8 BUMD Ajukan Suntikan Dana Hampir Rp 11 T

Kompas.com - 28/08/2018, 18:12 WIB
Suasana rapat banggar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Suasana rapat banggar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan usulan penyertaan modal daerah ( PMD) untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rancangan APBD-P 2018 senilai hampir Rp 11 triliun. Anggota banggar DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengkritik hal itu dan menilai Pemprov DKI menjilat ludah sendiri.

"Saya masih ingat betapa kerasnya Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) dan Pak Sandi (Sandiaga Uno) terkait PMD karena sebelumnya disyaratkan seluruh BUMD kita harus mandiri. Kemudian hari ini saya lihat adalah pengkhianatan," kata Bestari dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/8/2018).

"Tiba-tiba ludah yang keluar dijilat kembali dengan mengalokasikan hampir Rp 11 triliun. Ini apa?" tambah dia.

Baca juga: Bestari: Bukannya BUMD Disuruh Mandiri, Kok Ini Minta PMD Sampai Rp 1 Triliun?

Dalam rapat itu, ada delapan BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018. PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan Rp 3,6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp 4,6 triliun, PD PAL Jaya Rp 235 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 79,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp 85,5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 935 miliar, PD Pasar Jaya Rp 166 miliar, dan PDAM Jaya Rp 1,2 triliun.

Jika dibandingkan dengan penetapan APBD 2018, PMD ini naik Rp 5,083 triliun. Ketika itu BUMD yang diberi PMD hanya yang memang mendapat penugasan atas program nasional seperti PT MRT.

Bukan hanya Bestari yang mempersoal hal itu. Anggota banggar lainnya ikut mempertanyakan anggaran PMD yang membengkak. Padahal pada penetapan APBD 2018, BUMD tidak diberikan PMD agar bisa mandiri.

Anggota banggar lainnya, Pantas Nainggolan, mengatakan PMD ini seperti manipulasi. Sebab, salah satu pos anggaran PMD digunakan untuk pembangunan rumah DP 0 yang seharusnya dilakukan SKPD terkait.

"Ini sebuah manipulasi, akal-akalan. Karena pemerintah tidak mungkin menjual asetnya, maka diberikan ke BUMD-BUMD," kata Pantas.

Anggaran pembangunan rusun di Dinas Perumahan untuk tahun 2018 malah dimatikan. Akibat perdebatan ini, akhirnya rapat paripurna diskors sampai besok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan besok rapat banggar dilanjutkan untuk menentukan masalah PMD.

"Besok harus hadir pejabat-pejabat yang relevan seperti asisten perekonomian, BP BUMD, BPAD, dan juga SKPD terkait," kata Triwisaksana.

Baca juga: Taufik: Dirut Jakpro yang Baru Belum Kerja Apa-apa Sudah Minta PMD, Mundur Saja...

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penabrak Dua Pengguna Skuter Listrik di Senayan Diduga Anak Orang Penting

Penabrak Dua Pengguna Skuter Listrik di Senayan Diduga Anak Orang Penting

Megapolitan
Petugas GrabWheel Ditempatkan di JPO Hingga Pukul 02.00 WIB, Sosialisasi Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Petugas GrabWheel Ditempatkan di JPO Hingga Pukul 02.00 WIB, Sosialisasi Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Megapolitan
Kronologi Kecekalaan Mobil Camry dengan Skuter Listrik GrabWheel

Kronologi Kecekalaan Mobil Camry dengan Skuter Listrik GrabWheel

Megapolitan
Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba yang Ingin Merebut Senjata

Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba yang Ingin Merebut Senjata

Megapolitan
Ini Enam Kecelakaan Fatal yang Libatkan Skuter Listrik di Berbagai Negara dalam Setahun Terakhir

Ini Enam Kecelakaan Fatal yang Libatkan Skuter Listrik di Berbagai Negara dalam Setahun Terakhir

Megapolitan
Marak Skuter Listrik Melintas Jembatan Penyeberangan, Grab Pasang Tanda Larang Mengendarai GrabWheels di Setiap JPO

Marak Skuter Listrik Melintas Jembatan Penyeberangan, Grab Pasang Tanda Larang Mengendarai GrabWheels di Setiap JPO

Megapolitan
Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Megapolitan
Bekasi Punya Kapal Sampah, Kali Bekasi Akan Disekat

Bekasi Punya Kapal Sampah, Kali Bekasi Akan Disekat

Megapolitan
Asal Mula Warga Turunan Arab Penuhi Kawasan Condet

Asal Mula Warga Turunan Arab Penuhi Kawasan Condet

Megapolitan
Nyamar Jadi Polisi Gadungan, Bocah 13 Tahun yang Ditangkap di Ciputat Bercita-cita Jadi Polisi

Nyamar Jadi Polisi Gadungan, Bocah 13 Tahun yang Ditangkap di Ciputat Bercita-cita Jadi Polisi

Megapolitan
Kapal Buatan Jerman Disebut untuk Bantu Pemkot Bekasi Jangkau Sampah di Kali

Kapal Buatan Jerman Disebut untuk Bantu Pemkot Bekasi Jangkau Sampah di Kali

Megapolitan
Nunung dan Suami Dituntut Rehabilitasi Selama 1 Tahun 6 Bulan, Ini Hal Meringankan Menurut Jaksa

Nunung dan Suami Dituntut Rehabilitasi Selama 1 Tahun 6 Bulan, Ini Hal Meringankan Menurut Jaksa

Megapolitan
Penabrak Pengguna Skuter Listrik Tanggung Biaya Rumah Sakit Seluruh Korban

Penabrak Pengguna Skuter Listrik Tanggung Biaya Rumah Sakit Seluruh Korban

Megapolitan
Ini Alasan Pengguna Skuter Listrik yang Ditabrak Mobil Tak Melintas di Trotoar

Ini Alasan Pengguna Skuter Listrik yang Ditabrak Mobil Tak Melintas di Trotoar

Megapolitan
Mantan Staf Ahok Laporkan Dua Akun Twitter ke Polisi

Mantan Staf Ahok Laporkan Dua Akun Twitter ke Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X