Kompas.com - 28/08/2018, 18:12 WIB
Suasana rapat banggar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Suasana rapat banggar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan usulan penyertaan modal daerah (PMD) untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rancangan APBD-P 2018 senilai hampir Rp 11 triliun. Anggota banggar DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengkritik hal itu dan menilai Pemprov DKI menjilat ludah sendiri.

"Saya masih ingat betapa kerasnya Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) dan Pak Sandi (Sandiaga Uno) terkait PMD karena sebelumnya disyaratkan seluruh BUMD kita harus mandiri. Kemudian hari ini saya lihat adalah pengkhianatan," kata Bestari dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/8/2018).

"Tiba-tiba ludah yang keluar dijilat kembali dengan mengalokasikan hampir Rp 11 triliun. Ini apa?" tambah dia.

Baca juga: Bestari: Bukannya BUMD Disuruh Mandiri, Kok Ini Minta PMD Sampai Rp 1 Triliun?

Dalam rapat itu, ada delapan BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018. PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan Rp 3,6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp 4,6 triliun, PD PAL Jaya Rp 235 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 79,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp 85,5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 935 miliar, PD Pasar Jaya Rp 166 miliar, dan PDAM Jaya Rp 1,2 triliun.

Jika dibandingkan dengan penetapan APBD 2018, PMD ini naik Rp 5,083 triliun. Ketika itu BUMD yang diberi PMD hanya yang memang mendapat penugasan atas program nasional seperti PT MRT.

Bukan hanya Bestari yang mempersoal hal itu. Anggota banggar lainnya ikut mempertanyakan anggaran PMD yang membengkak. Padahal pada penetapan APBD 2018, BUMD tidak diberikan PMD agar bisa mandiri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota banggar lainnya, Pantas Nainggolan, mengatakan PMD ini seperti manipulasi. Sebab, salah satu pos anggaran PMD digunakan untuk pembangunan rumah DP 0 yang seharusnya dilakukan SKPD terkait.

"Ini sebuah manipulasi, akal-akalan. Karena pemerintah tidak mungkin menjual asetnya, maka diberikan ke BUMD-BUMD," kata Pantas.

Anggaran pembangunan rusun di Dinas Perumahan untuk tahun 2018 malah dimatikan. Akibat perdebatan ini, akhirnya rapat paripurna diskors sampai besok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan besok rapat banggar dilanjutkan untuk menentukan masalah PMD.

"Besok harus hadir pejabat-pejabat yang relevan seperti asisten perekonomian, BP BUMD, BPAD, dan juga SKPD terkait," kata Triwisaksana.

Baca juga: Taufik: Dirut Jakpro yang Baru Belum Kerja Apa-apa Sudah Minta PMD, Mundur Saja...



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasar Induk Buah dan Sayur Jatiuwung Mulai Beroperasi

Pasar Induk Buah dan Sayur Jatiuwung Mulai Beroperasi

Megapolitan
Anies Sebut Tren Kematian Pasien Covid-19 Turun, tapi Masih di Atas 100 Kasus Per Hari

Anies Sebut Tren Kematian Pasien Covid-19 Turun, tapi Masih di Atas 100 Kasus Per Hari

Megapolitan
Anies Kabarkan Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19

Anies Kabarkan Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Polisi Usut Peleton Road Bike Melintas di JLNT Antasari

Pemprov DKI Minta Polisi Usut Peleton Road Bike Melintas di JLNT Antasari

Megapolitan
UPDATE: Tambah 315 Kasus di Kota Tangerang, 5.249 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 315 Kasus di Kota Tangerang, 5.249 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: 1.024 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 29 Pasien Meninggal

UPDATE: 1.024 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 29 Pasien Meninggal

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Dua Lapak Barang Bekas dan 9 Pintu Kontrakan di Kalideres Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Dua Lapak Barang Bekas dan 9 Pintu Kontrakan di Kalideres Terbakar

Megapolitan
UPDATE: 279 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 7 Pasien Meninggal

UPDATE: 279 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 7 Pasien Meninggal

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Jakarta Capai Target Lebih Cepat dari Rencana Jokowi

Vaksinasi Covid-19 Jakarta Capai Target Lebih Cepat dari Rencana Jokowi

Megapolitan
Viral Video Peleton Road Bike Terobos Masuk JLNT Antasari

Viral Video Peleton Road Bike Terobos Masuk JLNT Antasari

Megapolitan
Vaksin Akan Jadi Syarat Aktivitas di Jakarta, Bagaimana Penyintas Covid-19 dan Orang Berpenyakit Tertentu?

Vaksin Akan Jadi Syarat Aktivitas di Jakarta, Bagaimana Penyintas Covid-19 dan Orang Berpenyakit Tertentu?

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Bakal Jalan Terus walau Sudah Penuhi Target

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Bakal Jalan Terus walau Sudah Penuhi Target

Megapolitan
Pemprov DKI Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Warga, 40 Persennya Ber-KTP Luar Jakarta

Pemprov DKI Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Warga, 40 Persennya Ber-KTP Luar Jakarta

Megapolitan
Anies: Banyak Kegiatan Keagamaan Akan Digelar, Syaratnya Harus Vaksin Dulu

Anies: Banyak Kegiatan Keagamaan Akan Digelar, Syaratnya Harus Vaksin Dulu

Megapolitan
Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X