Diterimanya LKPJ 2017 dan Pembahasan yang Dicap Politis oleh Anies-Sandiaga...

Kompas.com - 24/07/2018, 07:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Senin (23/7/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Senin (23/7/2018).

Anies mengatakan, silpa tahun 2017 memang tinggi karena ada target pendapatan yang meningkat.

Baca juga: Ketua DPRD Belum Tanda Tangan LKPJ, Sandiaga Minta Pengesahan Jangan Dicampuri Politik

Sandiaga juga memiliki pendapat yang sama. Dia khawatir program lain jadi terhambat jika pembahasan LKPJ dilakukan secara politis.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga.

Namun, dalam rapat Senin kemarin, hal itu dibantah Prasetio.

Baca juga: DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Tanggapi LKPJ Gubernur

Politisi PDI-P itu menunjukkan bahwa bukan hanya dia yang mengkritisi tingginya silpa, melainkan semua anggota Dewan termasuk yang berasal dari partai pendukung Anies-Sandiaga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau proyek di MRT dan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu (8/7/2018).RIMA WAHYUNINGRUM Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau proyek di MRT dan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu (8/7/2018).
Misalnya anggota dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi yang mengkritisi alasan Pemprov DKI gagal dalam lelang.

Pihak eksekutif sebelumnya menjelaskan bahwa lelang gagal katena ternyata pemenangnya tidak kredibel.

Baca juga: Ahok: Ketua DPRD Enggak Tanda Tangan LKPJ APBD 2014

"Ini sudah menang (lelang), tetapi, kok, enggak bisa dijalankan karena ternyata enggak ada alamat perusahaan dan lain-lain. Harusnya dicek sebelum ikut itu. Jadi enggak ada gagal lelang," ujar Suhaimi.

"Bukan politis juga loh, kami mengoreksi karena kami fungsinya mengawasi. Kalau bapak-bapak enggak benar juga teman-teman Dewan pasti akan teriak. Siapa pun dia walaupun dari partai pendukung," ujar Prasetio.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X