DKI Anggarkan Rp 717 Miliar di APBD-P 2018 untuk Subsidi Rumah DP 0

Kompas.com - 28/08/2018, 17:59 WIB
Desain rumah DP 0 rupiah Klapa VillageKOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Desain rumah DP 0 rupiah Klapa Village

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menganggarkan Rp 717 miliar di APBD Perubahan 2018 untuk mensubsidi warga Jakarta memiliki rumah melalui program rumah DP 0.

"Ini biaya bantuan pembiayaan perumahan. Buat bantuan yang DP 0 itu. Di APBD-P biaya bantuan itu dianggarkan Rp 717 miliar," kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yusmada Faizal dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Menurut Yusmada, anggaran Rp 717 miliar itu diambil dari sisa lebih anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PRKP) di APBD murni 2018 sekitar Rp 1 triliun.

Di APBD lalu, Dinas PRKP menerima anggaran Rp 1,6 triliun untuk pembangunan rusun baru dan penyelesaian pembangunan rusun tahun sebelumnya.

Baca juga: Akan Ada Alokasi Uang Transpor untuk Pendamping RW di APBD-P DKI

Sayangnya, pekerjaan pembangunan tiga rusun baru yakni Rusun Pegangsan, Rusun Ujung Menteng, dan Rusun PIK Pulogadung tak bisa dieksekusi sehingga anggaran tersisa.

"Sisa Rp 1 triliun itu akan kami pakai Rp 300 triliun untuk pembebasan tanah, dan Rp 700 miliar untuk bantuan fasilitas uang muka DP 0," ujar Yusmada.

Anggaran Rp 717 miliar itu nantinya akan menalangi uang muka ke bank. Adapun rusun yang uang muka pembeliannya akan ditalangi yakni Rusun Klapa Village yang sedang dibangun di Jakarta Timur.

Baca juga: Sandiaga Bilang Warga Bisa Mulai Daftar Beli Rusun DP 0 Akhir Agustus

"Kan untuk memiliki perumahan kita memfasilitasi untuk uang mukanya sama KPR-nya dengan bunga yang sangat ringan seperti yang dilakukan selama ini oleh pemerintah pusat," ujar Yusmada.

Talangan ini, kata Yusmada, bakal dikembalikan masyarakat dalam waktu hingga 20 tahun. Adapun unit Rusun DP 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu belum bisa dipesan oleh masyarakat karena masih menunggu dasar hukum yang diterbitkan Gubernur DKI.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Megapolitan
Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Megapolitan
'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Megapolitan
Penjelasan Dishub soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Close Ads X