Sandiaga Akan Tanya Sekda soal Mantan Kadis yang Mengeluh Tak Digaji

Kompas.com - 06/08/2018, 15:33 WIB
Sandiaga Uno Saat Berkunjung ke Piala Gubernur DKI Jakarta di Planet Futsal, Karet Kuningan, Jakarta Selatan Minggu (29/7/2018) KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELASandiaga Uno Saat Berkunjung ke Piala Gubernur DKI Jakarta di Planet Futsal, Karet Kuningan, Jakarta Selatan Minggu (29/7/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang diganti, termasuk yang dipensiunkan, mestinya tetap mendapat hak-hak mereka seperti gaji. Ia mengatakan akan mengecek ke Sekretaris Daerah Saefullah tentang adanya pejabat yang dicopot dari jabatannya dan kini tidak mendapat gaji.

Sandiaga mengemukakan hal itu ketika ditanya wartawan soal keluhan seorang mantan kepala dinas di lingkungan Pempriv DKI yang tidak dapat gaji dan tunjangan apa pun setelah dicopot dari posisinya. Mantan kepala dinas itu dipensiunkan tetapi hingga saat ini belum mendapat SK pensiun.

"Nanti saya coba cek sama Pak Sekda, tetapi mestinya semua dalam proses dan hak-hak mereka pasti akan kami penuhi," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/8/2018).

Baca juga: Tak Digaji dan Belum Dapat SK Pensiun, Mantan Kadis Merasa seperti Hantu Gentayangan

Sandiaga mengatakan, mereka yang dipensiunkan memang tinggal menunggu SK pensiun saja. Tidak ada upaya lain yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal itu.

Berbeda dengan sejumlah pejabat lain yang belum memasuki usia pensiun tetapi telah dicopot dari jabatannya. Mereka bisa mengikuti promosi terbuka untuk mendapatkan jabatan lainnya.

"Jadi pada intinya kami lakukan penyegaran dan pada saatnya nanti begitu promosi terbukanya mereka juga akan berikan kesempatan yang sama," kata Sandiaga.

Seorang mantan kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI bercerita tentang posisinya yang tidak mendapat posisi apa pun di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia merupakan salah satu pejabat yang dipensiunkan pada awal Juli lalu.

"Saya sekarang gaji dan TKD (tujangan kinerja daerah) sudah diputus, tetapi di sisi lain pensiunan kami belum bisa diproses," kata mantan kepala dinas itu yang tidak ingin disebutkan namanya.

Dia mengatakan, pihak yang berhak memensiunkan aparatur sipil negara (ASN) adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sampai saat ini, kata dia, BKN belum mengeluarkan SK pensiun karena masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dengan demikian, kondisi dia dan pejabat yang dipensiunkan lainnya seperti digantung. Mereka belum pensiun karena belum mendapatkan SK pensiun. Di sisi lain mereka tidak menempati posisi apa-apa dan tidak memperoleh gaji.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

188 WNI Mulai Mendekati Pulau Sebaru Disertai Pengwalan Ketat Aparat

188 WNI Mulai Mendekati Pulau Sebaru Disertai Pengwalan Ketat Aparat

Megapolitan
Pelanggan Tak Luput Kena Sweeping Saat Demo Ojol di DPR

Pelanggan Tak Luput Kena Sweeping Saat Demo Ojol di DPR

Megapolitan
Ada Demo Ojek Online, Driver yang Bawa Penumpang Kena Sweeping Sesama Ojol

Ada Demo Ojek Online, Driver yang Bawa Penumpang Kena Sweeping Sesama Ojol

Megapolitan
Menlu Lepas Keberangkatan Tim Evakuasi WNI di Yokohama Jepang

Menlu Lepas Keberangkatan Tim Evakuasi WNI di Yokohama Jepang

Megapolitan
Santri yang Ditemukan di Sawah Tewas karena Tersedak Lumpur dan Air

Santri yang Ditemukan di Sawah Tewas karena Tersedak Lumpur dan Air

Megapolitan
Polisi Tembak Dua Penipu dan Skimming ATM

Polisi Tembak Dua Penipu dan Skimming ATM

Megapolitan
Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Megapolitan
Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Megapolitan
Guru SMAN 12 yang Pukul Muridnya Dipindah Mengajar ke Kabupaten Bekasi

Guru SMAN 12 yang Pukul Muridnya Dipindah Mengajar ke Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Hujan Deras, Banjir Rendam Underpass Cipayung

Hujan Deras, Banjir Rendam Underpass Cipayung

Megapolitan
Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Megapolitan
Ojol Demo di Depan DPR, Calon Penumpang Sulit Temukan Ojek Online di Jakarta

Ojol Demo di Depan DPR, Calon Penumpang Sulit Temukan Ojek Online di Jakarta

Megapolitan
Tersangka Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Incar Pelancong

Tersangka Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Incar Pelancong

Megapolitan
Hari Kedua Penangguhan Umrah, 2.665 Calon Jemaah Batal Berangkat

Hari Kedua Penangguhan Umrah, 2.665 Calon Jemaah Batal Berangkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X