Pj Wali Kota Bekasi Minta Ombudsman Cari Dalang Terhentinya Pelayanan Publik

Kompas.com - 08/08/2018, 21:32 WIB
Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusuma di kantor Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Rabu (8/8/2018). KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusuma di kantor Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Rabu (8/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah meminta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya mencari auktor intelektualis di balik beberapa masalah yang belakangan ini terjadi di Kota Bekasi, termasuk sempat terhentinya pelayanan publik di sana.

"Saya katakan ke Ombudsman apakah mungkin itu bisa bergerak secara serempak, pada waktu yang bersamaan kan gitu. Ya pasti ada auktor intelektualisnya, ya harus dicari auktor intelektualisnya, siapa yang paling bertanggung jawab," kata Ruddy di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018).

Beberapa waktu lalu, Ombudsman menerima laporan tentang terhentinya layanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi. Peristiwa itu terjadi pada 27 Juli lalu.

"Kalo memang faktanya mereka bergerak masing-masing, ya harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Tapi kalo faktanya ada yang memerintahkan, ya bukan hanya mereka yang bertanggung jawab, tapi yang memerintahkan juga harus bertanggung jawab," ujar dia.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi 4 Jam Diperiksa Ombudsman soal Pelayanan Publik

Ia mengingatkan agar pihak yang sengaja melakukan penghentian pelayanan publik untuk tidak bermain-main dengan sumpah jabatan

"Saya pikir jangan main-main dengan pelayanan publik, ASN (aparatur sipil negara) diangkat oleh negara digaji dengan uang rakyat, dan disumpah untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat," kata Ruddy.

Hingga saat ini Ombudsman masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

"Kami melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang kami terima bahwa hari Jumat terjadi penghentian layanan publik di Kota Bekasi secara masif," ujar Ketua Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho.

Pihaknya membentuk tim untuk memeriksa dan mencari tahu penyebab terhentinya layanan publik di Kota Bekasi itu.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi Siap Penuhi Panggilan Ombudsman soal Penghentian Pelayanan Publik

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Wali Kota, Korban Penggusuran Sunter Mengaku Ikut Nyoblos dalam Pilkada DKI

Bantah Wali Kota, Korban Penggusuran Sunter Mengaku Ikut Nyoblos dalam Pilkada DKI

Megapolitan
Ribuan Iphone Diamankan Polisi Saat Tangkap Sindikat Rekondisi Smartphone

Ribuan Iphone Diamankan Polisi Saat Tangkap Sindikat Rekondisi Smartphone

Megapolitan
Sosialisasi Tak Jelas, Dishub Bekasi Bingung Teknis ERP di Kalimalang

Sosialisasi Tak Jelas, Dishub Bekasi Bingung Teknis ERP di Kalimalang

Megapolitan
Kantor Media Katadata.co.id Dibobol Maling

Kantor Media Katadata.co.id Dibobol Maling

Megapolitan
Diduga Sakit, Seorang Pria Ditemukan di Rumahnya Setelah Dua Hari Meninggal

Diduga Sakit, Seorang Pria Ditemukan di Rumahnya Setelah Dua Hari Meninggal

Megapolitan
Kebakaran Kontrakan yang Menewaskan Anak di Tangsel Sudah Dua Kali Terjadi

Kebakaran Kontrakan yang Menewaskan Anak di Tangsel Sudah Dua Kali Terjadi

Megapolitan
Polisi Ungkap Sindikat Rekondisi Smartphone di Sebuah Ruko

Polisi Ungkap Sindikat Rekondisi Smartphone di Sebuah Ruko

Megapolitan
Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini

Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini

Megapolitan
Jalan Berbayar Diterapkan 2021, Pemprov DKI Susun Perda soal ERP

Jalan Berbayar Diterapkan 2021, Pemprov DKI Susun Perda soal ERP

Megapolitan
BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

Megapolitan
Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Megapolitan
Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Sudah Empat Kali Beraksi

Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Sudah Empat Kali Beraksi

Megapolitan
Polisi Tahan Pengemudi Mabuk yang Tabrak Pengendara Skuter Listrik hingga Tewas

Polisi Tahan Pengemudi Mabuk yang Tabrak Pengendara Skuter Listrik hingga Tewas

Megapolitan
Siswi yang Menjadi Korban Penyiraman Cairan Kimia Sudah Kembali Bersekolah

Siswi yang Menjadi Korban Penyiraman Cairan Kimia Sudah Kembali Bersekolah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X