Kompas.com - 31/07/2018, 10:04 WIB
Suasana sidang putusan perkara Jamaah Anshor Daulah (JAD) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISuasana sidang putusan perkara Jamaah Anshor Daulah (JAD) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk membekukan organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD). Majelis hakim juga menyatakan JAD sebagai organisasi terlarang.

Sidang pembacaan putusan ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).

"Menetapkan membekukan korporasi atau organisasi Jamaah Anshor Daulah, organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in Iraq dan Syria) atau DAESH (Al Dawla Al Sham) atau ISIL (Islamic State in Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang," ujar Hakim Ketua Aris Bawono membacakan surat putusan.

Tak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 5 juta terhadap JAD yang diwakili pimpinannya, Zainal Anshori.

Baca juga: Cikal Bakal Terbentuknya JAD...

Majelis hakim menyatakan, JAD telah melanggar Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Majelis hakim menilai JAD merupakan korporasi yang telah melakukan tindak pidana terorisme.

Hal itu didasarkan pada tindak terorisme yang dilakukan pimpinannya, Zainal Anshori, dan anggota-anggota JAD lainnya, yang telah diputuskan di pengadilan.

Adapun putusan majelis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus KDRT Serpong: Suami Paksa Istri Pompa ASI, Lakukan Kekerasan hingga Larang Bertemu Anak

Kasus KDRT Serpong: Suami Paksa Istri Pompa ASI, Lakukan Kekerasan hingga Larang Bertemu Anak

Megapolitan
Kapten Fierda Panggabean dan Tragedi Merpati CN-235 di Gunung Puntang

Kapten Fierda Panggabean dan Tragedi Merpati CN-235 di Gunung Puntang

Megapolitan
2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

Megapolitan
Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Megapolitan
Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Megapolitan
Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

Megapolitan
[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

Megapolitan
Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Megapolitan
[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

Megapolitan
Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

Megapolitan
Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X