Kompas.com - 28/07/2018, 06:50 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Perombakan pejabat yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berujung panjang.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasinya terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KASN, Anies dinyatakan melanggar aturan dan prosedur dalam merombak pejabat.

"Hasil analisis dari permasalahan tersebut, KASN menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Ketua KASN Sofian Effendi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: Jika Anies Tak Laksanakan Rekomendasi, KASN Bisa Rekomendasikan Presiden untuk Beri Sanksi

KASN pun menerbitkan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Anies. Pertama, Anies diminta mengembalikan jabatan para pejabat yang dicopot.

Kedua, jika ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan, Anies diminta menyerahkannya dalam waktu 30 hari.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, penilaian kinerja terhadap pejabat dilakukan setelah setahun menjabat dan diberikan waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerja.

Keempat, evaluasi penilaian kinerja harus dibuat secara lengkap dalam berita acara penilaian (BAP).

Rekomendasi ini dikeluarkan setelah proses penyelidikan dilakukan. KASN telah memeriksa beberapa pejabat yang di-nonjob-kan dalam proses itu.

Selain itu, KASN telah memeriksa Anies, Sekretaris Daerah Saefullah, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budihastuti.

Bisa kena sanksi

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN wajib dilaksanakan oleh Anies. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Keluhkan Keberadan Para Preman yang Lakukan Pungli di Pondok Aren

Pedagang Keluhkan Keberadan Para Preman yang Lakukan Pungli di Pondok Aren

Megapolitan
Jenazah Perempuan Ditemukan di Perlintasan Senen, Diduga Tertabrak Kereta

Jenazah Perempuan Ditemukan di Perlintasan Senen, Diduga Tertabrak Kereta

Megapolitan
Diteror hingga Diancam Pinjol Gara-gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin oleh Teman

Diteror hingga Diancam Pinjol Gara-gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin oleh Teman

Megapolitan
6 Kantor di Jakarta Pusat Laporkan Karyawannya Terpapar Covid-19

6 Kantor di Jakarta Pusat Laporkan Karyawannya Terpapar Covid-19

Megapolitan
Hari Kedua PPDB SD Jalur Zonasi, Pendaftar Luring di SDN Tangerang 01 Sepi

Hari Kedua PPDB SD Jalur Zonasi, Pendaftar Luring di SDN Tangerang 01 Sepi

Megapolitan
Maling Curi Motor di Cengkareng dalam Hitungan Detik, Aksinya Terekam CCTV

Maling Curi Motor di Cengkareng dalam Hitungan Detik, Aksinya Terekam CCTV

Megapolitan
Wali Kota Depok: Jumlah Vaksin yang Kami Terima Belum Sesuai Kebutuhan

Wali Kota Depok: Jumlah Vaksin yang Kami Terima Belum Sesuai Kebutuhan

Megapolitan
Sulitnya Warga di Sekitar Jakarta Mengakses Vaksin Covid-19

Sulitnya Warga di Sekitar Jakarta Mengakses Vaksin Covid-19

Megapolitan
Keluh Pedagang Sepeda Saat Tren Gowes Menurun: Sepeda Murah Masih Terjual, Sepeda Mahal Sama Sekali Tidak Gerak

Keluh Pedagang Sepeda Saat Tren Gowes Menurun: Sepeda Murah Masih Terjual, Sepeda Mahal Sama Sekali Tidak Gerak

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Lansia di Depok Lamban, Wali Kota: Banyak yang Takut karena 'Katanya, katanya'

Vaksinasi Covid-19 Lansia di Depok Lamban, Wali Kota: Banyak yang Takut karena "Katanya, katanya"

Megapolitan
Kisah Pemilihan Desain Lokomotif MRT, Hampir Berbentuk 'Jangkrik Tidur'

Kisah Pemilihan Desain Lokomotif MRT, Hampir Berbentuk "Jangkrik Tidur"

Megapolitan
Demi Cegah Kerumunan, Peserta Vaksinasi di Stadio Patriot Diharuskan Datang Sesuai Jadwal

Demi Cegah Kerumunan, Peserta Vaksinasi di Stadio Patriot Diharuskan Datang Sesuai Jadwal

Megapolitan
Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Naik Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Naik Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakbar Tersisa 10 Persen

Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakbar Tersisa 10 Persen

Megapolitan
Pemerintah Kota Bekasi Ajak Warga untuk Vaksinasi Massal di Stadion Patriot

Pemerintah Kota Bekasi Ajak Warga untuk Vaksinasi Massal di Stadion Patriot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X