Prasetio: Saya Dibilang Politis, Ini Partai Pendukung Anies-Sandi Juga Mengkritik

Kompas.com - 23/07/2018, 20:03 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Kamis (21/6/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Kamis (21/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, dirinya tidak bersikap politis dalam hal pengesahan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017.

Prasetio mengacu pada semua fraksi, termasuk dari partai pendukung Anies-Sandi, yang juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2017.

Prasetio sebelumnya dinilai bersikap politis karena beberapa kali menolak menerima LKPJ 2017. 

"Saya dibilang politis, ini partai pendukungnya juga mengkritik. Kalau saya yang mengoreksi 'wah si Pras enggak move on sebagai ketua Dewan'. Tapi, kalau kita lihat, ini semua kebersamaan kita," ujar Prasetio, dalam rapat LKPJ di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Belum Tanda Tangan LKPJ 2017, Anies Bilang Prosesnya Jadi Politis

Sebelum Prasetio mengatakan hal itu, semua anggota Dewan yang hadir memberikan pendapatnya mengenai SILPA tahun 2017. Salah satu anggota Dewan yang mengkritik adalah Ahmad Yani dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ahmad mengatakan, penjelasan SKPD mengenai hal itu belum memuaskan.

"Ada penjelasan yang memang belum memuaskan, karenanya saya mengingatkan pada seluruh SKPD dalam memberikan penjelasan agar betul-betul bisa diterima anggota Dewan ini," ujar Ahmad.

Ahmad mengingatkan, pembahasan APBD Perubahan harus sudah mulai dilakukan. Dia pun meminta pembahasan LKPJ ini tidak berlarut-larut.

Eksekutif harus bisa menjelaskan dengan baik terkait alasan adanya SILPA. Dia juga berharap hal ini tidak terjadi lagi pada laporan tahun anggaran 2018.

Baca juga: LKPJ 2017 Belum Ditandatangani, Sandiaga Takut Program-program Tertunda

"Jadi, saya hanya mengingatkan. Terlepas tadi penjelasannya logis atau tidak, memang ke depan perlu ada kejujuran," kata Ahmad.

Sebelumnya, Prasetio belum kunjung menerima LKPJ 2017 karena alasan SILPA yang terlalu besar hingga Rp 13,1 triliun. Prasetio menyebut, SILPA itu melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7 triliun.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menilai sikap Prasetio politis.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga.

Kompas TV Hari ini (26/4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan akan melakukan rapat paripurna istimewa.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X