Bawaslu Bacakan Putusan soal Taufik Boleh Ikut Pileg atau Tidak pada Jumat

Kompas.com - 29/08/2018, 17:30 WIB
Suasana sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (29/8/2018) KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (29/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan membacakan amar putusan soal sengketa proses pemilu antara politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan KPU DKI Jakarta, pada Jumat (31/8/2018) mendatang.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, pembacaan amar putusan akan dilakukan dalam sidang ajudikasi yang digelar di Kantor Bawaslu DKI Jakarta pada Jumat siang.

"Untuk agenda berikutnya yaitu pembacaan amar putusan itu kalau dihitung 12 hari kerja setelah registrasi itu jatuhnya pada hari Jumat," kata Puadi dalam persidangan ajudikasi, Rabu.

Baca juga: KPU DKI Susun Daftar Caleg Sementara, Tak Ada Nama M Taufik

Puadi menambahkan, pihaknya berharap Taufik selaku pemohon bisa menghadiri sidang pada Jumat mendatang. Dalam sidang-sidang sebelumnya Taufik hanya diwakili kuasa hukumnya.

"Kami harapkan pemohonnya bisa langsung hadir, begitu juga dengan termohon bisa lengkap supaya bisa mendengar amar putusan nanti," kata Puadi.

Pada hari ini Bawaslu menggelar sidang ajudikasi dengan agenda pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Dalam pembacaan kesimpulan, kedua belah pihak bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Kesimpulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Bawaslu dalam mengambil putusan.

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif (caleg) karena berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Baca juga: Silang Pendapat Saksi Ahli KPU DKI dan Taufik dalam Sidang Ajudikasi

Taufik pernah divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Saat itu, Taufik yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjatuh Saat Berjalan Kaki, Seorang Pria Tewas Terlindas Truk di Cakung

Terjatuh Saat Berjalan Kaki, Seorang Pria Tewas Terlindas Truk di Cakung

Megapolitan
Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Megapolitan
Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Megapolitan
Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Megapolitan
Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Megapolitan
Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Megapolitan
Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Megapolitan
Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Megapolitan
Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Megapolitan
Pandemi Corona Belum Usai, Pembatasan Bus Transjakarta Diperpanjang hingga 19 April

Pandemi Corona Belum Usai, Pembatasan Bus Transjakarta Diperpanjang hingga 19 April

Megapolitan
Cegah Covid-19, Terminal Pondok Cabe Periksa Suhu Tubuh Penumpang Bus

Cegah Covid-19, Terminal Pondok Cabe Periksa Suhu Tubuh Penumpang Bus

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Penumpang yang Mudik ke Madura di Terminal Pondok Cabe Mendominasi

Pandemi Covid-19, Penumpang yang Mudik ke Madura di Terminal Pondok Cabe Mendominasi

Megapolitan
Bima Arya Tunggu Hasil Swab Kedua untuk Dinyatakan Sembuh Covid-19

Bima Arya Tunggu Hasil Swab Kedua untuk Dinyatakan Sembuh Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X