KPU DKI Ajukan Titi Anggraini dan Feri Amsari Jadi Saksi Ahli Ajudikasi

Kompas.com - 23/08/2018, 15:08 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini setelah acara diskusi di D Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).  KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini setelah acara diskusi di D Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengajukan dua nama sebagai saksi ahli dalam sidang adjudikasi proses penyelesaian sengketa pemilu antara KPU DKI Jakarta dan politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik.

"Rencana kami itu nanti ada Bu Titi Anggraini dan satu lagi Pak Feri Amsari," kata Komisioner KPU DKI Jakarta Nurdin selepas sidang di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, Kamis (24/8/2018).

Titi Anggraini adalah aktivis dan pengamat pemilu dan demokrasi yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca juga: Taufik Bilang, Persetujuannya atas Calon Wagub DKI dari PKS Tak Sah

Sementara itu, Feri Amsari merupakan aktivis dan akademisi di bidang hukum yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Nurdin menuturkan, KPU DKI mengajukan dua nama tersebut karena mempunyai latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang pemilu.

"Mereka juga mengetahui persis bagaimana proses pembahasan PKPU, proses dinamika pemilu dan demokrasi terkini mereka juga sangat memahami betul," ujarnya. 

Baca juga: Taufik Ajukan Margarito Kamis dan Chairul Huda Jadi Saksi Ahli Ajudikasi

Proses sidang adjudikasi antara Taufik dan KPU DKI Jakarta yang digelar oleh Bawaslu DKI Jakarta akan memasuki pemeriksaan saksi ahli pada Jumat (24/8/2018) besok.

Adapun kuasa hukum Taufik mengajukan nama Margarito Kamis dan Khairul Huda sebagai saksi ahli.

Taufik dianggap tidak memenuhi syarat karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Baca juga: Sidang Adjudikasi, Taufik dan KPU DKI Adu Bukti

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Adapun Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Baca juga: Kuasa Hukum Taufik Yakin 1.000 Persen Menang Lawan KPU DKI

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

Megapolitan
Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Megapolitan
Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Megapolitan
Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Dapat Rekomendasi PKS di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Bakal Lebih Gencar Cari Dukungan

Dapat Rekomendasi PKS di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Bakal Lebih Gencar Cari Dukungan

Megapolitan
2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

Megapolitan
Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Megapolitan
Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Megapolitan
Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Megapolitan
11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

Megapolitan
Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Megapolitan
BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X