Kompas.com - 03/08/2018, 11:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta BPJS Kesehatan membatalkan tiga aturan baru yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Aturan itu berisi pembatasan jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik. PB IDI menilai aturan tersebut hanya akan merugikan pasien. Selain itu, aturan tersebut dinilai menabrak sejumlah aturan perundang-undangan.

"IDI meminta BPJS Kesehatan membatalkan Perdirjampel Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018 untuk direvisi sesuai dengan kewenangan BPJS Kesehatan yang hanya membahas teknis pembayaran dan tidak memasuki ranah medis," kata Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis dalam konfrensi pers di Kantor IDI Pusat, di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: PB IDI: 3 Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Merugikan Pasien

Penghematan anggaran

Defisit neraca keuangan yang dialami BPJS Kesehatan membuat lembaga ini berupaya melakukan penghematan biaya.

Merujuk dari Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp 79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 87,80 triliun yang artinya defisit sekitar Rp 8,03 triliun.

Penghematan itu membuat BPJS Kesehatan mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) baru.

Baca juga: Ketua IDAI: Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Turunkan Hak Hidup Bayi

Peraturan yang diterbitkan tersebut terkait Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Aturan tersebut mulai berlaku 25 Juli 2018.

Dengan terbitnya tiga aturan itu diyakini BPJS Kesehatan bisa menghemat anggaran hingga Rp 360 miliar.

"Efisiensi yang diharapkan atas penataan penjaminan ketiga tindakan ini hampir sekitar Rp 360 miliar apabila dilaksanakan sejak Juli ini," ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief.

Baca juga: Tahun Ini BPJS Kesehatan Diperkirakan Defisit Rp 16,5 Triliun

Penjelasan terkait tiga aturan baru

BPJS membantah rumor yang beredar yang menyebutkan bahwa BPJS menghapus penjaminan layanan katarak, rehabilitasi medik, dan bayi baru lahir sehat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat menjelaskan, ketiga pelayanan kesehatan itu tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Di media sosial, terutama Twitter, warganet mempertanyakan kebenaran informasi yang menyebutkan penghapusan tiga layanan itu.

Untuk pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak sesai dengan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Halaman:

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Tempat Jalan-Jalan di Jakarta yang Seru dan Murah Meriah

10 Tempat Jalan-Jalan di Jakarta yang Seru dan Murah Meriah

Megapolitan
Jadwal SIM Keliling di Bekasi Bulan Oktober

Jadwal SIM Keliling di Bekasi Bulan Oktober

Megapolitan
Pembangunan KKota Street Kiosk Rampung Desember, Berlokasi di Dukuh Atas dan Kuningan

Pembangunan KKota Street Kiosk Rampung Desember, Berlokasi di Dukuh Atas dan Kuningan

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Bulan Oktober

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Pusat Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Pusat Bulan Oktober

Megapolitan
Tak Akui Rampas HP, 2 Penjambret di Kebon Jeruk Awalnya Sebut Warga Salah Tangkap

Tak Akui Rampas HP, 2 Penjambret di Kebon Jeruk Awalnya Sebut Warga Salah Tangkap

Megapolitan
5 Hal yang Memberatkan Tuntutan Indra Kenz, Coba Kelabui Hakim hingga Rugikan 144 Korban

5 Hal yang Memberatkan Tuntutan Indra Kenz, Coba Kelabui Hakim hingga Rugikan 144 Korban

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Bulan Oktober

Megapolitan
Main Ponsel di Pinggir Jalan, Seorang Warga Dijambret Pengendara Motor

Main Ponsel di Pinggir Jalan, Seorang Warga Dijambret Pengendara Motor

Megapolitan
Anies Tekankan Urus Izin Usaha Mikro Kecil di Jakarta Kini Makin Mudah

Anies Tekankan Urus Izin Usaha Mikro Kecil di Jakarta Kini Makin Mudah

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Raya Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Raya Bulan Oktober

Megapolitan
PSI: Sumur Resapan Harusnya Bukan Solusi Utama Atasi Banjir Jakarta, Hanya Pendukung

PSI: Sumur Resapan Harusnya Bukan Solusi Utama Atasi Banjir Jakarta, Hanya Pendukung

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Oktober

Megapolitan
Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Megapolitan
Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.