Silang Pendapat Saksi Ahli KPU DKI dan Taufik dalam Sidang Ajudikasi

Kompas.com - 28/08/2018, 07:54 WIB
Direktur Perludem Titi Anggraini saat menjadi saksi ahli dalam sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDirektur Perludem Titi Anggraini saat menjadi saksi ahli dalam sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menyelesaikan agenda pemeriksaan saksi ahli dari masing-masing pihak.

Dua saksi ahli yang diajukan KPU DKI terlebih dahulu diperiksa pada Jumat (24/8/2018).

Kedua saksi ahli itu ialah Direktur Perludem Titi Anggraini dan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Saksi Ahli Sebut KPU Tak Berhak Cabut Hak Eks Narapidana

Dalam kesaksian Titi, KPU DKI hanya mengikuti aturan yang tertulis dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ketika menetapkan Taufik tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota legislatif.

"Aturan main yang pasti adalah UU dan perangkat teknis yang mengatur penyelenggaraannya. Oleh karena itu, tentu KPU Provinsi tidak punya pilihan lain untuk taat dan patuh," kata Titi.

Titi menuturkan, selama PKPU Nomor 20 Tahun 2018 belum dicabut Mahkamah Agung, maka mau tidak mau KPU Provinsi mesti mengikuti aturan tersebut.

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Saksi Ahli Sebut PKPU Tidak Bisa Batasi Hak Orang

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat menjadi saksi ahli sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat menjadi saksi ahli sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Sementara itu, Donal menyebut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bukanlah sebuah aturan yang mencabut hak politik sebagaimana dikeluhkan kuasa hukum Taufik.

Ia menilai, peraturan tersebut bukan melarang eks narapidana korupsi mencalonkan diri melainkan mendorong partai politik untuk mencalonkan orang yang bukan eks narapidana korupsi.

"Partai yang diatur supaya secara demokratis tidak mencalonkan yang tida jenis pidana itu. Jadi menurut saya keliru ketika dianggap KPU mencabut hak politik," kata Donal.

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Lolosnya Pencalonan 3 Eks Napi Korputor di Daerah Dinilai Bikin Kacau

Saksi ahli Taufik

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X