Gugatan Warga Bukit Duri untuk Tuntut Pemerintah Layani Masyarakat

Kompas.com - 24/07/2018, 14:33 WIB
Konferensi pers warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Selasa (24/7/2018) KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAKonferensi pers warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Selasa (24/7/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, mengatakan, gugatan class action warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang terdampak proyek normalisasi Kali Ciliwung tahun 2016 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan tututan hukum kemanusiaan. Gugatan itu tidak terkait dengan kontrak atau negosiasi politik.

Gugatan class action yakni gugatan hukum yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar.

"Dalam perjuangan, kami mengutamakan hukum kemanusiaan, bukan negosiasi politik atau kontrak politik dalam pemimpin manapun. Walaupun dalam konteks kampanye pilkada kemarin (Pilkada DKI 2017), warga Bukit Duri menjalankan kontrak politik dengan pasangan Anies-Sandi," kata Sandyawan di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Selasa (24/7/2018).

Ia mengemukakan hal itu menanggapi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang  memenangkan gugatan class action warga Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016.

Sandyawan menegaskan, warga Bukit Duri hanya menuntut pemerintah untuk melayani masyarakat.

"Basis tuntutan kami bukan kontrak politik, tapi berbasis menuntut kewajiban pemerintah sebagai fasilitator untuk melayani masyarakat dengan membangun kampung atau pemukiman bagi warga miskin kota," tambah Sandy.

Baca juga: Warga Bukit Duri Memenangi Class Action soal Penggusuran di Tingkat Banding

Ia menekankan, tuntutan warga kepada Pemprov DKI adalah mengganti rumah dan tanah yang telah digusur dengan rumah dan tanah pula, bukan dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

Ia menilai penggantian rumah dengan rusunawa merugikan warga Bukit Duri karena warga tidak dapat memiliki rumah atas nama pribadi.

"Selama ini ada anggapan warga miskin kota tidak layak untuk mendapatkan rumah sendiri. Rusunawa membuat warga tidak bisa memiliki tanah dan rumah sendiri," ujar Sandyawan.

Gugatan class action diajukan sebagian warga Bukit Duri pada 10 Mei 2016 setelah rumah mereka di bantaran Sungai Ciliwung digusur pada 12 Januari dan 28 September 2016. Majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan gugatan class action warga Bukit Duri itu.

Putusan majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menguatkan kemenangan warga Bukit Duri yang diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2017.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Megapolitan
UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

Megapolitan
993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
Polisi Sebut 3 Oknum Pilot yang Ditangkap Sudah Pakai Sabu Lebih dari 3 Tahun

Polisi Sebut 3 Oknum Pilot yang Ditangkap Sudah Pakai Sabu Lebih dari 3 Tahun

Megapolitan
Pemkab Bekasi Berencana Pantau Karyawan Perusahaan Selama 24 Jam lewat Aplikasi

Pemkab Bekasi Berencana Pantau Karyawan Perusahaan Selama 24 Jam lewat Aplikasi

Megapolitan
Pilot Ditangkap karena Gunakan Sabu, Polisi: Alasannya untuk Konsentrasi

Pilot Ditangkap karena Gunakan Sabu, Polisi: Alasannya untuk Konsentrasi

Megapolitan
New Normal, Bandara Soekarno-Hatta Terapkan Tiga Lapis Keamanan

New Normal, Bandara Soekarno-Hatta Terapkan Tiga Lapis Keamanan

Megapolitan
Ini Fasilitas Baru di Bandara Soetta untuk Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Ini Fasilitas Baru di Bandara Soetta untuk Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Megapolitan
Perusahaan Hitachi Kembali Beroperasi Setelah Ditutup karena Karyawan Positif Covid-19

Perusahaan Hitachi Kembali Beroperasi Setelah Ditutup karena Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Tangerang Justru Siapkan Wisata Air

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Tangerang Justru Siapkan Wisata Air

Megapolitan
3 Pilot Ditangkap karena Kasus Sabu, 2 Orang dari Maskapai Pelat Merah

3 Pilot Ditangkap karena Kasus Sabu, 2 Orang dari Maskapai Pelat Merah

Megapolitan
UPDATE 10 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 15 Orang, Totalnya Kini 301

UPDATE 10 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 15 Orang, Totalnya Kini 301

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Juli di Depok: Tambah 23 Pasien Pulih

[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Juli di Depok: Tambah 23 Pasien Pulih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X