Kompas.com - 11/08/2018, 13:45 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan tentang kebakaran puluhan kapal di Benoa, di Kantor KKP Jakarta, Selasa (17/7/2018). Berdasarkan hasil investigasi Kementerian KKP, jumlah kapal yang berada di pelabuhan Benoa melebihi kapasitas yakni mencapai 700 kapal yang beraktivitas docking hingga transhipment, sementara 173 kapal eks asing yang tidak berpemilik yang beroperasi di kawasan itu akan didata. ANTARA FOTO/Wahyu Putro AMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan tentang kebakaran puluhan kapal di Benoa, di Kantor KKP Jakarta, Selasa (17/7/2018). Berdasarkan hasil investigasi Kementerian KKP, jumlah kapal yang berada di pelabuhan Benoa melebihi kapasitas yakni mencapai 700 kapal yang beraktivitas docking hingga transhipment, sementara 173 kapal eks asing yang tidak berpemilik yang beroperasi di kawasan itu akan didata.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membahas legal reported regulated fishing saat membuka Festival Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (11/8/2018).

Kata dia, banyak pemilik kapal yang membuat laporan hasil tangkapan dengan data palsu.

"Kali ini menterinya tahu, kalau dulu menterinya enggak ngerti. Kapal segede ini, dapat ikan berapa ton? Satu tahun 10 ton? Loh solar kamu saja sudah 50 ton, bagaimana bisa untung? Yang benar saja," ujar Susi di Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta Utara, Sabtu.

Baca juga: Menteri Susi Ingin Muara Baru Jadi Seperti Tsukiji Fish Market Jepang

"Sudah saatnya negara tidak boleh lagi dikadalin!" tambah dia.

Susi mengatakan, pemerintah sudah bekerja menghilangkan semua pencuri ikan.

Kini, kata Susi, ikan-ikan di laut semakin banyak karena pencuri ikan sudah diberantas. Upaya pemerintah ini harus didukung pengusaha perikanan termasuk pemilik kapal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kapten Kapal Buronan Interpol Diputus Bersalah, Menteri Susi Tegaskan Tak Ada Kompromi

Penangkapan ikan harus legal dan tercatat dengan tepat.

Susi kemudian mengaku sengaja tidak memperpanjang izin-izin kapal sejak Juni.

Dia meminta pemilik kapal untuk memperbaiki laporannya terlebih dahulu. Jika tidak, izinnya tidak akan dikeluarkan.

Baca juga: Menteri Susi: Tidak Boleh Lagi Laut Dikuasai 12 Perusahaan

"Jangan ngomong kapal 200 GT ikannya cuma 50 ton setahun. Percaya 50 ton setahun kapan 200 GT? Tidak. 50 ton itu satu kali tangkap," ujar Susi.

"Lalu dikira menterinya enggak tahu? Menteri KKP-nya orang laut, anak laut, suka ke laut, hidupnya di laut, jadi tahu. Enggak bisa dibohongi lagi," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Megapolitan
DKI Jakarta Peringkat Kedua PON XX Papua

DKI Jakarta Peringkat Kedua PON XX Papua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.