Anggota DPRD Heran Pemprov DKI Lebih Percaya BUMD daripada SKPD untuk Lakukan Pembangunan

Kompas.com - 29/08/2018, 13:30 WIB
Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISuasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jawaban Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah soal alasan pemberian penyertaan modal daerah (PMD) hampir Rp 11 triliun kepada delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikritik anggota DPRD DKI. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah mengatakan, jawaban Saefullah menunjukkan bahwa Pemprov DKI lebih percaya BUMD ketimbang satuan kerja perangkat daerahnya (SKPD) sendiri.

"Menyikapi tadi jawaban Pak Sekda, saya lihat Pak Sekda kayaknya lebih percaya dengan BUMD daripada SKPD ini. Pak Sekda lebih percaya dengan BUMD untuk mengerjakan rumah kebutuhan masyarakat," kata Neneng dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

Neneng tidak setuju dengan hal itu. Dia menilai seharusnya Pemprov DKI memaksimalkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi kebutuhan rumah DP Rp 0.

Baca juga: 8 BUMD Ajukan Suntikan Dana Hampir Rp 11 T


Hal senada disampaikan anggota Banggar lainnya, Pandapotan Sinaga. Dia mempertanyakan apakah ada kajian bahwa BUMD bisa melakukan pembangunan lebih cepat dari SKPD.

Pandapotan berpendapat seharusnya BUMD fokus pada program yang bermanfaat bagi kepentingan bisnis mereka agar untung.

"Pemerintah kan wajib menyediakan fasilitas perumahan ke warganya. Lalu kenapa bukan pemerintah kita yang pegang? Kenapa tidak Dinas Perumahan? Kenapa malah BUMD yang sedianya kita tugaskan untuk cari duit?" ujar dia.

Saefullah sebelumnya mengatakan, suntikan dana untuk BUMD itu bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengajuan PMD senilai hampir Rp 11 triliun untuk delapan BUMD dalam rancangan APBD perubahan 2018 salah satunya untuk penyediaan rumah DP Rp 0. Menurut dia, berkaca pada pembangunan infrastruktur Asian Games, BUMD bisa membangun dengan cepat.

Pemprov DKI berharap BUMD bisa menyediakan rumah DP Rp 0 dengan cepat juga jika diberikan PMD.

"Semangatnya adalah semangat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Bagaimana proses ini bisa dilakukan percepatan setelah kita lakukan analisa, maka pola PMD akhirnya jatuh menjadi pilihan," ujar Saefullah.

Baca juga: Daftar 8 BUMD DKI yang Ajukan PMD Total Hampir Rp 11 Triliun

Saefullah mengakui, Pemprov DKI Jakarta mulanya mendorong BUMD untuk mandiri. Namun, Pemprov DKI kemudian berkaca pada pembangunan sarana prasarana Asian Games 2018 yang dikerjakan BUMD DKI, seperti pembangunan equestrian, velodrome, dan LRT fase I tahap I.

Menurut Saefullah, pembangunan sarana prasarana itu lebih lancar dibandingkan jika anggaran pembangunannya dimasukan dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Karena itu, rapat pimpinan Pemprov DKI akhirnya memutuskan memberi suntikan PMD kepada BUMD untuk membangun sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat.

"Ini terkait soal waktu di (anggaran) perubahan yang begitu pendek. Kalau kita taruh di SKPD, ini pasti akan sangat menyulitkan. Di sisi lain, kita ingin kebutuhan masyarakat ini segera terpenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Saefullah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang Ingatkan Warganya untuk Isi Sensus Penduduk Online 2020

Wali Kota Tangerang Ingatkan Warganya untuk Isi Sensus Penduduk Online 2020

Megapolitan
Begini Kesepakatan 'Bagi Jatah' Koalisi Gerindra-PDI-P Jelang Pilkada Depok 2020

Begini Kesepakatan "Bagi Jatah" Koalisi Gerindra-PDI-P Jelang Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Black Owl Positif Narkoba Bertambah

Jumlah Pengunjung Black Owl Positif Narkoba Bertambah

Megapolitan
Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes, Polisi Sebut Itu Hoaks

Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes, Polisi Sebut Itu Hoaks

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemeras Sopir Truk di Cengkareng

Polisi Tangkap Pemeras Sopir Truk di Cengkareng

Megapolitan
Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

Megapolitan
Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

Megapolitan
Polisi Geledah Rumah 2 Pria yang Bawa Alat Isap Sabu-sabu ke Polres Jaksel

Polisi Geledah Rumah 2 Pria yang Bawa Alat Isap Sabu-sabu ke Polres Jaksel

Megapolitan
Daftar Penjaringan di DPP PDIP, Mantan Sekjen FITRA Siap Maju Pilkada Depok

Daftar Penjaringan di DPP PDIP, Mantan Sekjen FITRA Siap Maju Pilkada Depok

Megapolitan
Warga Batan Indah Tak Khawatir dengan Radiasi Nuklir di Area Perumahan Mereka

Warga Batan Indah Tak Khawatir dengan Radiasi Nuklir di Area Perumahan Mereka

Megapolitan
2 Pengunjung Polres Metro Jaksel Ditangkap karena Bawa Alat Timbang dan Isap Sabu-sabu

2 Pengunjung Polres Metro Jaksel Ditangkap karena Bawa Alat Timbang dan Isap Sabu-sabu

Megapolitan
Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya Temui Anies, Bahas Pencegahan Tawuran hingga Peredaran Narkoba

Kapolda Metro Jaya Temui Anies, Bahas Pencegahan Tawuran hingga Peredaran Narkoba

Megapolitan
Imigrasi Catat Ada 7.588 WNA yang Tinggal di Bekasi, Didomimasi Warga Jepang

Imigrasi Catat Ada 7.588 WNA yang Tinggal di Bekasi, Didomimasi Warga Jepang

Megapolitan
Viral Maling Motor di Tanjung Priok, Polisi Selidiki Pelakunya

Viral Maling Motor di Tanjung Priok, Polisi Selidiki Pelakunya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X