Kompas.com - 27/08/2018, 11:52 WIB
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad saat mendengar keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam sidang terbuka Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad saat mendengar keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam sidang terbuka Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan kadernya tidak lagi meributkan polemik wakil gubernur DKI Jakarta.

Jika masih dilakukan, pimpinan pusat Partai Gerindra akan memberikan sanksi untuk kader tersebut.

"Kalau masih begitu, masih bikin polemik-polemik yang kami anggap enggak kondusif, iya kami akan beri sanksi," ujar Dasco ketika dihubungi, Senin (27/8/2018).

Baca juga: Soal Pengganti Wagub DKI, Sandiaga Serahkan ke Partai Pengusung

Dasco mengatakan polemik ini hanya menimbulkan perdebatan yang tidak sehat antara kader.

Hal itu juga menimbulkan polemik antara Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan koalisi.

Dasco meminta para kader menunggu instruksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pengganti Sandiaga Uno dalam jabatan wakil gubernur.

Baca juga: Bertemu di HUT PAN, Anies Bicarakan Paripurna Pemberhentian Wagub dengan Sandiaga

"Enggak usah dibawa-bawa mau ribut-ribut gitu atau berpolemik, tunggu saja putusan pimpinan masing-masing," ujar Dasco.

Sebelumnya, beberapa hari terakhir, anggota DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta sedang gencar membahas polemik wagub DKI.

Terdapat surat kesepakatan yang diajukan PKS kepada Gerindra pada 10 Agustus lalu di ruang Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: F-Nasdem Akan Mempertanyakan jika Semua Kandidat Wagub DKI Berasal dari PKS

Kesepakatannya bahwa jabatan wagub akan diisi kader PKS. Surat itu ditandatangani Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik. Namun, belakangan Taufik mengatakan surat yang dia tanda tangani tidak sah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Bisa Keluar Masuk Tangsel Tanpa Syarat Apapun Selama Larangan Mudik

Warga Bisa Keluar Masuk Tangsel Tanpa Syarat Apapun Selama Larangan Mudik

Megapolitan
Akal-akalan Pemudik demi Lolos Penyekatan: Naik Truk Sayur dan Ambulans hingga Terobos Pembatas Tol

Akal-akalan Pemudik demi Lolos Penyekatan: Naik Truk Sayur dan Ambulans hingga Terobos Pembatas Tol

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Nilai Penerapan Larangan Mudik di Jabodetabek Terlambat

Wali Kota Tangsel Nilai Penerapan Larangan Mudik di Jabodetabek Terlambat

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Berangkat Kerja dari Bodetabek ke Jakarta Harus Ada Surat Tugas Kantor

Kasatpol PP DKI: Berangkat Kerja dari Bodetabek ke Jakarta Harus Ada Surat Tugas Kantor

Megapolitan
Jadi Syarat Keluar Masuk Jakarta Saat Larangan Mudik, Begini Bentuk SIKM

Jadi Syarat Keluar Masuk Jakarta Saat Larangan Mudik, Begini Bentuk SIKM

Megapolitan
Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mundur dari Jabatannya

Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mundur dari Jabatannya

Megapolitan
Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Megapolitan
Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Megapolitan
Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Megapolitan
Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Megapolitan
Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Megapolitan
Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Megapolitan
Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X