Demo Ojek "Online" Batal, Menhub Ucapkan Terima Kasih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan mengapresiasi keputusan penundaan aksi demo 188 yang akan dilakukan pengemudi ojek online pada pembukaan pagelaran Asian Games 2018 pada 18 Agustus mendatang.

Pengemudi ojek online juga bertekad membantu pengamanan Asian Games 2018.

"Bapak Menteri Perhubungan dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengemudi ojek online yang hari ini menyampaikan dukungan sepenuhnya pada kegiatan Asian Games 2018," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Kantor Sekretariat Gerakan Aksi Roda Dua (Garda), Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Budi menegaskan pemerintah diwakili Kementerian Perhubungan akan terus berperan sebagai fasilitator untuk menyelesaikan masalah antara aplikator dan pengemudi ojek online.

Baca juga: Demo Ditunda, Garda Sebut Ojek Online Akan Off Bid pada 18 Agustus

"Posisi pemerintah hanya fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak. Bisa dikatakan hasil pertemuan tidak deadlock, ada progres kemajuan," ujar Budi.

"Target saya selanjutnya mencari strategi bagaimana aplikator bisa bermitra secara baik dengan pengemudi," tutur Budi.

Seperti diketahui, Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) memutuskan menunda aksi demo 188 pada pembukaan pagelaran Asian Games 2018 tanggal 18 Agustus mendatang.

Keputusan penundaan aksi 188 adalah bentuk dukungan ojek online untuk menjaga nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Demo Ojek Online Batal Saat Pembukaan Asian Games untuk Jaga Nama Baik Indonesia

Sebelumnya, sejumlah pengemudi ojek online berencana menggelar demo saat pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus mendatang atau dikenal dengan sebutan aksi 188.

Aksi 188 rencananya akan mengusung dua tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah mengembalikan tarif normal ojek online.

Tahun 2012-2015 tarif per kilometer adalah Rp 3.000, sedangkan saat ini tarif telah diturunkan menjadi Rp 1.200 per kilometer.

Tuntutan kedua adalah meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi para ojek online.