Meski Nyatakan Malaadministrasi, Ombudsman Sepakat Pemprov Tutup Jalan Jatibaru

Kompas.com - 31/07/2018, 13:46 WIB
Suasana di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Sehubung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ruas jalan di depan stasiun ditutup untuk kendaraan bermotor pada pukul 08.00-18.00 WIB. MAULANA MAHARDHIKASuasana di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Sehubung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ruas jalan di depan stasiun ditutup untuk kendaraan bermotor pada pukul 08.00-18.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya tidak memberikan rekomendasi terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

Dengan demikian, Jalan Jatibaru tetap dapat ditutup hingga pembangunan skybridge selesai dilaksanakan. 

"Kami memahami alasan Pemprov DKI menutup jalan tersebut karena mereka juga punya rencana terukur terkait penutupan Jalan Jatibaru, termasuk koordinasi dengan pihak terkait yang cukup baik," ujar Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho, kepada Kompas.com, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: Sandiaga: Jalan Jatibaru Akan Dibuka Setelah Skybridge Selesai

Pihaknya telah memanggil Pemprov DKI Jakarta terkait tindak lanjut korektif laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman pada Jumat (20/7/2018)

Pada kesempatan tersebut, Pemprov DKI Jakarta diwakilkan Biro Perekonomian Setda DKI Jakarta, Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

"Dalam pertemuan tersebut, Pemprov DKI menyampaikan langkah-langkah rencana penataan Tanah Abang secara detail sekaligus jadwal rencana kegiatan," ucapnya. 

Baca juga: Polisi Klarifikasi ke Ombudsman Terkait Pelaporan terhadap Anies soal Jalan Jatibaru

Pemprov DKI, lanjut dia, telah melebihi tenggat waktu yang diberikan Ombudsman untuk menindaklanjuti LAHP.

Namun, Ombudsman belum meningkatkan status LAHP ke rekomendasi sanksi. 

Ia memastikan Ombudsman tetap memantau penataan kawasan Tanah Abang.

Baca juga: Lebaran Selesai, Ombudsman Kembali Desak Pemprov DKI Buka Jalan Jatibaru

"Kami akan terus pantau rencana yang telah dibuat Pemprov DKI. Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan, tentu kami masih mungkin meningkatkan LAHP menjadi rekomendasi," kata Teguh. 

Sebelumnya, Ombudsman menyatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan empat tindakan malaadministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum. 

Baca juga: H+7 Lebaran, Jalan Jatibaru Tanah Abang Sepi PKL

Laporan itu telah diberikan kepada Pemprov DKI dan pihak kepolisian pada 26 Maret.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberi waktu 30 hari kepada Pemprov DKI untuk melakukan tindakan korektif terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Rencana Pembangunan Kampung Akuarium

PAN Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Rencana Pembangunan Kampung Akuarium

Megapolitan
Sopir Truk yang Tabrak Pemotor hingga Tewas Serahkan Diri ke Polisi

Sopir Truk yang Tabrak Pemotor hingga Tewas Serahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Megapolitan
Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Megapolitan
Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Megapolitan
Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Megapolitan
Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Megapolitan
RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Megapolitan
Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Megapolitan
Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Megapolitan
Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Megapolitan
RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X