Pengacara Taufik Kritik MA meski Kliennya Diloloskan Bawaslu

Kompas.com - 31/08/2018, 18:02 WIB
Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Politkus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, mengkritik Mahkamah Agung meski kliennya sudah diloloskan sebagai bakal calon anggota legislatif oleh Bawaslu DKI Jakarta.

Yupen mengatakan, Mahkamah Agung absen dalam memberikan kepastian hukum mengenai pertentangan antara Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sekali lagi saya sampaikan, bahwa Mahkamah Agung absen dalam memberikan kepastian hukum pada saat ini," kata Yupen, seusai persidangan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Yupen mengatakan, pihaknya telah melayangkan gugatan ke MA mengenai pertentangan hukum antara Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, tetapi belum menemukan titik terang.

Baca juga: Bawaslu DKI Loloskan M Taufik Jadi Bakal Caleg

"Mahkamah Agung bersembunyi di balik aturan undang-undang induknya sedang diperiksa, sehingga mereka tidak memberikan kepastian hukum," ujar dia.

Oleh karena itu, ia pun mengapresiasi Bawaslu DKI Jakarta yang telah cepat memberikan putusan hukum terkait pencalonan Taufik yang sempat terjegal oleh Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

"Mereka (Bawaslu DKI Jakarta) sedang melakukan tugasnya dengan sangat baik, yaitu melakukan penegakkan hukum," kata Yupen, menambahkan.

Siang tadi, Bawaslu DKI Jakarta mengabulkan permohonan Taufik dan menyatakan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilihan Legislatif 2019.

Bawaslu pun memerintahkan KPU DKI Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut.

Baca juga: Taufik Menang di Bawaslu, KPU DKI Akan Konsultasi dengan KPU RI

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat sebagai caleg karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Adapun Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004, karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta, dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi ketua KPU DKI Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Siapkan Rp 98 Miliar untuk Tangani Dampak Covid-19

Pemkot Tangerang Siapkan Rp 98 Miliar untuk Tangani Dampak Covid-19

Megapolitan
Depok Kirim Usulan PSBB ke Ridwan Kamil Malam Ini

Depok Kirim Usulan PSBB ke Ridwan Kamil Malam Ini

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bangun Rumah Lawan Covid-19 untuk Tampung ODP Corona

Pemkot Tangsel Bangun Rumah Lawan Covid-19 untuk Tampung ODP Corona

Megapolitan
51 Kasus Positif Covid-19 di Tangerang, Pemkot Bagikan Masker Gratis

51 Kasus Positif Covid-19 di Tangerang, Pemkot Bagikan Masker Gratis

Megapolitan
[UPDATE]: Depok Tambah 6 Pasien Positif Covid-19, 5 Suspect Meninggal

[UPDATE]: Depok Tambah 6 Pasien Positif Covid-19, 5 Suspect Meninggal

Megapolitan
Update Covid-19 di Bekasi: 7 Pasien Positif Corona Meninggal

Update Covid-19 di Bekasi: 7 Pasien Positif Corona Meninggal

Megapolitan
1 Pasien Positif Covid-19 RSPI Sulianti Saroso Sembuh, 1 PDP Meninggal Dunia

1 Pasien Positif Covid-19 RSPI Sulianti Saroso Sembuh, 1 PDP Meninggal Dunia

Megapolitan
Utamakan Pesanan APD, Konveksi Rumahan di Jakarta Pusat Rela Tunda Produksi Pakaian

Utamakan Pesanan APD, Konveksi Rumahan di Jakarta Pusat Rela Tunda Produksi Pakaian

Megapolitan
Ini Daftar Mal di Jakarta yang Tutup karena Pandemi Covid-19

Ini Daftar Mal di Jakarta yang Tutup karena Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi Terjunkan 20 Personel untuk Bantu Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 di Jakarta

Polisi Terjunkan 20 Personel untuk Bantu Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wali Kota Sebut 17 Pasien Positif Covid-19 di Bekasi Dinyatakan Sembuh

Wali Kota Sebut 17 Pasien Positif Covid-19 di Bekasi Dinyatakan Sembuh

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Dishub Kota Tangerang Batasi Jumlah Penumpang Transportasi Umum

Cegah Penularan Covid-19, Dishub Kota Tangerang Batasi Jumlah Penumpang Transportasi Umum

Megapolitan
Kasus Kebakaran di Jaktim Turun 50 Persen Selama Program Kerja dari Rumah

Kasus Kebakaran di Jaktim Turun 50 Persen Selama Program Kerja dari Rumah

Megapolitan
Grab Akan Patuhi PSBB di Jakarta yang Larang Ojol Bawa Penumpang

Grab Akan Patuhi PSBB di Jakarta yang Larang Ojol Bawa Penumpang

Megapolitan
Demi Cegah Covid-19, Camat Kembangan Minta Pedagang Jualan Online

Demi Cegah Covid-19, Camat Kembangan Minta Pedagang Jualan Online

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X