Aturan Baru BPJS Kesehatan, Pasien Rehabilitasi Medik Lebih dari 2 Kali Sepekan Tanggung Biaya Sendiri

Kompas.com - 02/08/2018, 19:46 WIB
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis  KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKetua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis mengatakan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018, akan membebankan pasien dari sisi pembiayaan.

Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik yang tercantum dalam aturan tersebut. Dalam aturan itu, pasien hanya diperbolehkan untuk melakukan rehabilitasi medik dua kali sepekan.

Sementara, penyakit yang membutuhkan rehabilitasi medik lebih dari dua kali dalam sepekan dinilai cukup banyak. Akhirnya, pasien akan mengeluarkan biaya sendiri untuk membiayai pengobatannya tersebut.

"Misalnya, pasien yang operasi jantung, itu rehabilitasi medik hampir setiap hari. Kemudian seminggu cuma dua kali, kelebihannya siapa yang bayar? Pasti akan dibebankan kepada pasien," ujar Marsis, dalam konfrensi pers di Kantor IDI Pusat, di Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: PB IDI Minta BPJS Kesehatan Batalkan Aturan Baru yang Rugikan Pasien

 

Jumpa pers itu digelar untuk menanggapi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Aturan baru itu juga dinilaki berdampak pada rumah sakit. Rumah sakit akan membatasi pelayanan sesuai dengan aturan tersebut.

Marsis mengatakan, pihak rumah sakit juga tidak mau klaim pelayanan tidak dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, karena tidak sesuai dengan aturan.

Hal tersebut, kata Marsis akan merugikan masyarakat. Marsis mengatakan, sejak diberlakukan pada 25 Juli lalu, cukup banyak rumah sakit yang telah mengikuti aturan tersebut.

"Misalnya rumah sakit tetap melayani dengan pola lama, dia akan melakukan klaim, BPJS tentunya akan menolak. Beberapa item tidak akan dibayar. Ini akan terjadi suatu masalah antara rumah sakit dan masyarakat," ujar Marsis.

Mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Baca juga: Ketua IDAI: Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Turunkan Hak Hidup Bayi

BPJS Kesehatan sebelumnya menjamin operasi semua pasien katarak. Kini, operasi hanya dibatasi pada pasien yang memiliki visus di bawah 6/18.

Jika belum mencapai angka tersebut, pasien katarak tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.

Sementara pada jaminan rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, yang sebelumnya berapa kali pun pasien terapi akan dijamin BPJS Kesehatan, ke depan yang dijamin hanya dua kali dalam seminggu.

Pada kasus bayi baru lahir, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya. Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus, akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Megapolitan
Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Megapolitan
3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Megapolitan
PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

Megapolitan
Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Megapolitan
Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X