8 BUMD Ajukan Suntikan Dana Hampir Rp 11 T

Kompas.com - 28/08/2018, 18:12 WIB
Suasana rapat banggar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Suasana rapat banggar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan usulan penyertaan modal daerah ( PMD) untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rancangan APBD-P 2018 senilai hampir Rp 11 triliun. Anggota banggar DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengkritik hal itu dan menilai Pemprov DKI menjilat ludah sendiri.

"Saya masih ingat betapa kerasnya Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) dan Pak Sandi (Sandiaga Uno) terkait PMD karena sebelumnya disyaratkan seluruh BUMD kita harus mandiri. Kemudian hari ini saya lihat adalah pengkhianatan," kata Bestari dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/8/2018).

"Tiba-tiba ludah yang keluar dijilat kembali dengan mengalokasikan hampir Rp 11 triliun. Ini apa?" tambah dia.

Baca juga: Bestari: Bukannya BUMD Disuruh Mandiri, Kok Ini Minta PMD Sampai Rp 1 Triliun?

Dalam rapat itu, ada delapan BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018. PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan Rp 3,6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp 4,6 triliun, PD PAL Jaya Rp 235 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 79,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp 85,5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 935 miliar, PD Pasar Jaya Rp 166 miliar, dan PDAM Jaya Rp 1,2 triliun.

Jika dibandingkan dengan penetapan APBD 2018, PMD ini naik Rp 5,083 triliun. Ketika itu BUMD yang diberi PMD hanya yang memang mendapat penugasan atas program nasional seperti PT MRT.

Bukan hanya Bestari yang mempersoal hal itu. Anggota banggar lainnya ikut mempertanyakan anggaran PMD yang membengkak. Padahal pada penetapan APBD 2018, BUMD tidak diberikan PMD agar bisa mandiri.

Anggota banggar lainnya, Pantas Nainggolan, mengatakan PMD ini seperti manipulasi. Sebab, salah satu pos anggaran PMD digunakan untuk pembangunan rumah DP 0 yang seharusnya dilakukan SKPD terkait.

"Ini sebuah manipulasi, akal-akalan. Karena pemerintah tidak mungkin menjual asetnya, maka diberikan ke BUMD-BUMD," kata Pantas.

Anggaran pembangunan rusun di Dinas Perumahan untuk tahun 2018 malah dimatikan. Akibat perdebatan ini, akhirnya rapat paripurna diskors sampai besok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan besok rapat banggar dilanjutkan untuk menentukan masalah PMD.

"Besok harus hadir pejabat-pejabat yang relevan seperti asisten perekonomian, BP BUMD, BPAD, dan juga SKPD terkait," kata Triwisaksana.

Baca juga: Taufik: Dirut Jakpro yang Baru Belum Kerja Apa-apa Sudah Minta PMD, Mundur Saja...

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X