Aturan Baru BPJS Kesehatan, Pasien Rehabilitasi Medik Lebih dari 2 Kali Sepekan Tanggung Biaya Sendiri

Kompas.com - 02/08/2018, 19:46 WIB
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis  KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKetua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis mengatakan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018, akan membebankan pasien dari sisi pembiayaan.

Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik yang tercantum dalam aturan tersebut. Dalam aturan itu, pasien hanya diperbolehkan untuk melakukan rehabilitasi medik dua kali sepekan.

Sementara, penyakit yang membutuhkan rehabilitasi medik lebih dari dua kali dalam sepekan dinilai cukup banyak. Akhirnya, pasien akan mengeluarkan biaya sendiri untuk membiayai pengobatannya tersebut.

"Misalnya, pasien yang operasi jantung, itu rehabilitasi medik hampir setiap hari. Kemudian seminggu cuma dua kali, kelebihannya siapa yang bayar? Pasti akan dibebankan kepada pasien," ujar Marsis, dalam konfrensi pers di Kantor IDI Pusat, di Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: PB IDI Minta BPJS Kesehatan Batalkan Aturan Baru yang Rugikan Pasien

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jumpa pers itu digelar untuk menanggapi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Aturan baru itu juga dinilaki berdampak pada rumah sakit. Rumah sakit akan membatasi pelayanan sesuai dengan aturan tersebut.

Marsis mengatakan, pihak rumah sakit juga tidak mau klaim pelayanan tidak dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, karena tidak sesuai dengan aturan.

Hal tersebut, kata Marsis akan merugikan masyarakat. Marsis mengatakan, sejak diberlakukan pada 25 Juli lalu, cukup banyak rumah sakit yang telah mengikuti aturan tersebut.

"Misalnya rumah sakit tetap melayani dengan pola lama, dia akan melakukan klaim, BPJS tentunya akan menolak. Beberapa item tidak akan dibayar. Ini akan terjadi suatu masalah antara rumah sakit dan masyarakat," ujar Marsis.

Mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Baca juga: Ketua IDAI: Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Turunkan Hak Hidup Bayi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai Hari ini, WNA dan WNI dari Luar Negeri yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Wajib Karantina 10 Hari

Mulai Hari ini, WNA dan WNI dari Luar Negeri yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Wajib Karantina 10 Hari

Megapolitan
Pengelola Gedung Cyber Sebut Korban Tewas dalam Kebakaran Tak Sadar akan Bunyi Alarm

Pengelola Gedung Cyber Sebut Korban Tewas dalam Kebakaran Tak Sadar akan Bunyi Alarm

Megapolitan
Lansia di Bekasi Dituntut Anak, Polisi : Itu Bukan Laporan, tapi Perlindungan Hukum

Lansia di Bekasi Dituntut Anak, Polisi : Itu Bukan Laporan, tapi Perlindungan Hukum

Megapolitan
Mobil Dinas TNI Terguling di Jatinegara, Saksi: Mata Korban Merah, Mulut Bau Minuman

Mobil Dinas TNI Terguling di Jatinegara, Saksi: Mata Korban Merah, Mulut Bau Minuman

Megapolitan
RSU Tangsel Siagakan Nakes 24 Jam untuk Antisipasi Gelombang 3 Covid-19

RSU Tangsel Siagakan Nakes 24 Jam untuk Antisipasi Gelombang 3 Covid-19

Megapolitan
Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta dalam 40 Hari Terakhir

Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta dalam 40 Hari Terakhir

Megapolitan
Transjakarta Kerap Kecelakaan, Penumpang Merasa Ngeri dan Sebut Sopir Sering Ugal-ugalan

Transjakarta Kerap Kecelakaan, Penumpang Merasa Ngeri dan Sebut Sopir Sering Ugal-ugalan

Megapolitan
Bus Transjakarta Kembali Kecelakaan, Kali ini Tabrak Separator di Jalan Sudirman

Bus Transjakarta Kembali Kecelakaan, Kali ini Tabrak Separator di Jalan Sudirman

Megapolitan
Jalan Kaki di Pinggir Tol, Seorang Pria Tak Dikenal Tewas Tertabrak Mobil

Jalan Kaki di Pinggir Tol, Seorang Pria Tak Dikenal Tewas Tertabrak Mobil

Megapolitan
Pengelola Sebut Gedung Cyber Sudah Beroperasi Normal Usai Kebakaran, Kecuali Lantai 2

Pengelola Sebut Gedung Cyber Sudah Beroperasi Normal Usai Kebakaran, Kecuali Lantai 2

Megapolitan
Dua Siswanya Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, SMK Taruna Bhakti Bantu Keluarga Korban Urus Jenazah

Dua Siswanya Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, SMK Taruna Bhakti Bantu Keluarga Korban Urus Jenazah

Megapolitan
Hari Disabilitas, Anies: Jangan Merasa Lebih di Atas Penyandang Disabilitas

Hari Disabilitas, Anies: Jangan Merasa Lebih di Atas Penyandang Disabilitas

Megapolitan
2 Korban Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber adalah Siswa PKL di Perusahaan Internet Service Provider

2 Korban Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber adalah Siswa PKL di Perusahaan Internet Service Provider

Megapolitan
Penanganan Kasusnya Dianggap Janggal, Seorang Tersangka Adukan Penyidik Polres Jakpus ke Propam

Penanganan Kasusnya Dianggap Janggal, Seorang Tersangka Adukan Penyidik Polres Jakpus ke Propam

Megapolitan
Menangis Dilaporkan 5 Anaknya, Ibu di Bekasi: Katanya Saya Gadaikan Tanah Rp 500 Juta

Menangis Dilaporkan 5 Anaknya, Ibu di Bekasi: Katanya Saya Gadaikan Tanah Rp 500 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.