Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Tidak Pantas di Negara Sebesar Ini Ada Rebutan 1 Hektar Pulau, Lucu...

Kompas.com - 22/07/2018, 19:12 WIB
Rima Wahyuningrum,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Pulau Pari menyampaikan keluhan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait kasus sengketa lahan dengan PT Bumi Pari Asri.

Keluhan itu disampaikan saat Susi mengunjungi Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Minggu (22/7/2018).

"Kalau saya berharap pemerintah bisa melihat masyarakat Pulau Pari. Harapan kami ke depan hak kelola ada di masyarakat dan pemerintah bisa memberikan legalitas," kata perwakilan warga, Shahrul Hidayat, di lokasi.

Baca juga: Menteri Susi Terkejut Lihat Kesadaran Warga Pulau Pari akan Pentingnya Mangrove

Ia mengaku senang bisa menyampaikan harapannya kepada Susi. Sebab, menurut dia, saat ini warga merasakan seperti dijajah di tanah sendiri.

Sementara itu, Susi menerima masukan warga tersebut. Menurut dia, warga asli tidak boleh disingkirkan dari tempat tinggalnya. 

"Kewajiban saya mendengar dan saya rasa mereka juga benar. Karena mereka lahir turun temurun di pulau ini," kata Susi.

Baca juga: Menteri Susi: Anda Mau Kelola Pulau Dasarnya Apa? Kalau Cari Uang, Tidak Boleh...

Ia mengatakan, investor atau perorangan tidak boleh mengakui sebuah pulau karena ada aturan di setiap pulau.

Sebanyak 30 persen lahan setiap pulau adalah milik pemerintah, sedangkan 70 persen sisanya digunakan untuk sarana publik.

Susi menilai konflik warga dengan PT Bumi Pari Asri terkait sengketa lahan tidak pantas dilakukan. Perusahaan tersebut mengklaim memiliki hak kepemilikan lahan Pulau Pari.

Baca juga: Menteri Susi Minta Warga Pulau Pari Tak Pakai Sedotan Plastik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendatangi Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Minggu (22/7/2018).RIMA WAHYUNINGRUM Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendatangi Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Minggu (22/7/2018).
"Tidak pantas dan tidak layak untuk negara sebesar ini ada rebutan lahan 41 persen atau pulau 1 hektar. Lucu," ujarnya. 

Dalam kunjungan tersebut, Susi membuka peluang investor yang ingin mengelola pulau di Indonesia untuk mencari pulau lainnya.

Sebab dari 17.500 pulau yang ada di Indonesia, masih ada lebih dari 6.000 pulau yang tidak berpenghuni dan bisa dikelola investor.

Baca juga: Menanti Penataan Pulau Pari di Tengah Sengketa Lahan

Sengketa lahan di Pulau Pari telah terjadi sejak 2014. PT Bumi Pari Asri mengklaim lahan warga sebagai miliknya. 

Terakhir, Ombudsman menemukan adanya malaadministrasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri di Pulau Pari.

Sidang kasus sengketa tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 3 Jam, Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Belum Juga Padam

Sudah 3 Jam, Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Belum Juga Padam

Megapolitan
5 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Berhasil Dievakuasi, Polisi: Mayoritas Menderita Luka Bakar

5 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Berhasil Dievakuasi, Polisi: Mayoritas Menderita Luka Bakar

Megapolitan
7 Orang Masih Terjebak dalam Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Prapatan

7 Orang Masih Terjebak dalam Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Prapatan

Megapolitan
Karyawan Gedung Panik dan Berhamburan Keluar Saat Toko Bingkai di Mampang Prapatan Kebakaran

Karyawan Gedung Panik dan Berhamburan Keluar Saat Toko Bingkai di Mampang Prapatan Kebakaran

Megapolitan
Harga Bahan Dapur Naik Turun, Pedagang Pasar Perumnas Klender: Alhamdulillah Masih Punya Pelanggan Setia

Harga Bahan Dapur Naik Turun, Pedagang Pasar Perumnas Klender: Alhamdulillah Masih Punya Pelanggan Setia

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Gunakan Pelat Dinas Palsu, TNI: Melebihi Gaya Tentara dan Rugikan Institusi

Pengemudi Fortuner Arogan Gunakan Pelat Dinas Palsu, TNI: Melebihi Gaya Tentara dan Rugikan Institusi

Megapolitan
Banyak Warga Menonton Kebakaran Toko Bingkai, Lalin di Simpang Mampang Prapatan Macet

Banyak Warga Menonton Kebakaran Toko Bingkai, Lalin di Simpang Mampang Prapatan Macet

Megapolitan
Pemkot Bogor Raih 374 Penghargaan Selama 10 Tahun Kepemimpinan Bima Arya

Pemkot Bogor Raih 374 Penghargaan Selama 10 Tahun Kepemimpinan Bima Arya

Megapolitan
Kena Batunya, Pengemudi Fortuner Arogan Mengaku Keluarga TNI Kini Berbaju Oranye dan Tertunduk

Kena Batunya, Pengemudi Fortuner Arogan Mengaku Keluarga TNI Kini Berbaju Oranye dan Tertunduk

Megapolitan
Toko Pigura di Mampang Prapatan Kebakaran

Toko Pigura di Mampang Prapatan Kebakaran

Megapolitan
Puspom TNI: Purnawirawan Asep Adang Tak Kenal Pengemudi Fortuner Arogan yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Puspom TNI: Purnawirawan Asep Adang Tak Kenal Pengemudi Fortuner Arogan yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Megapolitan
Pemilik Khayangan Outdoor: Istri Saya Langsung Nangis Saat Tahu Toko Dibobol Maling

Pemilik Khayangan Outdoor: Istri Saya Langsung Nangis Saat Tahu Toko Dibobol Maling

Megapolitan
Puluhan Barang Pendakian Digondol Maling, Toko 'Outdoor' di Pesanggrahan Rugi Hingga Rp 10 Juta

Puluhan Barang Pendakian Digondol Maling, Toko "Outdoor" di Pesanggrahan Rugi Hingga Rp 10 Juta

Megapolitan
Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com