Pemprov DKI Klaim PMD Hampir Rp 11 Triliun untuk 8 BUMD demi Penuhi Kebutuhan Warga

Kompas.com - 29/08/2018, 14:16 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/2/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARSekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memaparkan alasan Pemprov DKI mengajukan penyertaan modal daerah ( PMD) senilai hampir Rp 11 triliun untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) dalam rancangan APBD perubahan 2018.

Saefullah menyampaikan, suntikan dana itu bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat, salah satunya yakni kebutuhan akan rumah.

"Semangatnya adalah semangat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Bagaimana proses ini bisa dilakukan percepatan setelah kita lakukan analisa, maka pola PMD akhirnya jatuh menjadi pilihan," ujar Saefullah, dalam rapat badan anggaran di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: 8 BUMD Ajukan Suntikan Dana Hampir Rp 11 T

Saefullah mengakui, Pemprov DKI Jakarta mulanya mendorong BUMD untuk mandiri.

Namun, Pemprov DKI kemudian berkaca pada pembangunan sarana prasarana Asian Games 2018 yang dikerjakan BUMD DKI, seperti pembangunan equestrian, velodrome, dan LRT fase I tahap I.

Menurut Saefullah, pembangunan sarana prasarana itu lebih lancar dibandingkan jika anggaran pembangunannya dimasukan dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Oleh karena itu, rapat pimpinan Pemprov DKI akhirnya memutuskan memberi suntikan PMD kepada BUMD untuk membangun sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat.

"Ini terkait soal waktu di (anggaran) perubahan yang begitu pendek. Kalau kita taruh di SKPD, ini pasti akan sangat menyulitkan. Di sisi lain, kita ingin kebutuhan masyarakat ini segera terpenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Saefullah.

Baca juga: DPRD DKI Kritik APBD-P 2018 Tak Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengajukan usulan PMD untuk delapan BUMD dalam rancangan APBD-P 2018 senilai hampir Rp 11 triliun. 

Ada delapan BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018. PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan Rp 3,6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp 4,6 triliun, PD PAL Jaya Rp 235 miliar, PD Dharma Jaya Rp 79,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp 85,5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 935 miliar, PD Pasar Jaya Rp 166 miliar, dan PDAM Jaya Rp 1,2 triliun.

Jika dibandingkan dengan penetapan APBD 2018, PMD ini naik Rp 5,083 triliun. Ketika itu, BUMD yang diberi PMD hanya yang memang mendapat penugasan atas program nasional seperti PT MRT.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Defisit Anggaran di DKI, Pembebasan Lahan Batal dan Normalisasi Ciliwung Berhenti

Dampak Defisit Anggaran di DKI, Pembebasan Lahan Batal dan Normalisasi Ciliwung Berhenti

Megapolitan
Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, dari Keras hingga Memelas Lemas

Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, dari Keras hingga Memelas Lemas

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Nenek Penjual Sayur yang Disiram Cairan Kimia

Polisi Selidiki Kasus Nenek Penjual Sayur yang Disiram Cairan Kimia

Megapolitan
Kemesraan Anies-Nasdem dan Poros Baru Antitesis Jokowi dalam Pilpres 2024

Kemesraan Anies-Nasdem dan Poros Baru Antitesis Jokowi dalam Pilpres 2024

Megapolitan
Kisah Boby, Anak Buruh Lulusan Terbaik Program Studi Manajemen Agribisnis IPB

Kisah Boby, Anak Buruh Lulusan Terbaik Program Studi Manajemen Agribisnis IPB

Megapolitan
BMKG: Jabodebek Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG: Jabodebek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Penebangan Pohon di Trotoar

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Penebangan Pohon di Trotoar

Megapolitan
DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

Megapolitan
Cerita Penjaga Warung dan Ojol yang Selamat dari Ulah Geng Motor di Cilincing

Cerita Penjaga Warung dan Ojol yang Selamat dari Ulah Geng Motor di Cilincing

Megapolitan
Sebelum Bunuh Satpam, Geng Motor Rampok Warung dan Bacok Ojol di Cilincing

Sebelum Bunuh Satpam, Geng Motor Rampok Warung dan Bacok Ojol di Cilincing

Megapolitan
Riwayat Jalan Inspeksi yang Dijebol untuk Akses Umum dan Diprotes Warga PIK...

Riwayat Jalan Inspeksi yang Dijebol untuk Akses Umum dan Diprotes Warga PIK...

Megapolitan
DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir, Anies Bilang Fokus Keruk Waduk dan Sungai

DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir, Anies Bilang Fokus Keruk Waduk dan Sungai

Megapolitan
Ada Ancaman Ginjal Diambil, Kepsek SDN Bambu Apus 02 Perketat Keamanan Siswa

Ada Ancaman Ginjal Diambil, Kepsek SDN Bambu Apus 02 Perketat Keamanan Siswa

Megapolitan
Petugas Sekuriti Tewas Dibacok Saat Kejar Geng Motor

Petugas Sekuriti Tewas Dibacok Saat Kejar Geng Motor

Megapolitan
Dampak Pembangunan JPO, Sepanjang Jalan Tanjung Barat dan Lenteng Agung Macet

Dampak Pembangunan JPO, Sepanjang Jalan Tanjung Barat dan Lenteng Agung Macet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X