Taufik: Dirut Jakpro yang Baru Belum Kerja Apa-apa Sudah Minta PMD, Mundur Saja...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengkritisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada APBD-P 2018.

Khususnya BUMD PT Jakarta Propertindo yang direktur utamanya, Dwi Wahyu Daryoto, baru saja menempati posisi itu menggantikan Satya Heragandhi.

"Itu si Dirut Jakpro yang baru juga belum kerja apa-apa kok sudah minta PMD sih? Kalau begitu lebih baik mundur saja," ujar Taufik, ketika dihubungi, Sabtu (25/8/2018).

Dalam rapat usulan PMD di Komisi C DPRD DKI beberapa waktu lalu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya meminta anggaran Rp 1 triliun untuk mewujudkan program rumah susun (rusun) DP Rp 0.

Baca juga: Bestari: Bukannya BUMD Disuruh Mandiri, Kok Ini Minta PMD Sampai Rp 1 Triliun?

Taufik mengatakan, hal itu tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) milik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Dalam RPJMD, penyediaan rumah DP 0 melalui Dinas Perumahan dan juga swasta. "Kalau BUMD minta PMD untuk bikin DP 0, itu kan sama saja uang pemerintah," kata dia.

Selain itu, permintaan PMD ini juga bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada penyusunan APBD 2018.

Ketika itu, Pemprov DKI berkeras tidak memberikan PMD untuk BUMD agar mereka mandiri.

Minta Rp 1 triliun

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya meminta anggaran Rp 1 triliun untuk mewujudkan program rumah susun (rusun) DP Rp 0.

Direktur Utama Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, pihaknya berencana membangun rusun DP nol rupiah di dua lokasi yang terintegrasi dengan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Baca juga: Sandiaga: Anggaran Membengkak Banget Itu karena PMD BUMD

"Untuk rumah DP Rp 0 kami minta (PMD/penyertaan modal daerah) sekitar Rp 531 miliar, hanya untuk pembangunan,” kata Wahyu.

Lokasi pertama yakni di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jakpro berencana memadukan hunian dengan depo serta stasiun kereta cepat ringan atau light rail transit (LRT).

Jakpro akan membangun total enam menara yang terbagi atas dua kategori.

Tiga menara khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan dengan kapasitas 5.700 unit.

Tiga menara lainnya berkapasitas 4.900 unit bersifat campuran, yakni sebagian untuk MBR dan sebagian untuk masyarakat umum.

PMD yang diminta untuk merealisasikan ini sebesar Rp 265 miliar.

Ada juga opsi untuk membuat semua unit ditujukan bagi MBR, tetapi dengan pengajuan PMD yang lebih besar yakni Rp 662 miliar.

Kemudian lokasi kedua yang dibangun oleh Jakpro berada di Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang, Jakarta Utara.

Baca juga: Tak Beri PMD untuk BUMD, Sandiaga Ingin Dananya Dialihkan ke Subsidi Pangan

Ada dua menara dengan total 1.222 unit rusun. Satu menara khusus untuk MBR, dan satu menara lainnya untuk komersial.

PMD yang diminta untuk proyek ini sebesar Rp 266 miliar.

Sementara, PD Sarana Jaya mengajukan Rp 128,6 miliar ditujukan untuk biaya pengembangan awal proyek rumah Dp Rp 0 di Klapa Village.

"Ini untuk biaya pengembangan awal di luar biaya lahan," kata Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory Pinontoan.

Sarana Jaya juga mengajukan Rp 355 miliar untuk membeli lahan bagi rusun DP Rp 0.

"Lahannya sudah ada lokasinya, tapi kami tidak sampaikan dulu agar harganya tidak naik," ujar Yoory.