Pj Wali Kota Bekasi Minta Ombudsman Cari Dalang Terhentinya Pelayanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah meminta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya mencari auktor intelektualis di balik beberapa masalah yang belakangan ini terjadi di Kota Bekasi, termasuk sempat terhentinya pelayanan publik di sana.

"Saya katakan ke Ombudsman apakah mungkin itu bisa bergerak secara serempak, pada waktu yang bersamaan kan gitu. Ya pasti ada auktor intelektualisnya, ya harus dicari auktor intelektualisnya, siapa yang paling bertanggung jawab," kata Ruddy di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018).

Beberapa waktu lalu, Ombudsman menerima laporan tentang terhentinya layanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi. Peristiwa itu terjadi pada 27 Juli lalu.

"Kalo memang faktanya mereka bergerak masing-masing, ya harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Tapi kalo faktanya ada yang memerintahkan, ya bukan hanya mereka yang bertanggung jawab, tapi yang memerintahkan juga harus bertanggung jawab," ujar dia.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi 4 Jam Diperiksa Ombudsman soal Pelayanan Publik

Ia mengingatkan agar pihak yang sengaja melakukan penghentian pelayanan publik untuk tidak bermain-main dengan sumpah jabatan

"Saya pikir jangan main-main dengan pelayanan publik, ASN (aparatur sipil negara) diangkat oleh negara digaji dengan uang rakyat, dan disumpah untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat," kata Ruddy.

Hingga saat ini Ombudsman masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

"Kami melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang kami terima bahwa hari Jumat terjadi penghentian layanan publik di Kota Bekasi secara masif," ujar Ketua Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho.

Pihaknya membentuk tim untuk memeriksa dan mencari tahu penyebab terhentinya layanan publik di Kota Bekasi itu.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi Siap Penuhi Panggilan Ombudsman soal Penghentian Pelayanan Publik