Pelayanan Publik di Bekasi Dilaporkan Terhenti, Ombudsman Bentuk Tim

Kompas.com - 31/07/2018, 16:43 WIB
Ketua Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh Nugroho saat memberi keterangan terkait laporan penghentian layanan di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi, Selasa (31/07/2018). KOMPAS.com/-DEAN PAHREVIKetua Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh Nugroho saat memberi keterangan terkait laporan penghentian layanan di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi, Selasa (31/07/2018).

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan terhentinya layanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (27/7/2018).

"Kami melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang kami terima bahwa hari Jumat terjadi penghentian layanan publik di Kota Bekasi secara masif," kata Teguh di Balai Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018).

Selain itu, pelayanan di Mal Pelayanan Publik juga terhenti pada Senin (30/7/2018).  

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Tambah 4 Mal Pelayanan Publik

Pihaknya membentuk tim untuk memeriksa dan mencari tahu penyebab terhentinya layanan publik di Kota Bekasi.

"Kami bentuk tiga tim. Tim pertama untuk bertemu dengan Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan jajaranya, tim kedua dan ketiga melakukan verifikasi langsung ke lapangan," ujarnya. 

Ia mengatakan, apapun alasannya seharusnya pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan terus berjalan. 

Baca juga: Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi Buat Aplikasi Antrean Online

"Tapi bagi kami itu tidak ada masalah, seharusnya dengan masalah apapun itu tidak boleh ada penghentian pelayanan publik," ujar Teguh. 

Adapun pada Jumat (27/7/2018) tidak ada pelayanan di kecamatan dan kelurahan Kota Bekasi. Kemudian pada Senin (30/7/2018), Mal Pelayanan Publik tidak beroperasi. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

Megapolitan
Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Megapolitan
Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Megapolitan
Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Megapolitan
Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Megapolitan
Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Megapolitan
Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X