Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diterimanya LKPJ 2017 dan Pembahasan yang Dicap Politis oleh Anies-Sandiaga...

Kompas.com - 24/07/2018, 07:14 WIB
Jessi Carina,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

Meski demikian, Prasetio tetap menilai ini karena perencanaan yang kurang baik.

Prasetio pun menyoroti banyaknya kepala SKPD yang kini berstatus pelaksana tugas. Dia mengatakan, hal ini membatasi kewenangan kepala SKPD.

Baca juga: LKPJ 2017 Belum Ditandatangani, Sandiaga Takut Program-program Tertunda

Prasetio khawatir ini akan berakibat pada rendahnya penyerapan di tahun 2018.

"Saya minta Pak Gubernur segera tetapkan kepala dinas atau badan secara definitif. Sekarang ini banyak PLT, mereka, kan, tidak bisa tanda tangan kontrak. Pertanggungjawabannya bagaimana?" Kata Prasetio.

Dinilai politis

Sebelum LKPJ diterima, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sempat menilai proses pembahasannya jadi politis.

"Saya rasa ini prosesnya sudah menjadi politis, sebenarnya ini menjadi proses yang teknokratis," ujar Anies.

Anies mengatakan, silpa tahun 2017 memang tinggi karena ada target pendapatan yang meningkat.

Baca juga: Ketua DPRD Belum Tanda Tangan LKPJ, Sandiaga Minta Pengesahan Jangan Dicampuri Politik

Sandiaga juga memiliki pendapat yang sama. Dia khawatir program lain jadi terhambat jika pembahasan LKPJ dilakukan secara politis.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga.

Namun, dalam rapat Senin kemarin, hal itu dibantah Prasetio.

Baca juga: DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Tanggapi LKPJ Gubernur

Politisi PDI-P itu menunjukkan bahwa bukan hanya dia yang mengkritisi tingginya silpa, melainkan semua anggota Dewan termasuk yang berasal dari partai pendukung Anies-Sandiaga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau proyek di MRT dan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu (8/7/2018).RIMA WAHYUNINGRUM Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau proyek di MRT dan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu (8/7/2018).
Misalnya anggota dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi yang mengkritisi alasan Pemprov DKI gagal dalam lelang.

Pihak eksekutif sebelumnya menjelaskan bahwa lelang gagal katena ternyata pemenangnya tidak kredibel.

Baca juga: Ahok: Ketua DPRD Enggak Tanda Tangan LKPJ APBD 2014

"Ini sudah menang (lelang), tetapi, kok, enggak bisa dijalankan karena ternyata enggak ada alamat perusahaan dan lain-lain. Harusnya dicek sebelum ikut itu. Jadi enggak ada gagal lelang," ujar Suhaimi.

"Bukan politis juga loh, kami mengoreksi karena kami fungsinya mengawasi. Kalau bapak-bapak enggak benar juga teman-teman Dewan pasti akan teriak. Siapa pun dia walaupun dari partai pendukung," ujar Prasetio.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com