Kompas.com - 20/07/2018, 22:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Edy Haryadi, suami dari pasien kanker payudara HER2 Yuniarti Tanjung, melayangkan somasi kepada Direktur Utama BPJS dan Presiden Joko Widodo, Kamis (19/7/2018). 

Somasi ini dilayangkan lantaran perjuangan Edy agar obat trastuzumab dapat dijamin kembali oleh BPJS hasilnya nihil.

 

Edy yang mengaku bersama istrinya menemui Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Maya Rusady dan Ketua Dewan Pertimbangan Klinis BPJS Agus Poerwadianto tanggal 3 Juli 2018, tidak mendapat penjelasan alasan pemberhentian penjaminan trastuzumab sebagai obat bagi penderita kanker payudara HER2 positif.

"Tanggal 4 Juli 2018, saya dan istri telah mengirimkan surat melalui e-mail yang berisi permintaan trastuzumab dan riwayat sakit istri ke alamat e-mail BPJS sesuai permintaan Kepala Humas BPJS Nopi Hidayat, untuk ditindaklanjuti Direksi BPJS. Namun, sampai sekarang ada somasi ini, tidak ada tanggapan maupun kejelasan sama sekali," ujar Edy, ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (20/7/2018).

Baca juga: Penjelasan BPJS Kesehatan soal Penghentian Penjaminan Obat Kanker Trastuzumab

Edy mengatakan, saat istrinya tengah menjalani kemoterapi pertama tanpa trastuzumab di RS Persahabatan Jakarta Timur, pada 10 Juli 2018, humas BPJS disebut melalui telepon WhatsApp mengabarkan bahwa Direksi BPJS menolak memberikan trastuzuma yang diminta.

Edy merasa semakin kesal ketika pihak BPJS bukan menangani masalah istrinya, namun sibuk mengaudit dokter yang menangani Yuniarti, mengapa memberikan resep obat herceptin atau trastuzumab itu.

"Alih-alih beritikad baik untuk memberi obat trastuzumab, BPJS malah mengaudit dokter yang menangani istri saya mengapa memberi obat herceptin atau trastuzumab, juga mencoba memeriksa imyno histo kimia atau IHK istri saya yang dilakukan bagian patologi anatomi," ujar Edy.

Padahal, Edy hanya berharap istrinya dapat hidup lebih lama dengan obat tersebut, dan bisa melihat anaknya yang kini berusia 16 tahun berkuliah, wisuda, dan menikah.

Baca juga: Obat Tak Lagi Dijamin, Pasien Kanker Berencana Gugat BPJS Kesehatan

"Tapi, harapan itu kandas karena sejak 1 April 2018, BPJS menghentikan penjaminan pada obat trastuzumab. Direksi BPJS seolah tengah melihat perkara nyawa istri saya dalam kaca mata bisnis, hanya karena obat itu mahal. Harganya Rp 25 juta di pasar," tutur Edy.

Sementara, penderita kanker payudara HER2 positif, disebut minimal menggunakan obat trastuzumab 8 kali dari 16 kali yang dianjurkan. Jika harus membeli di pasaran dengan harga tersebut, maka Edy setidaknya harus mengeluarkan biaya Rp 400 Juta untuk 16 kali pemakaian.

Sebelumnya, Edy sempat mengunggah kisah istrinya di media sosial. Selama ini, Edy menggunakan BPJS Kesehatan untuk proses pengobatan istrinya.

Namun, sejak awal April lalu, BPJS Kesehatan tak lagi menjamin obat Trastuzumab.

Kompas TV Deteksi Kanker Payudara dengan Teknik ‘Sadari’
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

40 Tahun Bentara Budaya, Wadah Pelestarian Seni dan Kebudayaan Indonesia

40 Tahun Bentara Budaya, Wadah Pelestarian Seni dan Kebudayaan Indonesia

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Megapolitan
Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Megapolitan
Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Megapolitan
Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Megapolitan
APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

Megapolitan
Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Megapolitan
BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

Megapolitan
Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Megapolitan
Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Megapolitan
Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Megapolitan
DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.