Anggota DPRD Heran Pemprov DKI Lebih Percaya BUMD daripada SKPD untuk Lakukan Pembangunan

Kompas.com - 29/08/2018, 13:30 WIB
Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISuasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jawaban Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah soal alasan pemberian penyertaan modal daerah (PMD) hampir Rp 11 triliun kepada delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikritik anggota DPRD DKI. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah mengatakan, jawaban Saefullah menunjukkan bahwa Pemprov DKI lebih percaya BUMD ketimbang satuan kerja perangkat daerahnya (SKPD) sendiri.

"Menyikapi tadi jawaban Pak Sekda, saya lihat Pak Sekda kayaknya lebih percaya dengan BUMD daripada SKPD ini. Pak Sekda lebih percaya dengan BUMD untuk mengerjakan rumah kebutuhan masyarakat," kata Neneng dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

Neneng tidak setuju dengan hal itu. Dia menilai seharusnya Pemprov DKI memaksimalkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi kebutuhan rumah DP Rp 0.

Baca juga: 8 BUMD Ajukan Suntikan Dana Hampir Rp 11 T

Hal senada disampaikan anggota Banggar lainnya, Pandapotan Sinaga. Dia mempertanyakan apakah ada kajian bahwa BUMD bisa melakukan pembangunan lebih cepat dari SKPD.

Pandapotan berpendapat seharusnya BUMD fokus pada program yang bermanfaat bagi kepentingan bisnis mereka agar untung.

"Pemerintah kan wajib menyediakan fasilitas perumahan ke warganya. Lalu kenapa bukan pemerintah kita yang pegang? Kenapa tidak Dinas Perumahan? Kenapa malah BUMD yang sedianya kita tugaskan untuk cari duit?" ujar dia.

Saefullah sebelumnya mengatakan, suntikan dana untuk BUMD itu bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengajuan PMD senilai hampir Rp 11 triliun untuk delapan BUMD dalam rancangan APBD perubahan 2018 salah satunya untuk penyediaan rumah DP Rp 0. Menurut dia, berkaca pada pembangunan infrastruktur Asian Games, BUMD bisa membangun dengan cepat.

Pemprov DKI berharap BUMD bisa menyediakan rumah DP Rp 0 dengan cepat juga jika diberikan PMD.

"Semangatnya adalah semangat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Bagaimana proses ini bisa dilakukan percepatan setelah kita lakukan analisa, maka pola PMD akhirnya jatuh menjadi pilihan," ujar Saefullah.

Baca juga: Daftar 8 BUMD DKI yang Ajukan PMD Total Hampir Rp 11 Triliun

Saefullah mengakui, Pemprov DKI Jakarta mulanya mendorong BUMD untuk mandiri. Namun, Pemprov DKI kemudian berkaca pada pembangunan sarana prasarana Asian Games 2018 yang dikerjakan BUMD DKI, seperti pembangunan equestrian, velodrome, dan LRT fase I tahap I.

Menurut Saefullah, pembangunan sarana prasarana itu lebih lancar dibandingkan jika anggaran pembangunannya dimasukan dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Karena itu, rapat pimpinan Pemprov DKI akhirnya memutuskan memberi suntikan PMD kepada BUMD untuk membangun sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat.

"Ini terkait soal waktu di (anggaran) perubahan yang begitu pendek. Kalau kita taruh di SKPD, ini pasti akan sangat menyulitkan. Di sisi lain, kita ingin kebutuhan masyarakat ini segera terpenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Saefullah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

Megapolitan
Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Megapolitan
Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Megapolitan
Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Megapolitan
Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Megapolitan
Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Megapolitan
Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Megapolitan
Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Megapolitan
Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Megapolitan
Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Megapolitan
M Taufik: Dibobol Anggota Satpol PP, Sistem Bank DKI Keliru

M Taufik: Dibobol Anggota Satpol PP, Sistem Bank DKI Keliru

Megapolitan
Kasatpol PP DKI Pertanyakan Sistem Salah Satu Bank yang Dibobol Anak Buahnya

Kasatpol PP DKI Pertanyakan Sistem Salah Satu Bank yang Dibobol Anak Buahnya

Megapolitan
Kantor Kemalingan, Katadata Minta Tanggung Jawab Pengelola Kantor

Kantor Kemalingan, Katadata Minta Tanggung Jawab Pengelola Kantor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X