Gugatan Warga Bukit Duri untuk Tuntut Pemerintah Layani Masyarakat

Kompas.com - 24/07/2018, 14:33 WIB
Konferensi pers warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Selasa (24/7/2018) KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAKonferensi pers warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Selasa (24/7/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, mengatakan, gugatan class action warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang terdampak proyek normalisasi Kali Ciliwung tahun 2016 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan tututan hukum kemanusiaan. Gugatan itu tidak terkait dengan kontrak atau negosiasi politik.

Gugatan class action yakni gugatan hukum yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar.

"Dalam perjuangan, kami mengutamakan hukum kemanusiaan, bukan negosiasi politik atau kontrak politik dalam pemimpin manapun. Walaupun dalam konteks kampanye pilkada kemarin (Pilkada DKI 2017), warga Bukit Duri menjalankan kontrak politik dengan pasangan Anies-Sandi," kata Sandyawan di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Selasa (24/7/2018).

Ia mengemukakan hal itu menanggapi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang  memenangkan gugatan class action warga Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016.

Sandyawan menegaskan, warga Bukit Duri hanya menuntut pemerintah untuk melayani masyarakat.

"Basis tuntutan kami bukan kontrak politik, tapi berbasis menuntut kewajiban pemerintah sebagai fasilitator untuk melayani masyarakat dengan membangun kampung atau pemukiman bagi warga miskin kota," tambah Sandy.

Baca juga: Warga Bukit Duri Memenangi Class Action soal Penggusuran di Tingkat Banding

Ia menekankan, tuntutan warga kepada Pemprov DKI adalah mengganti rumah dan tanah yang telah digusur dengan rumah dan tanah pula, bukan dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

Ia menilai penggantian rumah dengan rusunawa merugikan warga Bukit Duri karena warga tidak dapat memiliki rumah atas nama pribadi.

"Selama ini ada anggapan warga miskin kota tidak layak untuk mendapatkan rumah sendiri. Rusunawa membuat warga tidak bisa memiliki tanah dan rumah sendiri," ujar Sandyawan.

Gugatan class action diajukan sebagian warga Bukit Duri pada 10 Mei 2016 setelah rumah mereka di bantaran Sungai Ciliwung digusur pada 12 Januari dan 28 September 2016. Majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan gugatan class action warga Bukit Duri itu.

Putusan majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menguatkan kemenangan warga Bukit Duri yang diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2017.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Megapolitan
Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Megapolitan
Guru SMAN 12 yang Pukul Muridnya Dipindah Mengajar ke Kabupaten Bekasi

Guru SMAN 12 yang Pukul Muridnya Dipindah Mengajar ke Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Hujan Deras, Banjir Rendam Underpass Cipayung

Hujan Deras, Banjir Rendam Underpass Cipayung

Megapolitan
Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Megapolitan
Ojol Demo di Depan DPR, Calon Penumpang Sulit Temukan Ojek Online di Jakarta

Ojol Demo di Depan DPR, Calon Penumpang Sulit Temukan Ojek Online di Jakarta

Megapolitan
Tersangka Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Incar Pelancong

Tersangka Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Incar Pelancong

Megapolitan
Hari Kedua Penangguhan Umrah, 2.665 Calon Jemaah Batal Berangkat

Hari Kedua Penangguhan Umrah, 2.665 Calon Jemaah Batal Berangkat

Megapolitan
Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung Manfaatkan Isu Corona, Omzet Rp 250 Juta Per Hari

Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung Manfaatkan Isu Corona, Omzet Rp 250 Juta Per Hari

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Sebut Saluran Air Tol Japek yang Tertutup Proyek KCIC Jadi Penyebab Banjir

Wali Kota Bekasi Sebut Saluran Air Tol Japek yang Tertutup Proyek KCIC Jadi Penyebab Banjir

Megapolitan
Penjelasan Batan Soal Kesamaan Nama Pemilik Radioaktif Caesium-137 di Batan Indah dengan Penjual Jasa Dekontaminasi Online

Penjelasan Batan Soal Kesamaan Nama Pemilik Radioaktif Caesium-137 di Batan Indah dengan Penjual Jasa Dekontaminasi Online

Megapolitan
Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Mengaku sebagai Warga Brunei dan Kapten Kapal

Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Mengaku sebagai Warga Brunei dan Kapten Kapal

Megapolitan
Sekda DKI Minta Banjir Dinikmati, Politisi PDI-P: Rumah Dia Harus Kebanjiran Dulu

Sekda DKI Minta Banjir Dinikmati, Politisi PDI-P: Rumah Dia Harus Kebanjiran Dulu

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Izin Pendirian Apartemen hingga Gudang

Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Izin Pendirian Apartemen hingga Gudang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X