Kompas.com - 24/07/2018, 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, mengatakan, gugatan class action warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang terdampak proyek normalisasi Kali Ciliwung tahun 2016 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan tututan hukum kemanusiaan. Gugatan itu tidak terkait dengan kontrak atau negosiasi politik.

Gugatan class action yakni gugatan hukum yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar.

"Dalam perjuangan, kami mengutamakan hukum kemanusiaan, bukan negosiasi politik atau kontrak politik dalam pemimpin manapun. Walaupun dalam konteks kampanye pilkada kemarin (Pilkada DKI 2017), warga Bukit Duri menjalankan kontrak politik dengan pasangan Anies-Sandi," kata Sandyawan di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Selasa (24/7/2018).

Ia mengemukakan hal itu menanggapi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang  memenangkan gugatan class action warga Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016.

Sandyawan menegaskan, warga Bukit Duri hanya menuntut pemerintah untuk melayani masyarakat.

"Basis tuntutan kami bukan kontrak politik, tapi berbasis menuntut kewajiban pemerintah sebagai fasilitator untuk melayani masyarakat dengan membangun kampung atau pemukiman bagi warga miskin kota," tambah Sandy.

Baca juga: Warga Bukit Duri Memenangi Class Action soal Penggusuran di Tingkat Banding

Ia menekankan, tuntutan warga kepada Pemprov DKI adalah mengganti rumah dan tanah yang telah digusur dengan rumah dan tanah pula, bukan dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

Ia menilai penggantian rumah dengan rusunawa merugikan warga Bukit Duri karena warga tidak dapat memiliki rumah atas nama pribadi.

"Selama ini ada anggapan warga miskin kota tidak layak untuk mendapatkan rumah sendiri. Rusunawa membuat warga tidak bisa memiliki tanah dan rumah sendiri," ujar Sandyawan.

Gugatan class action diajukan sebagian warga Bukit Duri pada 10 Mei 2016 setelah rumah mereka di bantaran Sungai Ciliwung digusur pada 12 Januari dan 28 September 2016. Majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan gugatan class action warga Bukit Duri itu.

Putusan majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menguatkan kemenangan warga Bukit Duri yang diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2017.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebanjiran, Perempuan di Bintaro Meninggal saat Cabut Colokan Listrik

Kebanjiran, Perempuan di Bintaro Meninggal saat Cabut Colokan Listrik

Megapolitan
Bayi Ditemukan Ojol di Jembatan Cengkareng, Bidan: Tali Pusat Diikat Karet, tapi Ari-ari Tak Ada

Bayi Ditemukan Ojol di Jembatan Cengkareng, Bidan: Tali Pusat Diikat Karet, tapi Ari-ari Tak Ada

Megapolitan
Diduga Korsleting, Mobil Toyota Avanza Terbakar di Kebon Jeruk

Diduga Korsleting, Mobil Toyota Avanza Terbakar di Kebon Jeruk

Megapolitan
Ridwan Kamil Targetkan 5.000 Pesantren Ikut Program OPOP hingga Akhir 2022

Ridwan Kamil Targetkan 5.000 Pesantren Ikut Program OPOP hingga Akhir 2022

Megapolitan
UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen, KSPI: Heru Budi Tak Sensitif Terhadap Hidup Buruh

UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen, KSPI: Heru Budi Tak Sensitif Terhadap Hidup Buruh

Megapolitan
Guru SD Predator Anak di Bekasi Ditangkap, Polisi: Korban Ada yang Masih Kelas 2 SD

Guru SD Predator Anak di Bekasi Ditangkap, Polisi: Korban Ada yang Masih Kelas 2 SD

Megapolitan
2 PNS Terduga Pelaku Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dipecat

2 PNS Terduga Pelaku Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dipecat

Megapolitan
Kondisi Bayi yang Ditemukan Ojol di Jembatan Cengkareng: Dikerubungi Semut dan Bibir Membiru

Kondisi Bayi yang Ditemukan Ojol di Jembatan Cengkareng: Dikerubungi Semut dan Bibir Membiru

Megapolitan
17 RT di Jaksel dan 2 Jakbar Masih Tergenang Banjir Malam Ini

17 RT di Jaksel dan 2 Jakbar Masih Tergenang Banjir Malam Ini

Megapolitan
Tok! UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Tok! UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Masalah Keluarga Diduga Picu Perempuan Bakar Diri di Tangerang

Masalah Keluarga Diduga Picu Perempuan Bakar Diri di Tangerang

Megapolitan
Kronologi Penemuan Bayi Perempuan di Jembatan Sepi Cengkareng, Dibuang Tak Lama Setelah Lahir

Kronologi Penemuan Bayi Perempuan di Jembatan Sepi Cengkareng, Dibuang Tak Lama Setelah Lahir

Megapolitan
Cerita Warga Muara Baru Berkali-kali Kebanjiran karena Tanggul Sering Jebol Sebelum Ditinggikan

Cerita Warga Muara Baru Berkali-kali Kebanjiran karena Tanggul Sering Jebol Sebelum Ditinggikan

Megapolitan
Perempuan Bakar Diri di Tangerang, Ketua RT: Setahu Kami Keluarganya Baik-baik Saja, Enggak Pernah Cekcok

Perempuan Bakar Diri di Tangerang, Ketua RT: Setahu Kami Keluarganya Baik-baik Saja, Enggak Pernah Cekcok

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 28-3 Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 28-3 Desember 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.