Bawaslu Bacakan Putusan soal Taufik Boleh Ikut Pileg atau Tidak pada Jumat

Kompas.com - 29/08/2018, 17:30 WIB
Suasana sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (29/8/2018) KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (29/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan membacakan amar putusan soal sengketa proses pemilu antara politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan KPU DKI Jakarta, pada Jumat (31/8/2018) mendatang.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, pembacaan amar putusan akan dilakukan dalam sidang ajudikasi yang digelar di Kantor Bawaslu DKI Jakarta pada Jumat siang.

"Untuk agenda berikutnya yaitu pembacaan amar putusan itu kalau dihitung 12 hari kerja setelah registrasi itu jatuhnya pada hari Jumat," kata Puadi dalam persidangan ajudikasi, Rabu.

Baca juga: KPU DKI Susun Daftar Caleg Sementara, Tak Ada Nama M Taufik

Puadi menambahkan, pihaknya berharap Taufik selaku pemohon bisa menghadiri sidang pada Jumat mendatang. Dalam sidang-sidang sebelumnya Taufik hanya diwakili kuasa hukumnya.

"Kami harapkan pemohonnya bisa langsung hadir, begitu juga dengan termohon bisa lengkap supaya bisa mendengar amar putusan nanti," kata Puadi.

Pada hari ini Bawaslu menggelar sidang ajudikasi dengan agenda pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Dalam pembacaan kesimpulan, kedua belah pihak bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Kesimpulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Bawaslu dalam mengambil putusan.

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif (caleg) karena berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Baca juga: Silang Pendapat Saksi Ahli KPU DKI dan Taufik dalam Sidang Ajudikasi

Taufik pernah divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Saat itu, Taufik yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X