Siang Nanti, Bawaslu Bacakan Nasib Pencalonan Taufik

Kompas.com - 31/08/2018, 07:36 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta akan membacakan putusan mengenai nasib pencalonan politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dalam Pileg 2019 pada Jumat (31/8/2018) siang nanti.

"Agenda berikutnya yaitu pembacaan amar putusan itu kalau dihitung 12 hari kerja setelah registrasi itu jatuhnya pada Hari Jumat," kata Komisioner Bawaslu Puadi dalam persidangan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (29/8/2018) lalu.

Sudah dua pekan terakhir Bawaslu menggelar penyelesaian sengketa proses Pemilu antara Taufik dan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

Mediasi yang tidak membuahkan hasil menyebabkan Bawaslu mesti mengadakan sidang ajudikasi demi menyelesaikan sengketa tersebut.

Adapun sengketa antara Taufik dan KPU disebabkan oleh status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang diterima Taufik berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018.

Baca juga: Silang Pendapat Saksi Ahli KPU DKI dan Taufik dalam Sidang Ajudikasi

Kuasa Hukum Taufik Yupen Hadi menilai, KPU membuat norma baru tentang larangan eks narapidana korupsi mencalonkan diri dengan diterapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

"Kami meyakini bahwa Pasal 4 Ayat 3 pada PKPU 20 tersebut bertentangan dengan semua UU yang semua kami sebutkan, baik itu tentang pemasyarakatan, HAM, atau pun UU pokoknya sendiri yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," tutur Yupen.

Ia menambahkan, penerapan pasal tersebut telah merampas hak konstitusional Taufik karena Taufik tidak bisa mencalonkan sebagai anggota legislatif meski telah melengkapi berkas.

Sementara itu, KPU yang diwakili komisionernya, Nurdin, menilai pencoretan nama Taufik dari Daftar Calon Sementara (DCS) sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan KPU No 20 Tahun 2018.

"Terkait Berita Acara yang sudah kami keluarkan karena mencoret dari DCS atas nama Mohamad Taufik, jadi kami menganggap bahwa proses yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur, PKPU No 20 tahun 2018," kata Nurdin.

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Saksi Ahli Sebut KPU Tak Berhak Cabut Hak Eks Narapidana

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Kategori Baru 'Orang Tanpa Gejala' Terkait Covid-19, Bagaimana Penanganannya?

Ada Kategori Baru "Orang Tanpa Gejala" Terkait Covid-19, Bagaimana Penanganannya?

Megapolitan
UPDATE Covid-19 2 April: Depok Tambah 4 Pasien Positif dan 1 Suspect Wafat

UPDATE Covid-19 2 April: Depok Tambah 4 Pasien Positif dan 1 Suspect Wafat

Megapolitan
Ada yang Kecewa tetapi Memaklumi Mantan Kapolsek Kembangan Gelar Pernikahan di Tengah Pandemi Corona

Ada yang Kecewa tetapi Memaklumi Mantan Kapolsek Kembangan Gelar Pernikahan di Tengah Pandemi Corona

Megapolitan
Sudah Ada 20 Pasien Covid-19 yang Sembuh dari RSPI Sulianti Saroso

Sudah Ada 20 Pasien Covid-19 yang Sembuh dari RSPI Sulianti Saroso

Megapolitan
Terjatuh Saat Berjalan Kaki, Seorang Pria Tewas Terlindas Truk di Cakung

Terjatuh Saat Berjalan Kaki, Seorang Pria Tewas Terlindas Truk di Cakung

Megapolitan
Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Megapolitan
Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Megapolitan
Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Megapolitan
Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Megapolitan
Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Megapolitan
Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Megapolitan
Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Megapolitan
Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X