Kompas.com - 31/07/2018, 12:20 WIB
Suasana sidang putusan perkara Jamaah Anshor Daulah (JAD) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISuasana sidang putusan perkara Jamaah Anshor Daulah (JAD) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) tidak akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membekukan dan menyatakan JAD sebagai organisasi terlarang.

"Setelah konsultasi dengan klien kami, kami memutuskan untuk tidak mengajukan banding," ujar kuasa hukum JAD, Asludin Hatjani, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).

Sementara itu, tim jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.

"Yang mulia, kami mengajukan pikir-pikir, 1-2 hari," kata jaksa Heri Jerman.

Baca juga: Dinyatakan sebagai Organisasi Terlarang, Pimpinan JAD Angkat Satu Jari Sambil Tersenyum

Seusai persidangan, Asludin mengaku hanya mengikuti keinginan kliennya, pimpinan JAD Zainal Anshori, yang tidak ingin mengajukan banding. Meskipun tidak mengajukan banding, kata Asludin, bukan berarti kliennya itu menyetujui putusan majelis hakim.

"Bukan masalah setuju atau tidak setuju, mungkin dia (Zainal Anshori) beranggapan bahwa ini tidak ada gunanya dilanjutkan. Jadi, karena itu beliau menyatakan, 'Ya kita biarkan aja.' Karena itu, saya mewakili JAD, menyatakan tidak mengajukan banding," kata Asludin.

Adapun majelis hakim memutuskan untuk membekukan JAD dan menyatakannya sebagai organisasi atau korporasi terlarang.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 5 juta terhadap JAD yang diwakili Zainal.

Baca juga: Hakim: JAD Menimbulkan Keresahan dan Ketakutan di Masyarakat

Majelis hakim menyatakan, JAD telah melanggar Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Majelis hakim menilai JAD merupakan korporasi yang telah melakukan tindak pidana terorisme.

Hal itu didasarkan pada tindak terorisme yang dilakukan pimpinannya, Zainal Anshori, dan anggota-anggota JAD lainnya, yang telah diputuskan di pengadilan.

Adapun putusan majelis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Terbakar di Dekat Gandaria City, Lalu Lintas Sempat Macet

Mobil Terbakar di Dekat Gandaria City, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat, Anies: Terendah Dibandingkan Provinsi Lain

Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat, Anies: Terendah Dibandingkan Provinsi Lain

Megapolitan
Ditangkap karena Gunakan Ganja, Jeff Smith: Ganja Tak Layak Dikategorikan sebagai Narkotika

Ditangkap karena Gunakan Ganja, Jeff Smith: Ganja Tak Layak Dikategorikan sebagai Narkotika

Megapolitan
Fakta Sementara Pengeroyokan Anggota TNI dan Polisi di Kebayoran Baru: Satu Tewas, Pelaku Masih Buron

Fakta Sementara Pengeroyokan Anggota TNI dan Polisi di Kebayoran Baru: Satu Tewas, Pelaku Masih Buron

Megapolitan
Jeff Smith Mengaku Gunakan Ganja Usai Lulus SMA

Jeff Smith Mengaku Gunakan Ganja Usai Lulus SMA

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Binaan di Jakut Dimulai Hari Ini

Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Binaan di Jakut Dimulai Hari Ini

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 19 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 19 April 2021

Megapolitan
Soal SIKM, Anies: Harus Terintegrasi secara Nasional

Soal SIKM, Anies: Harus Terintegrasi secara Nasional

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 19 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 19 April 2021

Megapolitan
Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun, Pemkot Bogor Hentikan Operasional RS Lapangan

Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun, Pemkot Bogor Hentikan Operasional RS Lapangan

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 19 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 19 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 19 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 19 April 2021

Megapolitan
Polisi Dapat Sedikit Ganja Saat Geledah Mobil Jeff Smith

Polisi Dapat Sedikit Ganja Saat Geledah Mobil Jeff Smith

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 19 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 19 April 2021

Megapolitan
Bangunan Liar yang Ganggu Akses Masuk ke SMAN 30 Akan Dibongkar

Bangunan Liar yang Ganggu Akses Masuk ke SMAN 30 Akan Dibongkar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X