Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Ajudikasi Taufik, Lolosnya Pencalonan 3 Eks Napi Korputor di Daerah Dinilai Bikin Kacau

Kompas.com - 24/08/2018, 19:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai lolosnya tiga eks napi koruptor di daerah menjadi calon legislatif merupakan sumber masalah dari boleh atau tidaknya eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

"Jadi kalau dilihat sumber masalah, sumber masalahnya bukan di KPU karena justru sumber masalahnya adalah proses uji di Bawaslu provinsi yang meloloskan padahal PKPU-nya melarang," kata Donal di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Hari ini, Donal menjadi saksi ahli dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara KPU DKI Jakarta dan politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik di Kantor Bawaslu DKI Jakarta.

Donal menuturkan, lolosnya tiga eks napi korupsi tersebut menyebabkan eks napi-napi korupsi lainnya berpeluang besar lolos menjadi calon legislatif.

"Kita lihat kan partai sebenarnya sudah legawa. Tapi justru dengan putusan-putusan yang muncul di daerah itu memunculkan peluang mereka lagi untuk menjadi calon," ujarnya.

Baca juga: Saksi Ahli Heran Gerindra Ajukan Taufik Dalam DCS tapi Lampirkan Pakta Integritas

Donal menambahkan, Bawaslu RI mestinya mengoreksi hasil sidang ajudikasi yang meloloskan eks napi-napi tersebut.

Menurutnya, pertentangan antara PKPU 20 Tahun 2018 dan UU No 7 Tahub 2017 tentang Pemilu mestinya diuji di Mahkamah Agung, bukan di sidang ajudikasi Bawaslu.

"Di pasal 76 kan jelas, orang yang berkeberatan dengan PKPU itu silakan maju ke MA. Bukan debat hukumnya di sini, di ajudikasi. Ajudikasi itu harusnya untuk perdebatan kelengkapan administrasi," kata Donal.

Baca juga: Saksi Ahli Sidang Ajudikasi Taufik: PKPU Nomor 20 Bukan Cabut Hak Politik

Taufik dianggap TMS karena berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Adapun Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal dan Pakai Pelat Palsu TNI

Polisi Tangkap Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal dan Pakai Pelat Palsu TNI

Megapolitan
Putaran Balik di Depan Citywalk Sudirman Ditutup Permanen

Putaran Balik di Depan Citywalk Sudirman Ditutup Permanen

Megapolitan
Penutupan JLNT Casablanca Setiap Malam Berlaku Permanen

Penutupan JLNT Casablanca Setiap Malam Berlaku Permanen

Megapolitan
Ketika Pejabat Dishub DKI Ketahuan Pakai Mobil Dinas ke Puncak gara-gara Buang Sampah Sembarangan...

Ketika Pejabat Dishub DKI Ketahuan Pakai Mobil Dinas ke Puncak gara-gara Buang Sampah Sembarangan...

Megapolitan
Purnawirawan TNI Asep Adang Laporkan Pengemudi Fortuner yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Purnawirawan TNI Asep Adang Laporkan Pengemudi Fortuner yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Megapolitan
Cerita Pemudik Habiskan Rp 164.000 dari Palembang ke Yogyakarta, Sempat Jadi Penumpang Ilegal dan Dibawa Sekuriti

Cerita Pemudik Habiskan Rp 164.000 dari Palembang ke Yogyakarta, Sempat Jadi Penumpang Ilegal dan Dibawa Sekuriti

Megapolitan
Kesedihan Yunda Lewatkan Momen Lebaran di Tanah Perantauan Tanpa Orangtua, Baru Bisa Mudik H+6

Kesedihan Yunda Lewatkan Momen Lebaran di Tanah Perantauan Tanpa Orangtua, Baru Bisa Mudik H+6

Megapolitan
Puas Mudik Naik Kereta, Pemudik Soroti Mudahnya 'Reschedule' Jadwal Keberangkatan

Puas Mudik Naik Kereta, Pemudik Soroti Mudahnya "Reschedule" Jadwal Keberangkatan

Megapolitan
Razia Usai Libur Lebaran, Dinsos Jaksel Jaring Seorang Gelandangan

Razia Usai Libur Lebaran, Dinsos Jaksel Jaring Seorang Gelandangan

Megapolitan
Cara Reschedule Tiket Kereta Cepat Whoosh Secara Online

Cara Reschedule Tiket Kereta Cepat Whoosh Secara Online

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK90 Tanjung Priok-Rusun Kemayoran

Rute Mikrotrans JAK90 Tanjung Priok-Rusun Kemayoran

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 17 April 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 17 April 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
Daftar Rute Transjakarta yang Terintegrasi dengan MRT

Daftar Rute Transjakarta yang Terintegrasi dengan MRT

Megapolitan
Seorang Pria Tanpa Identitas Tewas Tertabrak Mobil di Tengah Tol Dalam Kota

Seorang Pria Tanpa Identitas Tewas Tertabrak Mobil di Tengah Tol Dalam Kota

Megapolitan
Bakal Cagub Independen Mulai Konsultasi Pendaftaran ke KPU DKI, Salah Satunya Dharma Pongrekun

Bakal Cagub Independen Mulai Konsultasi Pendaftaran ke KPU DKI, Salah Satunya Dharma Pongrekun

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com