Pj Wali Kota Bekasi Harap LAHP Ombudsman Jadi Titik Terang

Kompas.com - 13/08/2018, 23:59 WIB
Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah saat sidak langsung ke Kantor Kelurahan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Rabu (01/08/2018). KOMPAS.com/-DEAN PAHREVIPenjabat (Pj) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah saat sidak langsung ke Kantor Kelurahan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Rabu (01/08/2018).

BEKASI, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah berharap Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya bisa menjadi titik terang terkait kasus dugaan penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi, Jawa Barat pada 27 Juli 2018.

"Berharap LAHP Ombusman menjadi titik terang dugaan malaadministratif terhentinya pelayanan publik yang terjadi di Kota Bekasi pada 27 Juli 2018, berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan para saksi," kata Ruddy, Senin (13/8/2018).

Ruddy juga berharap LAHP Ombudsman bisa menjawab pertanyaan warga tentang dugaan terhentinya pelayanan publik tersebut.

Baca juga: Pemprov Jabar Diminta Tak Evaluasi Pj Wali Kota Bekasi Sebelum LAHP Ombudsman Keluar


"LAHP ini diharapkan bisa mengungkap terhentinya pelayanan publik, apakah atas dasar keinginan mereka sendiri (pegawai kelurahan dan kecamatan) atau diduga ada yang menggerakkan atau memerintahkannya," ujarnya.

Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya dijadwalkan akan menyampaikan LAHP terkait dugaan penghentian pelayanan publik pada Rabu (15/8/2018) di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

LAHP akan disampaikan Ombudsman kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Pj Gubernur Jawa Barat, Pj Wali Kota Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi, dan Plh Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi Minta Ombudsman Cari Dalang Terhentinya Pelayanan Publik

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, pihaknya sudah mengantongi bukti terkait dugaan penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi pada Juli lalu.

Bukti-bukti itu didapat dari 12 kecamatan di wilayah tersebut.

"Ombudsman RI perwakilan Jakarta, sejak 9-10 Agustus 2018 telah melakukan pengambilan barang bukti ke kantor-kantor pemerintah Pemkot Bekasi yang diduga menghentikan pelayanan publik pada tanggal 27 Juli 2018," kata Teguh P Nugroho, Jumat (10/8/2018).

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi 4 Jam Diperiksa Ombudsman soal Pelayanan Publik

Barang bukti yang diambil untuk diperiksa antara lain record finger print, buku pencatatan pelayanan, dan produk pelayanannya.

Teguh menambahkan, pihaknya hanya mengambil barang bukti dari kantor kecamatan saja terkait dugaan penghentian pelayanan publik itu. Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut akan dimasukan ke dalam LAHP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Megapolitan
Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Megapolitan
30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Megapolitan
Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Megapolitan
Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Megapolitan
1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

Megapolitan
Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Megapolitan
Kisah Warga Kampung Starling, Demo Bawa Rezeki dan Satpol PP Paling Dihindari

Kisah Warga Kampung Starling, Demo Bawa Rezeki dan Satpol PP Paling Dihindari

Megapolitan
Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Megapolitan
Keluarga Kaget Dengar Djeni Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil

Keluarga Kaget Dengar Djeni Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil

Megapolitan
Sutradara Amir Mirza Gumay Simpan Sabu di Bawah Kitchen Set Rumah

Sutradara Amir Mirza Gumay Simpan Sabu di Bawah Kitchen Set Rumah

Megapolitan
Tujuh Titik Kabel Semrawut di Jakarta Selatan Segera Ditertibkan

Tujuh Titik Kabel Semrawut di Jakarta Selatan Segera Ditertibkan

Megapolitan
Keluarga Djeni Didatangi Banyak Korban Sebelum Penangkapan

Keluarga Djeni Didatangi Banyak Korban Sebelum Penangkapan

Megapolitan
MRT Jakarta Tertibkan Penjualan Benda Tajam di Dalam Stasiun

MRT Jakarta Tertibkan Penjualan Benda Tajam di Dalam Stasiun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X