Margarito Sebut Bawaslu Berhak Memutus Gugatan Taufik terhadap KPU DKI

Kompas.com - 27/08/2018, 13:36 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis ketika menjadi saksi ahli dalam sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (27/8/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis ketika menjadi saksi ahli dalam sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (27/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI dinilai berhak memutus gugatan Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait status tidak memenuhi syarat (TMS) yang menjegal pencalonan Taufik pada Pemilihan Legislatif 2019.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, objek dalam sengketa tersebut adalah berita acara yang menyatakan Taufik tidak memenuhi syarat, sehingga pemutusannya hanya bisa dilakukan di Bawaslu.

Senin (27/8/2018), Margarito menjadi saksi ahli yang diajukan Taufik dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara Taufik dan KPU DKI Jakarta.

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Saksi Ahli Sebut PKPU Tidak Bisa Batasi Hak Orang

"Tidak ada lembaga lain dalam sistem hukum pemilu kita yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan legislatif, kecuali Bawaslu," kata Margarito dalam persidangan.

Margarito menuturkan, berita acara tersebut juga tidak bisa diputus lewat pengadilan lain seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Mahkamah Agung (MA).

"Berita acara ini tidak bisa disengketakan di Mahkamah Agung. Kalau kita pergi ke Mahkamah Agung, orang MA bilang, 'Kau gila? Datang ke Bawaslu suruh orang Bawaslu periksa'," ujarnya.

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Lolosnya Pencalonan 3 Eks Napi Korputor di Daerah Dinilai Bikin Kacau

MA, lanjut dia, hanya menangani pertentangan antara peraturan dan undang-undang di atasnya, seperti pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dianggap bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi sepertinya tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Saksi Ahli Sidang Ajudikasi Taufik: PKPU Nomor 20 Bukan Cabut Hak Politik

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Adapun Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Langkah Polisi dan Pemprov DKI Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Sejumlah Langkah Polisi dan Pemprov DKI Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Megapolitan
TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

Megapolitan
Bekasi Menuju 'New Normal' Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Bekasi Menuju "New Normal" Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Megapolitan
Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Megapolitan
Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Megapolitan
Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Megapolitan
Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Megapolitan
Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Megapolitan
Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Megapolitan
Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Megapolitan
UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X