Bawaslu Bacakan Putusan soal Taufik Boleh Ikut Pileg atau Tidak pada Jumat

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan membacakan amar putusan soal sengketa proses pemilu antara politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan KPU DKI Jakarta, pada Jumat (31/8/2018) mendatang.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, pembacaan amar putusan akan dilakukan dalam sidang ajudikasi yang digelar di Kantor Bawaslu DKI Jakarta pada Jumat siang.

"Untuk agenda berikutnya yaitu pembacaan amar putusan itu kalau dihitung 12 hari kerja setelah registrasi itu jatuhnya pada hari Jumat," kata Puadi dalam persidangan ajudikasi, Rabu.

Baca juga: KPU DKI Susun Daftar Caleg Sementara, Tak Ada Nama M Taufik

Puadi menambahkan, pihaknya berharap Taufik selaku pemohon bisa menghadiri sidang pada Jumat mendatang. Dalam sidang-sidang sebelumnya Taufik hanya diwakili kuasa hukumnya.

"Kami harapkan pemohonnya bisa langsung hadir, begitu juga dengan termohon bisa lengkap supaya bisa mendengar amar putusan nanti," kata Puadi.

Pada hari ini Bawaslu menggelar sidang ajudikasi dengan agenda pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Dalam pembacaan kesimpulan, kedua belah pihak bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Kesimpulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Bawaslu dalam mengambil putusan.

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif (caleg) karena berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Baca juga: Silang Pendapat Saksi Ahli KPU DKI dan Taufik dalam Sidang Ajudikasi

Taufik pernah divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Saat itu, Taufik yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.