikan itu kami lakukan di zona komersial seperti di Jagakarsa karena sekarang tumbuh adanya cluster baru. Yang dulu enggak ada, hanya tanah hamparan kosong, sekarang tumbuh perumahan-perumahan," kata Faisal.

 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sopir Bus Tak Tahu 4 Keranjang Buah Dalam Busnya Berisi Ganja

Sopir Bus Tak Tahu 4 Keranjang Buah Dalam Busnya Berisi Ganja

Megapolitan
Gerebek Pool Truk di Bambu Apus, BNN Temukan Karung Berisi Ganja

Gerebek Pool Truk di Bambu Apus, BNN Temukan Karung Berisi Ganja

Megapolitan
Batan Serahkan Barang Bukti Terkait Temuan Radiasi Nuklir di Batan Indah

Batan Serahkan Barang Bukti Terkait Temuan Radiasi Nuklir di Batan Indah

Megapolitan
Harga Masker Melonjak, Dinkes DKI: Orang Sehat Tak Perlu Pakai

Harga Masker Melonjak, Dinkes DKI: Orang Sehat Tak Perlu Pakai

Megapolitan
Sebelum Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Klaim Terima Teror Virtual

Sebelum Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Klaim Terima Teror Virtual

Megapolitan
Wanita yang Gugurkan Kandungan di Klinik Paseban Umumnya Berusia di Bawah 24 Tahun

Wanita yang Gugurkan Kandungan di Klinik Paseban Umumnya Berusia di Bawah 24 Tahun

Megapolitan
Satgas Antimafia Bola Jilid III Dalami Dugaan Keterkaitan Judi Online dengan Pengaturan Skor

Satgas Antimafia Bola Jilid III Dalami Dugaan Keterkaitan Judi Online dengan Pengaturan Skor

Megapolitan
DPRD Sepakat Voting Tertutup Wagub DKI, tetapi Proses Pemilihan Bisa Disaksikan Publik

DPRD Sepakat Voting Tertutup Wagub DKI, tetapi Proses Pemilihan Bisa Disaksikan Publik

Megapolitan
Harga Bawang Putih Masih Tinggi, Pemkot Tangerang Mengadu ke Pemprov Banten

Harga Bawang Putih Masih Tinggi, Pemkot Tangerang Mengadu ke Pemprov Banten

Megapolitan
Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Curigai Dua Hal Ini

Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Curigai Dua Hal Ini

Megapolitan
Sepekan Setelah Kejadian, Kasus Penembakan Rutan Kelas 1 Cipinang Belum Juga Terungkap

Sepekan Setelah Kejadian, Kasus Penembakan Rutan Kelas 1 Cipinang Belum Juga Terungkap

Megapolitan
Beredar Video Kucing Dipukuli Sampai Mati di Bekasi, Animal Defender Akan Lapor Polisi

Beredar Video Kucing Dipukuli Sampai Mati di Bekasi, Animal Defender Akan Lapor Polisi

Megapolitan
Warga Binaan Dilatih Jadi Peracik Kopi

Warga Binaan Dilatih Jadi Peracik Kopi

Megapolitan
Airin Bakal Rapat dengan Menristek Bahas Radiasi Nuklir di Batan Indah

Airin Bakal Rapat dengan Menristek Bahas Radiasi Nuklir di Batan Indah

Megapolitan
Berbeda dengan Gerindra, PKS Usulkan Voting Tertutup untuk Pemilihan Wagub DKI

Berbeda dengan Gerindra, PKS Usulkan Voting Tertutup untuk Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X