Ombudsman Sebut Sejumlah Pejabat Kota Bekasi Gagal Mengatasi Penghentian Layanan Publik

Kompas.com - 15/08/2018, 20:05 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho  saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik  Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyatakan, sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Bekasi hingga pejabat dari Kementerian Dalam Negeri tidak berkopeten dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait maladministrasi penghentian pelayanan publik di Bekasi.

Berdasarkan LAHP itu, para pejabat publik itu mengabaikan kewajiban hukum yang mengakibatkan terhentinya pelayanan publik di 12 kecamatan di Bekasi pada 27 Juli lalu.

"Kami juga menemukan maladministrasi lain yaitu tidak kompeten. Dalam hal ini dilakukan oleh beberapa pejabat di Bekasi," ujar Teguh, di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman menilai, mantan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji saat masih menjabat sebagai sekda, gagal menghentikan terjadinya penghentian pelayanan publik dan gagal mengkoordinasikan upaya untuk mengembalikan pelayanan publik.

Ombudsman juga menilai Inspektorat Kota Bekasi tak berkompeten dalam melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi.

Inspektorat dinilai tidak kompeten melakukan proses pencarian data untuk melakukan konfirmasi mengapa akhirnya camat memutuskan menghentikan pelayanan publik.

"Hal ini dibuktikan dengan pernyataan (Inspektorat) bahwa tidak terjadi penghentian pelayanan publik berdasarkan pengakuan camat, sementara pengakuan Kasubag TU menyatakan telah terjadi penghentian," ujar Teguh.

Pejabat lainnya, yaitu Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi dinilai tidak berkompeten karena tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa pelayanan publik terhenti dan cara masyarakat mengatasi hal tersebut.

Kasubag Humas malah memberikan pernyataan bahwa penghentian layanan publik disebabkan kekecewaan terhadap Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah, yang dilakukan para camat dan lurah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maju Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Ingin Fokus Tingkatkan SDM

Maju Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Ingin Fokus Tingkatkan SDM

Megapolitan
Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Megapolitan
Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X