ASN Pemkot Bekasi Mengaku Diperintah Atasan untuk Hentikan Pelayanan

Kompas.com - 15/08/2018, 22:30 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho  saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik  Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) maladministrasi penghentian pelayanan publik Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi mengakui ada perintah dari atasan mereka untuk menghentikan pelayanan publik di Kota Bekasi pada 27 Juli lalu.

"Pernyataan dari para ASN, mereka diperintahkan oleh pihak tertentu, ada juga diperintahkan oleh atasan mereka (menghentikan pelayanan publik)," kata Teguh di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya di Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Perintah itu dikirim oleh atasan mereka melalui pesan WhatsApp. Namun, para ASN tersebut enggan menyebutkan nama pengirim perintah tersebut.

"Saat ditanyakan namanya, mereka langsung mundur," ujar Teguh.

Baca juga: Ombudsman Sebut Sejumlah Pejabat Kota Bekasi Gagal Mengatasi Penghentian Layanan Publik

Teguh mengatakan, para ASN yang diperiksa tidak pernah menyebutkan nama, termasuk nama mantan Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji. Sebelumnya beredar informasi bahwa perintah penghentian pelayanan publik itu dikirimkan oleh Rayendra saat masih menjabat.

Teguh mengatakan, Ombudsman juga telah meminta keterangan dari Rayendra. Rayendra membantah sebagai pihak yang memerintahkan penghentian pelayanan publik di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

"Beliau menyatakan tidak memerintahkan penghentian pelayanan publik. Makanya kami buktikan... beliau tidak kompeten. Padahal beliau bisa menghentikan terhentinya pelayanan publik tersebut," kata Teguh.

Ombudsman RI menyatakan telah terjadi malaadministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh sejumlah aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Bekasi. Malaadministrasi itu berbentuk penghentian pelayanan publik di 12 kecamatan dan kelurahan yang ada di Bekasi yang dilakukan secara sistematis, serentak, dan diarahkan oleh pihak tertentu.

Ombudsman juga telah meminta agar Pj Wali Kota Bekasi memberikan sanksi kepada seluruh pejabat yang dianggap tidak berkompeten, yang telah menyebabkan terjadinya penghentian pelayanan publik tersebut.

Baca juga: Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

Megapolitan
Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Megapolitan
Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Megapolitan
Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Dapat Rekomendasi PKS di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Bakal Lebih Gencar Cari Dukungan

Dapat Rekomendasi PKS di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Bakal Lebih Gencar Cari Dukungan

Megapolitan
2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

Megapolitan
Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Megapolitan
Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Megapolitan
Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Megapolitan
11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

Megapolitan
Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Megapolitan
BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X