Ombudsman Sebut Sejumlah Pejabat Kota Bekasi Gagal Mengatasi Penghentian Layanan Publik

Kompas.com - 15/08/2018, 20:05 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho  saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik  Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyatakan, sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Bekasi hingga pejabat dari Kementerian Dalam Negeri tidak berkopeten dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait maladministrasi penghentian pelayanan publik di Bekasi.

Berdasarkan LAHP itu, para pejabat publik itu mengabaikan kewajiban hukum yang mengakibatkan terhentinya pelayanan publik di 12 kecamatan di Bekasi pada 27 Juli lalu.

"Kami juga menemukan maladministrasi lain yaitu tidak kompeten. Dalam hal ini dilakukan oleh beberapa pejabat di Bekasi," ujar Teguh, di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman menilai, mantan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji saat masih menjabat sebagai sekda, gagal menghentikan terjadinya penghentian pelayanan publik dan gagal mengkoordinasikan upaya untuk mengembalikan pelayanan publik.

Ombudsman juga menilai Inspektorat Kota Bekasi tak berkompeten dalam melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi.

Inspektorat dinilai tidak kompeten melakukan proses pencarian data untuk melakukan konfirmasi mengapa akhirnya camat memutuskan menghentikan pelayanan publik.

"Hal ini dibuktikan dengan pernyataan (Inspektorat) bahwa tidak terjadi penghentian pelayanan publik berdasarkan pengakuan camat, sementara pengakuan Kasubag TU menyatakan telah terjadi penghentian," ujar Teguh.

Pejabat lainnya, yaitu Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi dinilai tidak berkompeten karena tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa pelayanan publik terhenti dan cara masyarakat mengatasi hal tersebut.

Kasubag Humas malah memberikan pernyataan bahwa penghentian layanan publik disebabkan kekecewaan terhadap Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah, yang dilakukan para camat dan lurah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Megapolitan
Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Megapolitan
Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Megapolitan
Ada Staf Reaktif Covid-19, Lantai 7 Blok G Balai Kota Ditutup Sementara

Ada Staf Reaktif Covid-19, Lantai 7 Blok G Balai Kota Ditutup Sementara

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro

Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro

Megapolitan
Viral Kisah Pilu Perempuan Bangun Tidur Diperkosa di Bintaro, Polisi Buru Pelaku

Viral Kisah Pilu Perempuan Bangun Tidur Diperkosa di Bintaro, Polisi Buru Pelaku

Megapolitan
Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Megapolitan
Mengamuk Saat Antre Beli Minuman, Seorang Warga Pukuli Tukang Parkir di Cipinang Muara

Mengamuk Saat Antre Beli Minuman, Seorang Warga Pukuli Tukang Parkir di Cipinang Muara

Megapolitan
Kisah Viral Perempuan Diperkosa Usai Bangun Tidur di Tangerang Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Kisah Viral Perempuan Diperkosa Usai Bangun Tidur di Tangerang Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
Warga Jamblang dan Penjualan Bendera Musiman di Jakarta

Warga Jamblang dan Penjualan Bendera Musiman di Jakarta

Megapolitan
Jakarta Catat 4 Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam 2 Pekan Terakhir

Jakarta Catat 4 Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Megapolitan
Nonton 'Layar Tancap' dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Nonton "Layar Tancap" dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X