Ketika Perombakan Pejabat ala Anies-Sandiaga Dinyatakan Langgar Prosedur

Kompas.com - 28/07/2018, 06:50 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Perombakan pejabat yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berujung panjang.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasinya terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KASN, Anies dinyatakan melanggar aturan dan prosedur dalam merombak pejabat.

"Hasil analisis dari permasalahan tersebut, KASN menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Ketua KASN Sofian Effendi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: Jika Anies Tak Laksanakan Rekomendasi, KASN Bisa Rekomendasikan Presiden untuk Beri Sanksi

KASN pun menerbitkan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Anies. Pertama, Anies diminta mengembalikan jabatan para pejabat yang dicopot.

Kedua, jika ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan, Anies diminta menyerahkannya dalam waktu 30 hari.

Ketiga, penilaian kinerja terhadap pejabat dilakukan setelah setahun menjabat dan diberikan waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerja.

Keempat, evaluasi penilaian kinerja harus dibuat secara lengkap dalam berita acara penilaian (BAP).

Rekomendasi ini dikeluarkan setelah proses penyelidikan dilakukan. KASN telah memeriksa beberapa pejabat yang di-nonjob-kan dalam proses itu.

Selain itu, KASN telah memeriksa Anies, Sekretaris Daerah Saefullah, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budihastuti.

Bisa kena sanksi

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN wajib dilaksanakan oleh Anies. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Terapkan New Normal Jika Kasus Covid-19 Tak Bertambah

Tangsel Terapkan New Normal Jika Kasus Covid-19 Tak Bertambah

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Khawatir Gelombang Kedua Covid-19 jika Warga Tak Disiplin Pakai Masker

Wali Kota Tangerang Khawatir Gelombang Kedua Covid-19 jika Warga Tak Disiplin Pakai Masker

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Penderita Stroke yang Terjebak di Lantai 2 Rumah

Petugas Damkar Evakuasi Penderita Stroke yang Terjebak di Lantai 2 Rumah

Megapolitan
Tidak Punya SIKM Dilarang Masuk Kota Bekasi

Tidak Punya SIKM Dilarang Masuk Kota Bekasi

Megapolitan
UPDATE 28 Mei: Tambah 103 Kasus, Total 6.929 Pasien Covid-19 di DKI

UPDATE 28 Mei: Tambah 103 Kasus, Total 6.929 Pasien Covid-19 di DKI

Megapolitan
Ikut Arahan Pusat, Rangkaian Pilkada Depok Dimulai 15 Juni 2020

Ikut Arahan Pusat, Rangkaian Pilkada Depok Dimulai 15 Juni 2020

Megapolitan
Jaksa: Lucinta Luna Dapat Dua Butir Ekstasi dari Orang Tak Dikenal di Tempat Hiburan Malam

Jaksa: Lucinta Luna Dapat Dua Butir Ekstasi dari Orang Tak Dikenal di Tempat Hiburan Malam

Megapolitan
Buat Mabuk Lalu Perkosa Perempuan, Pria di Depok Ditangkap

Buat Mabuk Lalu Perkosa Perempuan, Pria di Depok Ditangkap

Megapolitan
PT MRT Minta Jam Kerja Perkantoran di Jakarta Fleksibel untuk Cegah Penumpukan Penumpang

PT MRT Minta Jam Kerja Perkantoran di Jakarta Fleksibel untuk Cegah Penumpukan Penumpang

Megapolitan
Warga yang Sakit dan Harus Berobat di RS Jakarta Tak Perlu Urus SIKM

Warga yang Sakit dan Harus Berobat di RS Jakarta Tak Perlu Urus SIKM

Megapolitan
Sebarkan Hoaks Pornografi, Pemilik Instagram Mengaku Benci Syahrini

Sebarkan Hoaks Pornografi, Pemilik Instagram Mengaku Benci Syahrini

Megapolitan
Terapkan Pergub Keluar Masuk Jakarta, Bandara Soekarno Hatta Dijaga Satpol PP DKI

Terapkan Pergub Keluar Masuk Jakarta, Bandara Soekarno Hatta Dijaga Satpol PP DKI

Megapolitan
Siswa di DKI Mulai Belajar 13 Juli, Berikut Kalender Pendidikan 2020/2021

Siswa di DKI Mulai Belajar 13 Juli, Berikut Kalender Pendidikan 2020/2021

Megapolitan
Bersiap New Normal, MRT Ajukan Penambahan Jumlah Maksimal Penumpang

Bersiap New Normal, MRT Ajukan Penambahan Jumlah Maksimal Penumpang

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Pos Pemeriksaan SIKM di Jakarta Timur

Ini Daftar Lokasi Pos Pemeriksaan SIKM di Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X