Aturan Baru BPJS Kesehatan, Pasien Rehabilitasi Medik Lebih dari 2 Kali Sepekan Tanggung Biaya Sendiri

Kompas.com - 02/08/2018, 19:46 WIB
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis  KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKetua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis mengatakan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018, akan membebankan pasien dari sisi pembiayaan.

Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik yang tercantum dalam aturan tersebut. Dalam aturan itu, pasien hanya diperbolehkan untuk melakukan rehabilitasi medik dua kali sepekan.

Sementara, penyakit yang membutuhkan rehabilitasi medik lebih dari dua kali dalam sepekan dinilai cukup banyak. Akhirnya, pasien akan mengeluarkan biaya sendiri untuk membiayai pengobatannya tersebut.

"Misalnya, pasien yang operasi jantung, itu rehabilitasi medik hampir setiap hari. Kemudian seminggu cuma dua kali, kelebihannya siapa yang bayar? Pasti akan dibebankan kepada pasien," ujar Marsis, dalam konfrensi pers di Kantor IDI Pusat, di Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: PB IDI Minta BPJS Kesehatan Batalkan Aturan Baru yang Rugikan Pasien

 

Jumpa pers itu digelar untuk menanggapi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Aturan baru itu juga dinilaki berdampak pada rumah sakit. Rumah sakit akan membatasi pelayanan sesuai dengan aturan tersebut.

Marsis mengatakan, pihak rumah sakit juga tidak mau klaim pelayanan tidak dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, karena tidak sesuai dengan aturan.

Hal tersebut, kata Marsis akan merugikan masyarakat. Marsis mengatakan, sejak diberlakukan pada 25 Juli lalu, cukup banyak rumah sakit yang telah mengikuti aturan tersebut.

"Misalnya rumah sakit tetap melayani dengan pola lama, dia akan melakukan klaim, BPJS tentunya akan menolak. Beberapa item tidak akan dibayar. Ini akan terjadi suatu masalah antara rumah sakit dan masyarakat," ujar Marsis.

Mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Baca juga: Ketua IDAI: Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Turunkan Hak Hidup Bayi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Minta Palyja Petakan Masalah Krisis Air di Jakarta Utara

Pemkot Minta Palyja Petakan Masalah Krisis Air di Jakarta Utara

Megapolitan
Warga Bangun Tembok hingga Tutup Jalan di Pondok Bambu, Sekcam: Masyarakat Kecewa

Warga Bangun Tembok hingga Tutup Jalan di Pondok Bambu, Sekcam: Masyarakat Kecewa

Megapolitan
PTM 100 Persen Masuk Minggu ke-3, Disdik Kota Tangerang Klaim Masih Aman

PTM 100 Persen Masuk Minggu ke-3, Disdik Kota Tangerang Klaim Masih Aman

Megapolitan
Diajak Nongkrong, Siswi SMP di Bogor Dicabuli 3 Pemuda secara Bergiliran

Diajak Nongkrong, Siswi SMP di Bogor Dicabuli 3 Pemuda secara Bergiliran

Megapolitan
Kasus Rentenir Tewas Dibacok, Bermula Pelaku Belum Bisa Bayar Utang Rp 350.000 dan Korban Emosi

Kasus Rentenir Tewas Dibacok, Bermula Pelaku Belum Bisa Bayar Utang Rp 350.000 dan Korban Emosi

Megapolitan
Kesal Ucapannya Dipotong Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati

Kesal Ucapannya Dipotong Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Penjual Narkotika ke Fico Fachriza

Polisi Kantongi Identitas Penjual Narkotika ke Fico Fachriza

Megapolitan
Panti Pijat yang Fasilitasi Prostitusi di Depok Bakal Ditutup

Panti Pijat yang Fasilitasi Prostitusi di Depok Bakal Ditutup

Megapolitan
Monyet Masuk ke Perumahan Mewah di Ancol, Seorang ART Dicakar hingga Berdarah

Monyet Masuk ke Perumahan Mewah di Ancol, Seorang ART Dicakar hingga Berdarah

Megapolitan
Sempat Tutup karena Kasus Covid-19, 3 Sekolah Ini Kembali Gelar PTM 100 Persen

Sempat Tutup karena Kasus Covid-19, 3 Sekolah Ini Kembali Gelar PTM 100 Persen

Megapolitan
Munarman Pertanyakan Maklumat FPI yang Buat Dirinya Dituduh Teroris dan Dipenjara

Munarman Pertanyakan Maklumat FPI yang Buat Dirinya Dituduh Teroris dan Dipenjara

Megapolitan
Jalan di Bawah Stasiun MRT Blok A Berlubang, Warga Sebut Sering Terjadi Kecelakaan

Jalan di Bawah Stasiun MRT Blok A Berlubang, Warga Sebut Sering Terjadi Kecelakaan

Megapolitan
Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.535 orang

UPDATE 17 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.535 orang

Megapolitan
Baru Bebas dari Penjara, Dua Kurir 25 Kilogram Sabu Ditangkap Lagi di Legok Tangerang

Baru Bebas dari Penjara, Dua Kurir 25 Kilogram Sabu Ditangkap Lagi di Legok Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.