Bawaslu Bacakan Putusan soal Taufik Boleh Ikut Pileg atau Tidak pada Jumat

Kompas.com - 29/08/2018, 17:30 WIB
Suasana sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (29/8/2018) KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (29/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan membacakan amar putusan soal sengketa proses pemilu antara politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan KPU DKI Jakarta, pada Jumat (31/8/2018) mendatang.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, pembacaan amar putusan akan dilakukan dalam sidang ajudikasi yang digelar di Kantor Bawaslu DKI Jakarta pada Jumat siang.

"Untuk agenda berikutnya yaitu pembacaan amar putusan itu kalau dihitung 12 hari kerja setelah registrasi itu jatuhnya pada hari Jumat," kata Puadi dalam persidangan ajudikasi, Rabu.

Baca juga: KPU DKI Susun Daftar Caleg Sementara, Tak Ada Nama M Taufik

Puadi menambahkan, pihaknya berharap Taufik selaku pemohon bisa menghadiri sidang pada Jumat mendatang. Dalam sidang-sidang sebelumnya Taufik hanya diwakili kuasa hukumnya.

"Kami harapkan pemohonnya bisa langsung hadir, begitu juga dengan termohon bisa lengkap supaya bisa mendengar amar putusan nanti," kata Puadi.

Pada hari ini Bawaslu menggelar sidang ajudikasi dengan agenda pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Dalam pembacaan kesimpulan, kedua belah pihak bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Kesimpulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Bawaslu dalam mengambil putusan.

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif (caleg) karena berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Baca juga: Silang Pendapat Saksi Ahli KPU DKI dan Taufik dalam Sidang Ajudikasi

Taufik pernah divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Saat itu, Taufik yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Megapolitan
Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Megapolitan
3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

Megapolitan
Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Megapolitan
[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Megapolitan
Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Polisi Tangkap Sekuriti dan Sopir Angkot Pelaku Bobol ATM, Sudah 12 Kali Beraksi

Polisi Tangkap Sekuriti dan Sopir Angkot Pelaku Bobol ATM, Sudah 12 Kali Beraksi

Megapolitan
Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Megapolitan
Pembagian Sembako Akan Dilakukan dari Rumah ke Rumah demi Cegah Calo

Pembagian Sembako Akan Dilakukan dari Rumah ke Rumah demi Cegah Calo

Megapolitan
Keluar Lapas 2 Hari, Eks Napi Mabuk Mengamuk dan Acak-acak Rumah Makan di Depok

Keluar Lapas 2 Hari, Eks Napi Mabuk Mengamuk dan Acak-acak Rumah Makan di Depok

Megapolitan
Ajukan PSBB, Pemkot Bekasi Akui Kekurangan Dana Tangani Covid-19

Ajukan PSBB, Pemkot Bekasi Akui Kekurangan Dana Tangani Covid-19

Megapolitan
Hari Ini, 1.000 Paket Sembako Dibagikan kepada Warga Kurang Mampu di Tebet

Hari Ini, 1.000 Paket Sembako Dibagikan kepada Warga Kurang Mampu di Tebet

Megapolitan
Polisi Tetapkan Vanessa Angel sebagai Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Polisi Tetapkan Vanessa Angel sebagai Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 di Tangsel Bakal Tampung Pasien ODP dan PDP

Rumah Lawan Covid-19 di Tangsel Bakal Tampung Pasien ODP dan PDP

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X